1 Prinsip Dunia Usaha dan Hak Anak 12345678910 Prinsip Dunia Usaha

8

Prinsip Dunia Usaha dan Hak Anak

mempertimbangkan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan mungkin 

menghadapi risiko yang berbeda.

  Mengintegrasikan temuan pengkajian dampak ke proses dan fungsi-fungsi 

internal yang relevan dan mengambil tindakan yang tepat (sebagaimana 

ditentukan dalam Prinsip–prinsip Panduan). 

  Telusuri efektivitas respons perusahaan dalam upaya memverifikasi apakah 

dampak yang tidak dikehendaki telah ditangani, dengan menggunakan indikator 

kuantitatif dan kualitatif dan menggunakan umpan balik dari sumber internal dan 

eksternal—termasuk pemangku kepentingan yang terdampak, khususnya anak.

  Mengomunikasikan upaya-upaya perusahaan mengenai penanganan dampak 

kegiatan bisnis terhadap hak anak kepada pihak luar perusahaan dalam format dan 

frekuensi yang mencerminkan dampak tersebut, serta dapat diakses oleh audiens 

yang dituju. Perusahaan harus memberikan informasi yang memadai untuk 

mengevaluasi kecukupan respons yang dilakukannya. Komunikasi semacam itu 

hendaknya tidak mendatangkan risiko terhadap pemangku kepentingan yang 

terkait, personil atau persyaratan sah kerahasiaan komersial.

Proses-proses tersebut di atas hendaknya disesuaikan dengan kondisi dan ukuran 

perusahaan, serta sejalan dengan Panduan Prinsip  mengenai Bisnis dan HAM.  

Leverage – kemampuan suatu usaha/perusahaan untuk memberi efek pada 

perubahan dalam praktek-praktek yang salah dari pihak yang menyebabkan atau 

ikut menjadi penyebab timbulnya dampak HAM yang tidak diinginkan. Dalam 

kondisi dimana perusahaan/badan usaha mampu mencegah atau meringankan 

suatu dampak yang tidak dikehendaki pada HAM yang terkait langsung dengan 

operasional, produk atau jasa perusahaan melalui suatu hubungan bisnis, perusahaan 

harus menggunakan kemampuan tersebut. Bila perusahaan tidak memiliki 

kemampuan tersebut, dapat diupayakan langkah-langkah untuk meningkatkan 

kemampuannya, misalnya dengan pengembangan kapasitas atau insentif 

lainnya, atau dengan bekerja sama dengan pihak lain. Perusahaan hendaknya 

mempertimbangkan juga pentingnya hubungan tersebut dengan bisnis; tingkat 

keseriusan dampak, dan apakah pemutusan hubungan akan memiliki konsekuensi 

HAM yang tidak dikehendaki, setelah pendekatan yang diberlakukan dalam Prinsip 

19 dari Panduan Prinsip  tentang Bisnis dan HAM. 

Non-diskriminasi (Non discrimination) – salah satu dari empat prinsip utama 

Konvensi Hak Anak; prinsip ini menghendaki perlakuan setara terhadap seseorang 

tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, ketidakmampuan, agama, 

pendapat politik atau hal lainnya; asal usul kebangsaan, sosial atau pun pribumi; dan 

kepemilikan, kelahiran atau status lain. Singkatnya, istilah itu berarti bahwa semua 

anak memiliki hak yang sama untuk mengembangkan potensi mereka—semua anak, 

dalam segala situasi, di mana saja. 

---

9

Prinsip Dunia Usaha dan Hak Anak

Komitmen kebijakan (policy commitment) – suatu pernyataan mengenai tanggung 

jawab perusahaan untuk menghormati hak termasuk hak anak, sebagaimana 

dipaparkan Panduan Prinsip  tentang Bisnis dan HAM. Suatu komitmen kebijakan 

harus disetujui oleh tingkatan tertinggi dalam perusahaan dan dilengkapi dengan 

informasi terkait. Komitmen kebijakan harus menyebutkan apa yang diharapkan 

perusahaan dari personil, mitra usaha, dan pihak lain yang secara langsung terkait 

dengan operasional perusahaan, produk atau jasanya. Komitmen kebijakan harus 

dapat diakses oleh publik, dikomunikasikan secara internal dan eksternal, serta diatur 

dalam prosedur dan kebijakan operasional. Dapat juga dibuat sebagai pernyataan 

komitmen perusahaan terhadap hak-hak.   

Remediasi (remediation) – proses pemberian remedi (imbalan) atas dampak 

hak HAM yang tidak dikehendaki dan terhadap keluaran substantif yang dapat 

menangkal, atau menjadikan dampak yang tidak dikehendaki itu menjadi baik. 

Dalam keadaan dimana perusahaan mengidentifikasi bahwa perusahaan telah 

menyebabkan atau ikut menjadi penyebab timbulnya dampak HAM yang tidak 

dikehendaki, perusahaan tersebut harus mendukung atau bekerja sama dalam 

remediasi melalui proses yang sah – termasuk menerapkan mekanisme pengaduan 

atau mekanisme hukum tingkat operasional yang efektif, sesuai kebutuhan. 

Mekanisme tingkat operasional hendaknya dapat diakses oleh anak laki-laki dan 

perempuan, keluarganya dan pihak yang mungkin mewakili kepentingan mereka, 

serta memenuhi kriteria efektivitas untuk mekanisme pengaduan non judisial yang 

dinyatakan dalam Prinsip 31 dari Panduan Prinsip  tentang Bisnis dan HAM. 

Pertumbuhan yang sehat dan kelangsungan hidup (survival and healthy 

development) – salah satu dari empat prinsip utama dalam Konvensi Hak Anak – 

pengakuan atas konsep bahwa ada kondisi optimal bagi masa kanak-kanak. Hak 

seperti jaminan sosial, kesehatan, gizi dan standar hidup yang memadai, lingkungan 

yang aman dan sehat, pendidikan, bermain dan bersenang-senang adalah relevan 

untuk memastikan pertumbuhan yang maksimum dari masing-masing anak. 

Perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan juga sangat vital bagi perkembangan dan 

kelangsungan hidup anak. 

Rantai nilai (value chain) – rantai nilai bisnis mencakup kegiatan-kegiatan yang 

mengubah input (masukan) menjadi output (hasil) dengan menambahkan nilai. Ini 

termasuk unit-unit dimana perusahaan memiliki hubungan bisnis secara langsung 

atau tidak langsung dan yang (a) memasok produk atau jasa yang berkontribusi 

terhadap produk atau jasa perusahaan, atau (b) menerima produk atau jasa dari 

perusahaan tersebut.

Pekerja muda (young worker) – anak yang usianya melebihi usia minimum resmi 

untuk bekerja dan terlibat dalam kegiatan ekonomi/komersial. Ini adalah kelompok 

usia yang dapat dianggap buruh anak (child labour) jika pekerjaannya atau kondisi 

sekitar pekerjaannya berbahaya.  

---