JAKARTA (Media): Kenaikan harga minyak mentah di pasar internasional mendorong realisasi pendapatan negara lebih tinggi Rp4 triliun dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2004.
Namun, lonjakan harga minyak dunia juga menyebabkan pembengkakan belanja negara sekitar Rp6,4 triliun, akibat meningkatnya pengeluaran subsidi bahan bakar minyak (BBM). Demikian laporan pelaksanaan program 100 hari Departemen Keuangan yang dibuat Menteri Keuangan (Menkeu) Jusuf Anwar.
Dalam laporan yang dikeluarkan di Jakarta, akhir pekan lalu, Menkeu menyebutkan, berdasarkan realisasi sampai dengan 31 Desember 2004, yang kemudian diperbarui per tanggal 20 Januari 2005, pendapatan negara tahun anggaran 2004 mencapai Rp407,8 triliun.
Pendapatan tersebut lebih besar dibanding realisasi yang diperkirakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) 2004 yang sebesar Rp403,8 triliun. Realisasi pendapatan yang lebih tinggi itu terutama disebabkan meningkatnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagai dampak dari kenaikan harga minyak dunia.
Dalam laporan dinyatakan, realisasi PNBP 2004 mencapai Rp126,7 triliun, atau 2,3% melampaui sasaran yang ditetapkan di APBN-P 2004. Dilaporkan pula, intensifikasi perpajakan melalui penagihan tunggakan dan audit menghasilkan realisasi penerimaan perpajakan sebesar 100,6% dari target Rp279,2, atau mencapai Rp280,9 triliun.
Di sisi lain, lonjakan harga minyak dunia menyebabkan pembengkakan belanja negara sekitar Rp6,4 triliun, sehingga menjadi sebesar Rp436,4 triliun. Pembengkakan terutama diakibatkan karena meningkatnya pengeluaran subsidi BBM sekitar 16% dari yang direncanakan semula Rp59 triliun.
Defisit membengkak
Dengan realisasi pendapatan sebesar Rp407,8 triliun dan belanja negara sebesar Rp436,4 triliun, maka defisit anggaran dalam APBN 2004 diperkirakan mencapai Rp28,6 triliun atau 1,4% dari produk domestik bruto (PDB). Realisasi defisit tersebut lebih tinggi dibanding target semula dalam APBN-P 2004 yang sebesar Rp26,3 triliun atau 1,3% PDB.
"Defisit anggaran tersebut dibiayai dari dalam negeri dan pembiayaan luar negeri. Seperti dari perbankan dalam negeri, penjualan aset dan pinjaman luar negeri," ujar Menkeu.
Sementara itu, dalam rangka optimalisasi penggunaan pinjaman luar negeri, dalam 100 hari Depkeu telah meminta pembatalan dan percepatan waktu penutupan program water sector loan kepada Bank Dunia. Sisa dana pinjaman yang dimintakan pembatalan mencapai US$150 juta (sekitar Rp1,3 triliun).
Hasilnya, Bank Dunia menyetujui permintaan tersebut dan mempercepat masa berlaku program pinjaman water sector loan yang semula berakhir pada 31 Desember 2004 menjadi 9 November 2004.
Water sector loan adalah pinjaman program dari Bank Dunia. Pinjaman program tersebut ditujukan untuk merestrukturisasi seluruh sektor sumber daya air Indonesia yang dinilai Bank Dunia tidak tertata rapi.
Di samping itu, Depkeu juga telah melakukan peninjauan mengalokasikan kembali pinjaman dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB). Dari upaya tersebut dihasilkan kesepakatan peninjauan dan pengalokasian dana dengan Bank Dunia dan ADB masing-masing sebesar US$76 juta dan US$126,4 juta.
Berkaitan dengan APBN 2005, Menkeu kembali menegaskan, pengajuan revisi APBN 2005 akan tetap dilakukan setelah semester I 2005. Yakni, pada Juli 2005 atau paling lambat September 2005. (Ndy/E-5)
|
