Deklarasi ilo mengenai Prinsip-Prinsip
Yüklə 181,41 Kb. Pdf görüntüsü
|
bagi tercapainya kedua tujuan ini. Hanya konsensus tripartit seperti itulah yang akan memungkinkan ILO untuk melangkah maju menyelesaikan tugas terpenting sekaligus tersulit yang diembannya, yaitu mengupayakan agar seluruh dunia menghormati prinsip-prinsip ILO mengenai hak-hak mendasar di tempat kerja beserta realisasinya. Saat ini kita berdiri di ambang pintu milenium ketiga. Percepatan globalisasi ekonomi membuat pencapaian misi ILO menjadi semakin mendesak, yaitu menyusun dan memasyarakatkan aturan-aturan sosial minimum pada tingkat global. Tanpa aturan-aturan ini, tidak akan ada pembangunan, keadilan sosial atau perdamaian yang berkesinambungan. Saya percaya bahwa buku kecil ini akan membantu serikat pekerja di seluruh dunia dalam memahami dan menggunakan dengan sebaik-baiknya mekanisme tindak lanjut Deklarasi. Deklarasi ini bukanlah suatu akhir, tetapi alat baru untuk membantu ILO melindungi pekerja dan untuk menanggulangi dampak globalisasi terhadap dunia kerja. William Brett Ketua Kelompok Pekerja Wakil Ketua Badan Pimpinan ILO 2
PENDAHULUAN Serikat pekerja senantiasa berupaya agar prinsip-prinsip dan hak-hak yang tertuang dalam Konvensi-konvensi dasar ILO dapat dihormati. Artinya, perlu ada suatu mekanisme pengawasan untuk memonitor pelaksanaannya. Bagi Negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi-konvensi dasar tersebut, sekarang sudah ada mekanisme pengawasan yang dapat secara efektif memastikan tingkat pelaksanaan Konvensi-konvensi itu. Organisasi-organisasi serikat pekerja pun semakin siap menggunakan mekanisme pengawasan tersebut. Pelaksanaan prinsip-prinsip dan hak-hak yang terkandung dalam dua Konvensi ILO mengenai kebebasan berserikat yaitu Konvensi No. 87/ 1948 mengenai Kebebasan Berserikat dan Perlindungan terhadap Hak Berorganisasi dan Konvensi No. 98/ 1949 tentang Berunding Bersama sebagian telah dijamin oleh Komite Kebebasan Berserikat, bahkan untuk negara-negara yang belum meratifikasi kedua Konvensi itu. Deklarasi ILO mengenai Prinsip-prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja beserta Tindak Lanjutnya diterima dan disetujui oleh Konperensi Perburuhan Internasional dalam Sidangnya yang ke-86 di bulan Juni 1998. Deklarasi ini memperkenalkan satu instrumen baru untuk memasyarakatkan pengenalan dan pelaksanaan prinsip-prinsip dan hak-hak yang terdapat dalam kedua Konvensi tersebut, terutama bagi Negara-negara anggota yang belum meratifikasi kedua Konvensi itu. Deklarasi ini mengandung dua hal penting. Pertama, Deklarasi ini mengakui bahwa semua Negara anggota berkewajiban menghormati dengan itikad baik dan sesuai dengan Konstitusi, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan hak-hak mendasar yang merupakan subyek Konvensi-konvensi tersebut. Kedua, elemen pertama Tindak Lanjut yang dilampirkan pada Deklarasi tersebut mengharapkan dihasilkannya laporan-laporan mengenai kemajuan yang telah dicapai oleh Negara-negara anggota yang belum meratifikasi Konvensi-konvensi tersebut dalam melaksanakan prinsip-prinsip yang tertuang di dalamnya. Karena itu, serikat pekerja nasional perlu berperan secara aktif dalam proses tindak lanjut Deklarasi. Dan memang, pedoman ini disiapkan untuk membantu serikat pekerja berperan aktif dalam menindaklanjuti Deklarasi. Kami berharap pedoman ini dapat membantu mempermudah serikat pekerja dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya. Hanya melalui pemanfaatan mekanisme tindak lanjut yang optimal sajalah maka Organisasi 3
akan sanggup membantu Negara-negara anggota yang masih mengalami beberapa hambatan dan kesulitan dalam menerapkan dan melaksanakan prinsip-prinsip mendasar yang mengatur hak laki-laki dan perempuan di tempat kerja. Manuel Simón Velasco Direktur
Biro Kegiatan Pekerja ILO 4
MENGAPA PERLU ADA DEKLARASI? Selama bertahun-tahun Kelompok Pekerja selalu mempertanyakan apakah ILO benar-benar serius dalam memperjuangkan hak-hak dasar pekerja sebagaimana seharusnya. Aspek-aspek ekonomi, politik dan sosial yang melatarbelakangi tugas ILO telah banyak mengalami perubahan dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Dalam laporannya yang berjudul Defending Values, Promoting Change (Mempertahankan Nilai, Mengupayakan Perubahan), yang diserahkan pada Konperensi Perburuhan Internasional sewaktu peringatan 75 tahun berdirinya ILO (yaitu dalam Sidang ke-81 Konperensi pada tahun 1994), Direktur Jenderal ILO menyebutkan aspek-aspek tertentu yang merupakan dampak dari perubahan-perubahan yang telah terjadi terhadap tugas dan fungsi pengaturan yang dilakukan ILO. Jaminan yang diberikan atas hak-hak dasar pekerja hendaknya memungkinkan para mitra sosial untuk dengan bebas menuntut bagian dari kemajuan dan keberhasilan ekonomi yang layak menjadi milik mereka, yang dihasilkan oleh liberalisasi perdagangan. Dalam Konperensi yang sama, para utusan memberikan mandat kepada Direktur Jenderal untuk memberikan usulan-usulan yang dimaksudkan untuk merevitalisasi ILO dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk menghadapi perubahan-perubahan situasi dunia. Dengan menyatakan keprihatinannya terhadap proses globalisasi dan konsekuensi-konsekuensi sosial liberalisasi perdagangan, kalangan internasional tidak menahan diri dalam memberikan pujian kepada ILO. Dalam Pertemuan Puncak bagi Pembangunan Sosial yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (di Kopenhagen, 1995), para peserta menyetujui perlunya dilakukan upaya-upaya aktif supaya Konvensi-konvensi ILO dihormati. Menindaklanjuti persetujuan ini, Direktur Jenderal melakukan kampanye ratifikasi Konvensi-konvensi dasar ILO dengan meminta Negara- negara anggota untuk menyebutkan langkah-langkah apa yang ingin mereka lakukan untuk meratifikasi dan melaksanakan Konvensi-konvensi tersebut. Program aksi yang diterima dan disetujui dalam pertemuan di Kopenhagen ini menetapkan bahwa negara-negara yang belum meratifikasi Konvensi-konvensi mendasar tersebut hendaknya berupaya untuk menghormati prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi-konvensi itu. Sekalipun negara-negara ini tidak memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan Konvensi-konvensi tersebut, setidak-tidaknya mereka mempunyai kewajiban moral dan politik untuk menghormatinya. Pada titik inilah Konvensi No. 138/ 1973 mengenai Batas Usia Minimum menjadi Konvensi dasar. 5
Yüklə 181,41 Kb. Dostları ilə paylaş:
|