bahasan Deklarasi. Putaran waktu empat tahunan ini dimulai tahun 2000
dengan kategori kebebasan berserikat dan pengakuan terhadap hak berunding
bersama sebagai pokok bahasannya.
Ketiga kategori lainnya akan dilaporkan dengan urutan berikut:
penghapusan semua bentuk kerja paksa atau kerja wajib (2001);
penghapusan perburuhan anak (2002);
penghapusan diskriminasi pekerjaan dan jabatan (2003).
Dalam menyiapkan laporan global, Kantor Perburuhan Internasional
akan memperhatikan:
tindak lanjut tahunan bagi Negara-negara anggota yang belum meratifikasi
Konvensi-konvensi dasar ILO;
berbagai prosedur untuk memantau pelaksanaan Konvensi untuk Negara-
negara anggota yang telah meratifikasi Konvensi-konvensi dasar;
laporan-laporan dari Komite Kebebasan Berserikat;
informasi lain yang tersedia.
Laporan tersebut yang dianggap sebagai bagian terpisah dari laporan
Direktur Jenderal, kemudian akan dibahas dalam sidang pleno pada pertemuan
khusus yang dirancang untuk tujuan ini. Pembahasan Konperensi hendaknya
memungkinkan Badan Pimpinan untuk mengambil keputusan mengenai
rencana-rencana aksi untuk kerja sama teknis.
KESIMPULAN
Deklarasi beserta Tindak Lanjutnya merupakan instrumen (perangkat)
yang sifatnya mempromosikan prinsip-prinsip dan hak-hak dasar pekerja
yang tercantum di dalamnya dan tidak menggantikan mekanisme-mekanisme
atau instrumen-instrumen yang sudah ada tetapi justru melengkapinya sehingga
hak-hak pekerja lebih dihormati. Semua organisasi serikat pekerja hendaknya
diberitahu mengenai adanya Deklarasi ini, supaya mereka dapat ikut serta
dalam proses tindak lanjut tanpa harus tergantung pada apakah pemerintah
mereka menjawab angket yang dikirimkan oleh Kantor Perburuhan
Internasional.
Angket dikirim setiap bulan April dan laporan sudah harus masuk ke
Kantor Perburuhan Internasional tidak lebih lama dari 1 September. Karena
tidak dapat dipastikan apakah pemerintah mereka akan mengirim salinan
angket kepada organisasi-organisasi serikat pekerja supaya mereka yang
belum menerima dapat memintanya dari Biro Kegiatan Pekerja ILO (ACTRAV)
atau dari kantor tempat terdekat, lalu menyerahkan tanggapan-tanggapan
yang telah diberikan sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Organisasi
serikat pekerja dalam hal ini perlu memainkan peran aktif dalam proses ini
supaya tujuan Deklarasi dapat tercapai.
Deklarasi ILO mengenai prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di
tempat kerja merupakan satu langkah besar maju ke depan dalam
mendefinisikan aturan-aturan sosial yang bersifat mendasar yang hendaknya
10
mengatur globalisasi ekonomi. Hal ini juga merupakan satu langkah penting
untuk memastikan dihormatinya hak-hak mendasar pekerja sebagai nilai-nilai
inti ILO dan masyarakat internasional sebagai satu keseluruhan.
Gambar 1
TINDAK LANJUT TAHUNAN
Tindak lanjut tahunan ini hanya diperuntukkan
bagi negara-negara yang belum meratifikasi
Konvensi-konvensi dasar ILO
Empat kategori hak-hak dasar
April: angket dibagikan oleh ILO
ê
1 September: laporan dan tanggapan sudah harus
diterima oleh ILO
ê
ILO merangkum laporan-laporan
dan tanggapan-tanggapan yang diterimanya
ê
Satu kelompok penasehat ahli mempelajari laporang-laporan
yang terkumpul, lalu menyiapkan suatu pengenalan
ê
Badan Pimpinan membahas laporan-laporan yang terkumpul
beserta pengantarnya.
11
Gambar 2
LAPORAN TAHUNAN
Setiap tahun : satu kategori tunggal hak-hak mendasar
Tahun 2000 : kebebasan berserikat dan pengakuan terhadap hak berunding
bersama;
Tahun 2001 : penghapusan semua bentuk kerja paksa atau kerja wajib
Tahun 2002 : penghapusan perburuhan anak
Tahun 2003 : penghapusan diskriminasi pekerjaan dan jabatan
Tahun 2004 : urutan di atas dimulai lagi
Laporan disusun berdasarkan:
laporan tindak lanjut tahunan, untuk negara-negara yang belum
meratifikasi Konvensi-konvensi ILO yang bersangkutan
hasil dari berbagai prosedur pemantauan, untuk negara-negara
yang telah meratifikasi Konvensi-konvensi ILO yang bersangkutan
laporan-laporan dari Komite Kebebasan Berserikat, bila ada
informasi-informasi lain yang tersedia
ê
Laporan dibahas dalam sidang pleno pada pertemuan khusus
Konperensi Perburuhan Internasional
ê
Badan Pimpinan menetapkan rencana aksi untuk kerja sama teknis
12
Lampiran I
DEKLARASI ILO MENGENAI
PRINSIP-PRINSIP DAN HAK-HAK MENDASAR
DI TEMPAT KERJA
Dengan mempertimbangkan
bahwa ILO didirikan dengan keyakinan bahwa keadilan sosial itu penting bagi
perdamaian yang bersifat langgeng dan universal;
bahwa pertumbuhan ekonomi itu penting tetapi tidak memadai untuk menjamin
pemerataan, kemajuan sosial dan penghapusan kemiskinan, sehingga
ILO perlu memasyarakatkan kebijakan sosial yang tegas dan
kelembagaan-kelembagaan yang adil dan demokratis;
bahwa sudah sewajarnyalah bagi ILO, terlebih lagi pada saat sekarang ini,
untuk memanfaatkan semua sumber daya kerjasama teknis, penelitian
maupun penetapan standar di segala bidang keahlian, khususnya di
bidang perburuhan, pelatihan kejuruan dan kondisi-kondisi kerja, guna
menjamin bahwa dalam konteks strategi perkembangan ekonomi dan
sosial secara global, kebijakan-kebijakan ekonomi dan sosial merupakan
komponen-komponen yang saling menguatkan untuk mendukung
terciptanya perkembangan berkesinambungan dalam pengertian yang
luas;
bahwa sudah sewajarnyalah bagi ILO untuk memberikan perhatian khusus
terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh individu-individu yang
memiliki kebutuhan sosial khusus, terutama para pengganggur dan
pekerja migran, dan bahwa sudah sewajarnyalah bagi ILO untuk
memobilisasi sekaligus mendorong usaha-usaha internasional, regional
maupun nasional yang ditujukan untuk memecahkan masalah-masalah
yang dihadapi individu-individu tersebut, serta memasyarakatkan
kebijakan-kebijakan yang terbukti efektif untuk menciptakan lapangan
kerja;
bahwa untuk memelihara hubungan antara kemajuan sosial dengan
pertumbuhan ekonomi, terjaminnya prinsip-prinsip dan hak-hak
mendasar di tempat kerja merupakan hal yang istimewa dan penting
karena ini memungkinkan individu-individu yang berkepentingan
untuk dengan leluasa menuntut bagian mereka secara adil dalam
13
Dostları ilə paylaş: |