Mari Bersahabat dengan Menapaki Jejak Peradaban
NKRI, Masihkah Jadi “Rumah Bersama”?
Yüklə 114,58 Kb.
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- Mas Afid dan Wimar Witoelar soal Multikulturalisme
- Search Top of Form Bottom of Form Pages About Yayasan Wakaf Paramadina Archives
| NKRI, Masihkah Jadi “Rumah Bersama”?
March 4, 2007 at 1:47 am (Pluralisme) Oleh Maria Hartiningsih
Kebangsaan Indonesia berada di ujung tanduk. Setelah serangkaian kekerasan terhadap kelompok yang memiliki pandangan keagamaan lain maupun penghayatan keimanan yang berbeda, situasinya diperparah dengan munculnya RUU maupun berbagai perda yang menafikan keragaman sosio-kultural-religius masyarakat. Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi (RUU APP), Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelacuran di Tangerang, maupun sedikitnya 14 peraturan di berbagai daerah merupakan contoh paling jelas bahwa toleransi dan kemajemukan Indonesia sedang dipertaruhkan. Padahal, kedua hal itulah yang menjadi asas paling dasar pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Pokok-pokok diskusi yang mengemuka di Wahid Institute, Jakarta, Rabu (15/3), itu bertautan dengan diskusi tentang kemiskinan dan utang dalam acara Tafakur Bersama oleh Al-Maun Institute di Baturraden, Purwokerto, awal Maret. Dalam diskusi itu ditemukan bahwa berbagai peraturan yang mengatur moralitas individu tampaknya berkaitan dengan upaya menutupi pelanggaran moralitas sosial, seperti korupsi dalam arti luas dengan seluruh dampaknya. Pengaturan moralitas individu tampaknya juga merupakan upaya pengalihan perhatian dari ketidakmampuan bangsa ini menyelesaikan persoalan yang lebih besar, yakni utang dan kemiskinan beserta seluruh dampaknya, seperti busung lapar, polio, TB, dan lain-lain. “Moralitas kemanusiaan yang paling mendasar menyangkut apa arti hidup bersama, untuk saling peduli, berempati dan memperkuat solidaritas sebagai bangsa semakin menghilang. Seluruh persoalan besar itu tidak bisa semata-mata dilihat dari soal ekonomi,” ujar Dr Moeslim Abdurrahman, pendiri Al-Maun Institute. Penghakiman moral Jangankan solidaritas dan empati, berbagai perda justru mendorong
Pendamping buruh dari Tangerang, Lilies, mengatakan, penerapan Perda No 8/2005 di Tangerang akan memiskinkan ekonomi perempuan kelas menengah bawah. “Situasi perempuan buruh di Tangerang sulit. Kalau menolak lembur malam mereka akan kena PHK,” ujar Lilies dalam diskusi di Wahid Institute. Seluruh kondisi saat ini, menurut Moeslim, memunculkan pertanyaan- pertanyaan; apakah kita masih satu bangsa, apakah kita punya pemerintahan yang mengayomi warganya, dan apakah kita masih hidup bersama sebagai satu bangsa. Komponen-komponen bangsa ini tampaknya juga telah kehilangan social trust karena kekerasan atas dasar prasangka sosial lebih dikedepankan dibandingkan duduk bersama membicarakan masalah yang ada. Moeslim melihat semua yang disebut sebagai “reformasi politik” untuk mengembalikan Indonesia dari tangan Orde Baru yang represif kepada “Orde Reformasi” yang lebih terbuka tidak berhasil. “Siapa pun yang memerintah negara ini tak punya garis tentang strategi kebangsaan Indonesia,” ujarnya. Keberagaman agama dan suku yang dulu dapat ditransendensikan menjadi kekuatan kebangsaan, saat ini runtuh, sehingga kita berhadapan dengan persoalan krusial agama sebagai bagian kunci dari politik identitas. Pada saat yang sama, otonomi daerah disabot elite politik lokal untuk membangunkan semangat etno-nasionalisme. “Di pihak lain, orang yang merasa punya kekuasaan ingin menggunakan negara untuk mengatur masalah privat, termasuk soal berpakaian. Itu tidak dibenarkan,” tegas Moeslim, memberikan komentarnya mengenai pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia Cholil Ridwan, yang seperti dikutip wartawan menyatakan, pakaian adat Indonesia yang mempertontonkan aurat harus dianggap sebagai pornoaksi dan sebaiknya disimpan saja di museum. Pakar hukum dari Universitas Indonesia, Maria Farida, dalam diskusi di Wahid Institute juga menegaskan, dalam perundang-undangan nasional, ada batasan-batasannya. Moral, adat, dan agama tidak bisa dijadikan hukum tertulis. Dalam hukum ketiganya disebut sebagai norma otonom. Kalau diformalkan, berarti negara mencampuri urusan privat kehidupan warganya. Melanggar asas Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Farida Hatta-Swasono
Sejarah kelahiran RUU APP sebenarnya didasari keprihatinan maraknya peredaran materi pornografi. Kalau itu soalnya, menurut Maria Farida, RUU itu sebenarnya tidak perlu ada. “Kalau selama ini peredaran VCD porno dan tayangan televisi menjurus ke arah itu, yang salah siapa? Kan sudah ada UU Penyiaran dan UU Pers. Itu saja yang menurut saya diperketat penerapannya. Klausul pidana bisa dimasukkan ke revisi KUH Pidana yang sudah lima tahun tidak selesai itu,” tambah Maria Farida. Namun ternyata RUU APP terus dibuat bahkan materinya “diselewengkan” menjadi RUU yang berpotensi merusak semangat kebangsaan Indonesia. “Pada awalnya tidak ada kata pornoaksi,” sambung Asisten Deputi urusan Sosial, Budaya, dan Lingkungan, Sofinas Asaari, dari Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan yang mengikuti diskusi-diskusi awal pembuatan RUU itu. Munculnya teror, ancaman bahkan somasi hukum dari kelompok yang mengatasnamakan agama tertentu terhadap masyarakat dan anggota DPR yang keberatan atas RUU APP, seperti diungkapkan anggota Komisi VI DPR dari F-PDIP, Ni Gusti Ayu Sukmadewi Djakse, memperlihatkan apa yang disebut Moeslim Abdurrahman sebagai polarisasi yang mengarah ke konservatisme agama. “Polanya memperjuangkan ‘akhlak’, dan menganggap pihak lain sebagai ‘tidak berakhlak’, malah ‘disetankan’. Isunya adalah fundamentalisme, dan fundamentalisme bisa apa saja. Di AS juga begitu,” jelas Moeslim. Sukmadewi menambahkan, secara substansial, RUU APP bertentangan dengan semangat kebangsaan Indonesia dan melanggar konstitusi. “Apakah anggota DPR itu sudah lupa pada sumpahnya ketika mereka dilantik?” tegasnya. Maria Farida sependapat bahwa materi RUU APP melanggar semua asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. “Saya heran kok Departemen Hukum dan HAM tidak memberi tanggapan,” ujarnya. Yang harus dikedepankan, menurut Nike Masruchiah yang membacakan tanggapan dari sektor tekstil, garmen, dan apparel adalah agenda pembangunan yang mendasar di bidang pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan rasa aman bagi masyarakat. Inti pesannya yang penting adalah, “Mempertahankan semangat kebhinnekaan kita sebagai bangsa berdasarkan Pancasila”. Mendukung pandangan-pandangan sebelumnya, Ratna Batara Munti dari LBH APIK menegaskan bahwa RUU APP bukan hal yang mendesak saat ini. “Ada RUU lain yang lebih mendesak seperti RUU Anti-Trafficking dan revisi UU No 13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan yang ditolak buruh. Revisi itu memasukkan prinsip-prinsip fleksibilitas pasar tenaga kerja sehingga perusahaan outsourcing berperan besar. Buruh semakin kehilangan hak-haknya,” ujar Ratna. Dr Ula dari Fraksi Partai Golkar mengatakan, partainya menempuh jalan tengah, “untuk menyelamatkan perempuan dan anak”, dengan kalau perlu membongkar RUU APP. Namun, penulis dan pekerja seni Ayu Utami menegaskan RUU itu harus ditolak. “Pernyataan adanya revisi dari Ketua Pansus menurut saya hanya upaya membuat kita diam,” tegasnya. Sukmadewi sebelumnya memaparkan tidak akan ada perubahan substansial dalam teks RUU APP yang “direvisi”. “Test case” Meskipun penolakan terhadap RUU APP terkesan sangat kuat, menurut
DI DPR, kata Sukmadewi, terjadi polarisasi yang tegas antara pihak yang menerima dan yang menolak. Jumlah yang menerima RUU APP jauh lebih besar dengan klaim 70 persen organisasi masyarakat yang diundang juga menerima. Hanya PDI-P yang bersuara keras dan tegas menolak RUU tersebut, kecuali dimasukkan perspektif keragaman budaya suku dan agama, tidak mengatur wilayah privasi, tak mengatur tentang dugaan apalagi dugaan tentang moral seseorang dan tidak mengatur moral dan etika umum berdasarkan moral dan etika agama tertentu. “Tiga daerah akan mengajukan pembuatan perda antipornografi. Karena itu seperti ada tuntutan, RUU APP harus gol,” ujar Sukmadewi. RUU APP dan begitu banyaknya perda yang mengatur kehidupan warga atas dasar moral tertentu, menurut Moeslim Abdurrahman, merupakan test case dan barometer apakah Indonesia masih merupakan rumah bersama, apakah perasaan kebangsaan masih terasa. “Ini test case lain setelah UU Sisdiknas. Waktu itu kita juga melihat Golkar menjadi sekutu untuk mengegolkan UU Sisdiknas,” ujar Moeslim. Pada tataran paradigmatik, menurut Ahmad Suaedy dari Wahid Institute, “politik perukunan” terus digunakan negara ketika agama berperan sentral dan menjadi bagian kunci dari politik identitas. Asumsi bahwa kelompok-kelompok keagamaan tidak rukun, membuat munculnya RUU Kerukunan Umat Beragama maupun Rancangan Peraturan Bersama Menteri Agama-Menteri Dalam Negeri. Situasi ini menjadi lebih kompleks jika ditaruh di dalam proses otonomi daerah. Di situ semakin dapat ditengarai bagaimana wajah birokrasi pemerintahan, arah kebijakan serta politik anggarannya “dibajak” untuk kepentingan satu kelompok. Dengan situasi seperti itu, masihkah NKRI menjadi “rumah bersama”? 2 Comments
March 4, 2007 at 1:26 am (Pluralisme) Achmad Fedyani Saifuddin Multikulturalisme Perekat Indonesia
Sehari-hari orang mengatakan Indonesia ini multikultur karena ada restoran cepat saji McDonald, Kentcuky Fried Chicken (KFC), Sushi Tei, Holland Bakery, dan segala macam. Secara popular ada karate, kyodo, dan macam-macam fashion. Bagaimana sebetulnya pemahaman multikulturalisme itu secara akademik dan juga secara politik? Bagaimana suatu sistem politik mengakomodasi keragaman budaya? Kalau kita melihat sebagai suatu konsep, multikulralisme itu ada 3 macam. Pertama, cara pandang atau pemahaman orang mengenai multikulturalisme secara awam dan secara populer, yang seperti Pak Wimar katakan tadi. Misalnya, diantara kita saat ini hadir banyak sekali hal-hal yang semula kita tak pernah kenal seperti contoh tadi ada McDonald, KFC, mie ayam, bakso. Itu tidak berasal dari sini tapi dari luar. Nah, yang kedua secara akademik, yaitu satu cara pandang melihat multikultralisme dari segi konsep atau suatu teori. Multikulturalisme itu sebetulnya kehadiran sejumlah kebudayaan secara berdampingan dan diharapkan dari keberadaan mereka itu ada interaksi satu sama lain, dan dalam interaksi itu dikembangkan pemahaman satu sama lain, saling menghargai, toleran, kerukunan, dan lain-lain. Itu sebetulnya gagasan multikulturalisme yang hendak dicapai. Kalau secara populer, apakah multikulturalisme itu memperkuat suatu masyarakat negara atau justru memecah? Bisa memecah bisa juga memperkuat. Kalau unsur-unsur integratif itu cukup kuat, nilai-nilai yang mengikat mereka saling menghargai atau toleransi maka bisa memperkuat. Tapi kalau mereka itu justru hanya berorientasi pada diri mereka sendiri. Artinya, orientasi kebudayaanya hanya pada dirinya masing-masing sehingga interaksi yang diharapkan saling menghargai tidak terjadi maka itu justru dapat memicu terjadinya perpecahan. Misalnya, kondisi politik atau seperti yang kita saksikan sekarang, itu sebetulnya adalah manifestasi dari pluralisme di masa lampau yang tidak memberikan peluang terhadap unsur-unsur peringkat yang harusnya ada di dalam multikulturalisme. Anda tadi mengatakan multikulturalisme terkadang positif terkadang negatif. Di Indonesia belakangan ini menjadi masalah karena di satu pihak kita melihat bangkitnya kesadaran terhadap pluralisme terutama setelah tahun 2000 kemarin. Di lain pihak banyak kelompok ekstrim muncul sekonyong-konyong. Apa sebetulnya yang sedang terjadi di Indonesia? Kalau kita perhatikan, di masa lampau sebetulnya kita belum mengenal konsep multikuturalisme seperti kita kenal sekarang karena konsep ini motif baru sebenarnya. Justru setelah terjadi kekerasan dimana-mana dan konflik di berbagai daerah sehingga ada bagian dari daerah kita yang ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kita mulai menyadari bahwa kita perlu perekat baru. Nah, ini yang kemudian membuat orang berpaling ke multikulturalisme. Kalau kita berpikir segar dan tidak terpatok oleh pengertian kewarganegaraan yang sudah sekian puluh tahun, apakah itu harus direkat kembali kalau dalam suatu negara satu kultur tidak cocok dengan yang lainnya, atau apakah negaranya yang disesuaikan dengan kultur sehingga orang kumpul dengan sesamanya, saling menyukai? Di masa lampau kita mengetahui dengan baik bahwa yang merekatkan persatuan lebih banyak negara atau kekuasaan negara atau pemerintah. Pada masa kini strategis semacam itu tampaknya tidak terlalu relevan lagi. Jadi yang hendak dicapai sekarang ini adalah bagaimana dinamika kebudayaan yang beraneka ragam itu diakomodasi, masalahnya di situ. Hanya cara mengakomodasinya seperti apa? Kita membutuhkan cara pandang atau model. Untuk model, sampai sekarang pun kita belum memperolehnya. Kita masih sibuk dengan penelitian, seminar, dan lain-lain, dan belum mencapai yang kita harapkan menjadi sebuah model. Saya mengenal Australia dan di negara tersebut sampai beberapa bulan yang lalu membanggakan diri sebagai negara multikultural. Misalnya, ada stasiun TV CBS yang setiap hari mempunyai siaran dalam berbagai bahasa, bahkan ada siaran bahasa Indonesia, Persia, dan Cina. Tapi ada yang mengatakan itu menganjurkan orang untuk tetap dalam kulturnya. Katanya, kalau multikulturalisme itu harus mencampurkan semuanya, tapi kalau mencampurkan semuanya salah juga seperti orang Cina disuruh memakai nama Melayu. Bagaimana sebetulnya konsep multikulturalisme itu, apakah mempertahankan perbedaan atau menghilangkan perbedaan? Sebenarnya mempertahankan identitas masing-masing, tapi dengan tambahan mesti dikembangkan nilai saling menghargai yang seharusnya juga berkembang secara alamiah. Kalau dari negara, Apakah multikulturalisme itu bisa berkembang? Itulah yang menjadi persoalan kita sekarang. Seperti yang saya katakan tadi, kita belum sampai pada suatu model yang kira-kira pas. Soekarno dan Soeharto barangkali sudah pernah mencoba. Soekarno dengan romantika nasionalisme, Soeharto dengan disiplin. Apakah keduanya gagal atau ada hasilnya? Di masa lampau kita justru melihat ada beberapa hasil yang positif sebetulnya. Tapi tampaknya masyarakat global ini berkembang cepat sekali dan dimana-mana kita mengenal atau ada gerakan demokratisasi, hak asasi manusia, dan lainnya yang menghargai keanekaragaman. Kemudian peluang global semacam ini ditangkap dengan baik oleh kebudayaan-kebudayaan yang beraneka ragam di Indonesia dan justru memperkuat identitas mereka masing-masing. Jadi ketika identitas ini diperkuat secara internal, peluang untuk mengembangkan saling penghargaan itu belum ada. Jadi yang diperkuat itu identitas kelompok masing-masing yang mempunyai kaitan-kaitan international. Orang Islam dengan Islam international, orang Kristen dengan Kristen international. Tidak itu saja tapi juga Kristen dengan Islam, Kristen dengan Kristen, antara berbagai macam etnik yang berbeda-beda, atau kepercayaan yang berbeda-beda, dan lain-lainnya. Apakah itu lebih kuat sebagai faktor budaya atau faktor pengelompokkan agama atau etnik? Sebenarnya tidak ada timbangan yang mana lebih kuat, jadi sangat kontekstual. Kadang-kadang kalau kondisi politiknya memungkinkan, salah satu atribut itu yang muncul. Mungkin agama yang lebih kuat. Di Thailand tidak banyak kerusuhan agama, padahal ada perbedaan etnis yang besar antara orang keturunan Cina dan asli Thailand dan keturunan Melayu, tapi semuanya Buddhist. Apa karena agamanya sama maka kerusuhan itu menjadi berkurang? Bisa jadi. Beberapa penelitian tentang Buddha di Thailand memang menunjukkan bahwa unsur Buddhist itu memperkuat integrasi. Ada contoh penelitian seperti itu untuk Thailand dan beberapa tempat lainnya. Bagaimana dengan di Filipina karena di sana Katolik Roma yang mungkin kuat tapi juga ada minoritas Islam? Saya kira di berbagai negara memiliki masalahnya sendiri-sendiri tentang multikulturalisme ini termasuk juga di Indonesia. Untuk di Indonesia, menurut Anda, apakah yang menyadari permasalahan ini hanya orang ilmiah semacam Anda atau politikus juga menyadarinya dalam arti positif atau bahkan mengeksploitasinya dengan kejelekan? Ini juga menjadi persoalan kita. Kesadaran terhadap konsep itu sendiri baru 4-5 tahun terakhir. Ketika kita diramaikan oleh kerusuhan dimana-mana, konflik dimana-mana, orang kemudian menoleh pada faktor kebudayaan. Itu belum tentu karena kebudayaan. Barangkali orang ribut karena dihasut tentara atau karena gap kecerdasan, dan sebagainya. Bisa jadi, tapi dalam perspektif anthropology ini kita melihat bagaimana unsur-unsur konsep pluralisme dan multikulturalisme itu, dan ternyata ini juga satu pendekatan yang saya kira sangat menjanjikan pada masa depan. Tapi ada persyaratan yang sangat berat yaitu apakah pemerintah kita atau kita semua memiliki komitmen untuk mengembangkan konsep ini ke depan berjangka panjang Apa jawabannya? Saya kira sejauh ini kita belum melihat itu. Program-program yang ke arah sana itu sangat fragmenter atau terpecah-pecah. Misalnya, Departemen Pendidikan Nasional (Diknas) membuat program sendiri, nanti Departemen Agama membuatnya sendiri juga. Program-program yang terintegrasi satu sama lain itu yang kita harapkan. Apakah ada think-thank tentang multikulturalisme yang melibatkan Anda dengan orang-orang dalam kekuasaan? Belum ada sampai sekarang. Apakah keragaman budaya multikulturalisme kita itu pada dasarnya aset atau liability? Tapi pada hakikatnya, mana lebih beruntung negara yang multikultur seperti kita atau yang monokultur? Apakah ada atau tidak negara yang monokultur dan apakah itu lebih kuat? Saya kira tidak ada yang monokultur. Yang ada adalah salah satu dari unsur penyusun bangsa itu dominan. Misalnya, ada model nasio-dominan atau etnik-dominan yaitu satu unsur kebudayaan atau etnik yang dominan. Dia yang mendominasi sehingga yang lainnya menjadi marginal. Justru ada negara buatan yang punya seperti itu. Misalnya, Israel dengan sengaja mengumpulkan orang Yahudi sedangkan orang lainnya adalah orang yang kebetulan ada di situ. Menurut Anda apakah sejak ada pertikaian terorisme internasional, apakah pandangan negara barat mengenai multikulturalisme ke tahap politik ini mengalami perubahan atau tidak, seperti toleransi budayanya menjadi lebih kurang? Iya, itu yang terjadi dimana-mana. Di Amerika sendiri saya melihat juga itu terjadi, khususnya pandangan terhadap Muslim menjadi berubah sehingga dimana mana ada semacam gerakan-gerakan anti terhadap yang namanya penganut Islam. Politik internasional, misalnya, sangat mempengaruhi juga bagaimana multikulturalisme bekerja. Khusus di Indonesia, saya melihat ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Misalnya, di sini kita melihat kemiskinan dan gap sosial ekonomi yang semakin melebar juga tidak begitu menguntungkan terhadap pengembangan multikulturalisme di Indonesia. Belum lagi kita melihat justru yang terjadi adalah stereotip-stereotip antar etnik, antar agama menguat. Itu juga antara karena politik internasional terjadi terorisme dimana-mana. Sekarang sepertinya banyak kelompok kecil yang ekstrim yang melaksanakan hukum sendiri, melakukan sweeping, dan mempunyai keyakinan berlebih. Apa penyebab itu karena dulu itu rasanya tidak ada, dan mengapa sekarang menjadi ada? Sebetulnya contoh tentang kelompok-kelompok kecil yang ekstrim ini bukan contoh kerja multikulturalisme karena multikuturalisme justru sangat menentang kekerasan semacam ini. Justru yang ingin dibangun itu adalah toleransi, kerukunan, dan lain-lain. Anti-thesis sebetulnya muncul justru karena di masa lampau itu kita sangat pluralisme. Pemikiran pluralisme yang justru kuat di masa lampau karena keanekaragaman etnik, golongan, pengaruh agama, dan lain-lain itu tidak diberikan peluang untuk berinteraksi sebagaimana halnya yang diharapkan di dalam multikulturalisme. Waktu itu yang kuat adalah negara, jadi politik keseragaman itu yang justru ditanamkan selama beribu-ribu tahun. Ketika itu hilang diganti oleh demokratisasi yang kita kenal sekarang maka terbuka peluang untuk menyatakan diri mereka masing-masing. Nah, konflik-konflik terjadi di berbagai tempat, seperti kelompok ekstrim yang Pak Wimar katakan tadi. Saya melihat indikasi-indikasi yang menunjukan bagaimana pluralisme di masa lampau itu bekerja. Seperti ikatan bunga yang talinya terlepas dan tidak ada gantinya. Jadi negara sekarang ini, menurut Anda, belum exist untuk menggantikan negara model Orde Baru. Apakah betul begitu? Itulah yang terjadi. Jadi tampaknya kita juga belum siap meghadapi itu. Di dalam model demokratisasi, darimana itu harus dimulai? Apakah ada yang bisa diharapkan dari pemerintah? Saya kira bukan hanya dari pemerintah atas kesadarannya tapi juga dari masyarakat seluruhnya. Kita juga berharap dari lembaga-lembaga pendidikan. Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2004 pernah mengadakan multicultural education workshop untuk Asia Tenggara dan Indonesia. Ada satu buku terbitan yang waktu itu kita buat untuk mengimbau pemerintah agar memperhatikan multikulturalisme dari saluran pendidikan. Apakah Anda melihat multikulturalisme kita sebagai kecelakaan sejarah karena kebetulan Belanda menjajah kita semua kemudian pergi sehingga kita dibungkus menjadi satu, padahal sebetulnya tidak ada alasan untuk bersatu? Ya, bisa jadi begitu. Kalau memang begitu berati perlu ada koreksisejarah yang besar dong. Apakah itu harus secara ilmiah atau secara social engineering? Saya rasa tidak. Jadi yang justru hendak dicapai adalah satu cara pandang ke depan. Kalau memang sudah terjadi berbagai persoalan sosial maka sekarang ini bisa atau tidak kita ke depan untuk berangsur-angsur menghilangkan ini. Jadi kita masih berharap banyak dan harapan itu harus tetap ada ke depan kalau memang kita commit pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, integrasi bangsa, dan lain-lain. Kembali pada soal agama dan etnis. Itu memang tidak bisa dipisahkan tapi dari segi rekayasa politik bisa karena ada organisasi agama yang besar, legitimate, dan moderat. Kalau organisasi etnis tidak ada yang tidak dibenarkan. Dulu sewaktu saya mahasiswa tidak ada yang mahasiswa Sunda berantem sama Batak. Tapi kalau agama ada dan mereka bisa melakukan dialog antar agama. Jadi untuk Indonesia, menurut Anda, apakah memang agama yang diharapkan atau agama yang akan menimbulkan benturan hebat? Saya kira salah satu saluran yang sangat penting melalui agama dan itu juga sudah dilakukan secara tersebar dimana-mana. Saya melihat memang ada gerakan-gerakan masyarakat sendiri untuk membangun toleransi antar umat beragama dengan cara melakukan dialog dan lain-lain. Saya kira itu sudah terjadi. Ada satu hal lagi yang saya kira menarik sebagai salah satu contoh kebudayaan di Indonesia yang multikulturalisme sudah berjalan. Kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari orang Jawa, misalnya, ayahnya Katolik, ibunya Islam, anaknya Islam. Nah, itu tidak menjadi persoalan. Ini bentuk multikulturalisme yang lain dalam konteks agama. Jadi saya kira potensi-potensi semacam ini juga bisa. Menurut Anda, apakah itu sesuatu yang khas Indonesia dibandingkan dengan negara lain? Apakah hubungan pribadi antar agama itu juga bagus? Saya kira ini bukan khas Indonesia, dimana-mana juga dan di berbagai negara itu ada. Di Amerika, agama lebih menjadi urusan individu pribadi ketimbang kolektif. Jadi di sana orang tidak terlalu memperhatikan agama dan suku bangsa orang lain. Itu tidak terlalu menjadi concern. Di sini diperhatikan. Apakah itu sesuatu kekurangan yang harus ditinggalkan? Mungkin tidak juga. Yang kita harapkan adalah meskipun identitas kita berbeda-beda dari segi agama, etnis, dan lainnya, tapi nilai-nilai penghargaan itu yang ingin dikembangkan. Misalnya, melalui pendidikan di sekolah-sekolah. Saya kira itu sudah harus mulai dikembangkan. Hanya saja usaha-usaha untuk menuju ke sana belum merupakan suatu kesatuan yang saya sebut sebagai grand strategy nasional. Apakah ada langkah-langkah awal? Langkah-langkah awal ada, misalnya, saya diminta untuk bicara di beberapa tempat. Saya pernah berbicara di Departemen Agama, seminar, Diknas, pusat perbukuan. Saya juga diminta untuk mendiskusikan multikulturalisme yang harus diterjemahkan ke dalam teks-teks sekolah dasar dan menengah. Tapi kelihatannya itu masih seperti jalan sendiri-sendiri. (diambil dari www.perspektifbaru.com) 3 Comments « Older entries
Top of Form
Bottom of Form
Blog at WordPress.com. Theme: Thirteen by Beccary. Follow Follow INDONESIA KITA Top of Form Get every new post delivered to your Inbox. Bottom of Form Powered by WordPress.com Yüklə 114,58 Kb. Dostları ilə paylaş:
|