Penelitian hibah bersaing pengembangan pariwisata berbasis masyarakat
Yüklə 497,14 Kb. Pdf görüntüsü
|
15 Gambar 1. Pemangku Kepentingan dalam Pariwisata Sumber : Sunaryo (2013:217) Berdasarkan bagan di atas dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat dalam pelaksanaan kepariwisataan sangatlah besar dan perlu diseimbangkan dengan peran pemerintah maupun swasta. Tetapi dalam kenyataannya yang terjadi peran masyarakat masih sangat kecil bila dibandingkan dengan kedua stakeholder lainnya. Penyebabnya adalah tidak adanya atau lemahnya akses yang mereka miliki kepada sumberdaya (resource) pariwisata yang ada dan rendahnya pelibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan menjadi sorotan penting menurut pakar kepariwisataan dunia. Murphy (1988), Larry Dawyer, Peter Forsyth dan Wayne Dwyer (2010) dalam Sunaryo (2013:219) pembangunan kepariwisataan harus merupakan suatu kegiatan yang berbasis pada komunitas, dengan faktor utama bahwa sumber daya dan keunikan komunitas lokal baik berupa elemen fisik maupun non fisik (tradisi dan budaya) yang melekat pada komunitas tersebut harus menjadi penggerak utama dalam pariwisata tersebut. Sunaryo (2013:218) menyatakan bahwa untuk mewujudkan pengembangan pariwisata berjalan dengan baik dan dikelola dengan baik maka hal yang paling mendasar dilakukan adalah bagaimana memfasilitasi 16 keterlibatan yang luas dari komunitas lokal dalam proses pengembangan dan memaksimalkan nilai manfaat sosial dan ekonomi dari kegiatan pariwisata untuk masyarakat setempat. Masyarakat lokal memiliki kedudukan yang sama pentingnya sebagai salah satu pemangku kepentingan (stakeholder) dalam pembangunan kepariwisataan, selain pihak pemerintah dan industri swasta. Berdasarkan konsep pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan maka upaya pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan pada hakikatnya harus diarahkan pada beberapa hal sebagai bertikut: 1. Meningkatnya kapasitas, peran dan inisiatif masyarakat pembangunan kepariwisataan. 2. Meningkatnya posisi dan kualitas keterlibatan/partisipasi masyarakat. 3. Meningkatnya nilai manfaat positif pembangunan kepariwisataan bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat. 4. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam melakukan perjalanan wisata (Sunaryo (2013: 219). Lebih lanjut dikemukakan oleh Sunaryo (2013: 138) bahwa dalam pembangunan kepariwisataan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat menjadi isu strategi pengembangan kepariwisataan saat ini. Dalam khasanah ilmu kepariwisataan, strategi tersebut dikenal dengan istilah community based tourism (CBT) atau pariwisata berbasis masyarakat. Konstruksi pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism) ini pada prinsipnya merupakan salah satu gagasan yang penting dan kritis dalam perkembangan teori pembangunan kepariwisataan konvensional (growth oriented model) yang seringkali mendapatkan banyak kritik telah mengabaikan hak dan meminggirkan masyarakat lokal dari kegiatan kepariwisataan di suatu destinasi. 17 Murphy dalam Sunaryo (2013: 139) menyebutkan bahwa pada hakikatnya pembangunan kepariwisataan tidak bisa lepas dari sumber daya dan keunikan komunitas lokal, baik berupa elemen fisik maupun non fisik (tradisi dan budaya), yang merupakan unsur penggerak utama kegiatan wisata itu sendiri sehingga semestinya kepariwisataan harus dipandang sebagai kegiatan yang berbasis pada komunitas. Batasan pengertian pariwisata berbasis masyarakat atau community based tourism sebagai berikut: 1. Wujud tata kelola kepariwisataan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat aktif dalam manajemen dan pembangunan kepariwisataan yang ada. 2. Wujud tata kelola kepariwisataan yang dapat memberikan kesempatan pada masyarakat yang terlibat langsung dalam usaha- usaha kepariwisataan juga bisa mendapatkan keuntungan dari kepariwisataan yang ada. 3. Bentuk kepariwisataan yang menuntut pemberdayaan secara sistematik dan demokratis serta distribusi keuntungan yang adil kepada masyarakat yang kurang beruntung yang ada di destinasi. Sedangkan menurut Hudson dan Timothy (1999) dalam Sunaryo (2013:139) pariwisata berbasis masyarakat atau community based tourism merupakan pemahaman yang berkaitan dengan kepastian manfaat yang diperoleh oleh masyarakat dan adanya upaya perencanaan pendampingan yang membela masyarakat lokal serta kelompok lain yang memiliki ketertarikan atau minat kepada kepariwisataan setempat, dan tata kelola kepariwisataan yang memberi ruang kontrol yang lebih besar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pariwisata berbasis masyarakat atau community based tourism berkaitan erat dengan adanya kepastian partisipasi aktif dari masyarakat setempat dalam pembangunan kepariwisataan yang ada. Partisipasi masyarakat dalam pariwisata terdiri dari atas dua perspektif, yaitu pasrtisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi yang berkaitan dengan Yüklə 497,14 Kb. Dostları ilə paylaş:
|