Perkeretaapian Khusus Tahap III

Perkeretaapian Khusus Tahap III

• Perkeretaapian Khusus Tahap III

Kebutuhan atas Perkeretaapian Khusus

• Kebutuhan atas Perkeretaapian Khusus

Kebutuhan atas Perkeretaapian Khusus

• Kebutuhan atas Perkeretaapian Khusus

Manfaat Ekonomi dari Perkeretaapian Khusus

• Manfaat Ekonomi dari Perkeretaapian Khusus

Peran Regulator

• Peran Regulator

Tantangan Bagi Peraturan Utama

• Tantangan Bagi Peraturan Utama

Usulan Penyelesaian

• Usulan Penyelesaian

Aturan Klien: Perkeretaapian Khusus hanya dapat digunakan oleh suatu badan usaha untuk mendukung kegiatan pokoknya (Pasal 5(3) Undang-undang Perkeretaapian)

• Aturan Klien: Perkeretaapian Khusus hanya dapat digunakan oleh suatu badan usaha untuk mendukung kegiatan pokoknya (Pasal 5(3) Undang-undang Perkeretaapian)

• Aturan Penyelenggara: Perkeretaapian Khusus hanya dapat diselenggarakan oleh suatu badan usaha untuk mendukung kegiatan pokoknya (Pasal 33(1) Undang-undang Perkeretaapian)

Klien:

• Klien:

• - badan usaha tunggal

• - dua atau lebih badan usaha yang terafiliasi

• - sebuah konsorsium dari badan usaha yang tidak terafiliasi

• Penyelenggara:

• - badan usaha yang sama dengan klien

• - afiliasi dari klien

• - badan usaha yang tidak terafiliasi yang memiliki kontrak eksklusif

“Kendali” dapat diartikan secara luas untuk meliputi kepemilikan atas mayoritas saham dengan hak suara atau kemampuan untuk menunjuk atau mengganti mayoritas direksi perseroan

• “Kendali” dapat diartikan secara luas untuk meliputi kepemilikan atas mayoritas saham dengan hak suara atau kemampuan untuk menunjuk atau mengganti mayoritas direksi perseroan

Dasar Alasan dari Aturan Konsorsium

• Dasar Alasan dari Aturan Konsorsium

Dasar Alasan Aturan Konsorsium

• Dasar Alasan Aturan Konsorsium

Klien: Segala jenis usaha yang secara sah dapat meminta pengadaan Perkeretaapian Khusus sebagai dukungan terhadap usahanya tersebut

• Klien: Segala jenis usaha yang secara sah dapat meminta pengadaan Perkeretaapian Khusus sebagai dukungan terhadap usahanya tersebut

• Penyelenggara: kegiatan usaha yang sama dengan klien (jika penyelenggara adalah badan usaha yang sama dengan klien atau afiliasi dari klien) ATAU suatu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi (jika penyelenggara tidak terafiliasi dengan klien tetapi memiliki perjanjian transportasi eksklusif dengan klien)

2. Pembatasan terhadap lingkup perkeretaapian

• 2. Pembatasan terhadap lingkup perkeretaapian

Dasar Alasan Mengubah Peraturan “titik ke titik”

• Dasar Alasan Mengubah Peraturan “titik ke titik”

Dasar Alasan Mempertahankan Pengaturan “titik ke titik”

• Dasar Alasan Mempertahankan Pengaturan “titik ke titik”

Usulan untuk Melonggarkan Peraturan “Titik ke Titik”

• Usulan untuk Melonggarkan Peraturan “Titik ke Titik”

3. Ketidakpastian mengenai interkoneksi

• 3. Ketidakpastian mengenai interkoneksi

Dasar Alasan Peraturan Interkoneksi

• Dasar Alasan Peraturan Interkoneksi

Usulan Peraturan Interkoneksi

• Usulan Peraturan Interkoneksi

Apa yang terjadi apabila perkeretaapian terinterkoneksi ?

• Apa yang terjadi apabila perkeretaapian terinterkoneksi ?

Interkoneksi – Perbedaan Pendapat

• Interkoneksi – Perbedaan Pendapat

• 4. Kurangnya kejelasan mengenai sifat dan kepemilikan dari aset perkeretaapian khusus

5. Kerumitan sistem perizinan

• 5. Kerumitan sistem perizinan

Kesimpulan

• Kesimpulan