Prinsip-prinsip sukarela
Yüklə 117,15 Kb. Pdf görüntüsü
|
| untuk pertanyaan atau saran, silakan hubungi: HumanRightsComplianceOfficer@fmi.com Semmy_Yapsawaki@fmi.com, Telp: (0901) 40 4983 Luther_Kogoya@fmi.com, Telp: (0901) 40 7021 Julia_Nussy@fmi.com , Telp: (0901) 43 2171 Johnf._Mambor@fmi.com, Telp: (0901) 40 4881 Rudy_Nurhadianto@fmi.com, Telp: (0901) 40 7961 Daftar Isi Pembukaan i Pendahuluan 1 Prinsip-Prinsip Suka Rela Mengenai Keamanan dan Hak Asasi Manusia
Penilaian Resiko Bab II 15 Interaksi Antara Perusahaan dan Pihak Keamanan Umum
Interaksi Antara Perusahaan dan Pihak Keamanan Swasta
Pasal-Pasal Deklarasi Umum HAM dan PTFI i Pedoman Prinsip-prinsip Sukarela Mengenai Keamanan & HAM Kata Pengantar S aya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam penyusunan dan pembuatan Buku Pedoman Prinsip-prinsip Sukarela tentang Keamanan dan Hak-hak Asasi manusia atas kerja keras dan dedikasi Anda terhadap proyek dan isu penting. Buku pedoman ini sangat diperlukan sebagai pedoman bagi PT Freeport Indonesia dan Personil Aparat Keamanan Republik Indonesia dalam memelihara keselamatan dan keamanan kegiatan usaha pertambangan perusahaan dengan senantiasa mengedepankan dan memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Manajemen PTFI yakin bahwa Buku Pedoman ini akan merupakan sumber yang bernilai dalam membantu seluruh pemangku kepentingan untuk memahami secara lebih efektif dan menerapkan Komitmen dan Kebijakan Hak Asasi Manusia kita, untuk kepentingan semuanya. Sebagai bagian dari komitmen kita untuk peningkatan yang berkelanjutan, kita akan berusaha mengembangkan sumber-sumber dan alat-alat baru untuk peningkatan secara terus menerus. SINTA SIRAIT Direktur – Executive Vice President & Chief Administrator Officer Sinta Sirait ii Pedoman Prinsip-prinsip Sukarela Mengenai Keamanan & HAM Mukaddimah D engan kasih karunia kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka buku Pedoman Prinsip-prinsip Sukarela tentang Keamanan dan Hak-hak Asasi Manusia telah diselesaikan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antara Aparat Keamanan PT Freeport Indonesia dan Aparat Keamanan Pemerintah Indonesia guna mengakui secara penuh hak- hak asasi manusia dan menetapkan tindakan-tindakan dan prosedur pengamanan terstruktur dan sistematis, yang menghormati dan menjunjung tinggi pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Buku Pedoman ini juga berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan bagi seluruh aparat keamanan PTFI, kontraktor dan pemerintah yang bekerja dan/atau tinggal area proyek PTFI. Berdasarkan Buku Pedoman tersebut, dipahami bahwa salah satu persyaratan utama dalam menjalankan operasi perusahaan adalah penyediaan keamanan dan pemahaman bersama oleh seluruh mitra dan pemangku kepentingan yang terlibat. Penyediaan keamanan juga merupakan bagian integral dalam melindungi kebebasan, memastikan kelanjutan bisnis, dan melindungi hak asasi manusia. Buku ini telah dibuat berdasarkan sejumlah prinsip dasar, bidang-bidang yang dianggap oleh Perusahaan sebagai isu penting yang memerlukan pelaksanaan yang sungguh-sungguh dan terus-menerus. Perusahaan menyadari bahwa jaminan keamanan adalah kebutuhan dasar dari setiap subyek hukum, baik individu maupun organisasi. Oleh karena itu, diharapkan bahwa dengan
iii Pedoman Prinsip-prinsip Sukarela Mengenai Keamanan & HAM Buku Pedoman ini, dan koordinasi yang baik antara aparat keamanan yang terlibat di area operasi tambang PTFI, maka semua pihak, dengan saling menghormati dan menghargai, akan menjunjung tinggi Hak-hak Asasi Manusia di seluruh area proyek PTFI. Salah satu alasan dasar penyusunan “buku saku”
Prinsip-prinsip Sukarela tentang Keamanan dan Hak- hak Asasi Manusia ini adalah untuk meningkatkan promosi dan kesadaran tentang prinsip-prinsip tersebut kepada sebanyak mungkin individu, dimana pun aparat keamanan ditempatkan– di kantor atau di lapangan.
Kami berharap bahwa sumber ini akan bermanfaat bagi seluruh aparat keamanan yang ditugaskan di area operasi tambang PTFI. Diharapkan bahwa dengan Pedoman ini, risiko, pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dapat diminimalkan di area operasi tambang PTFI dan di luar area. Dengan dukungan dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, kita dapat memenuhi komitmen bersama ini untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dasar dari semua orang. PTFI akan terus berusaha mengembangkan kesadaran bersama tentang hak-hak asasi manusia dengan mengidentifikasi peluang-peluang untuk peningkatan secara berkelanjutan dan bekerja sama dengan seluruh pihak internal dan eksternal. Dalam melaksanakan materi dan pokok-pokok penting yang terdapat dalam buku ini. Melalui PTFI Human Rights Compliance Office, bersedia menerima komentar apa dalam bentuk kritik, saran atau pertanyaan, yang dapat diserahkan tanpa menyebutkan identitas atau dengan menyebutkan identitas di dalam Kotak Komentar Hak Asasi Manusia yang ditempatkan di seluruh operasi PTFI Setiap komentar yang diterima iv Pedoman Prinsip-prinsip Sukarela Mengenai Keamanan & HAM akan dicatat dan ditanggapi dan/atau diinvestigasi oleh PTFI Human Rights Compliance Office untuk mencapai pelaksanaan sistem keamanan berbasis Hak Asasi Manusia secara maksimal.
Karena pentingnya Buku Pedoman Prinsip-prinsip Sukarela tentang Keamanan dan Hak-hak Asasi Manusia, PTFI akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pokok-pokok penting yang terdapat di dalam Buku pedoman ini untuk kepentingan PTFI dan masyarakat luas. SEMMY YAP SAWAKI PTFI Senior Human Rights Compliance Officer
v Pedoman Prinsip-prinsip Sukarela Mengenai Keamanan & HAM Pendahuluan 2 Pedoman Prinsip-prinsip Sukarela Mengenai Keamanan & HAM 3 Pedoman Prinsip-prinsip Sukarela Mengenai Keamanan & HAM P emerintah Amerika Serikat dan Kerajaan Inggris, perusahaan-perusahaan di sektor ekstraktif dan energi (“Perusahaan”), dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, yang memiliki perhatian terhadap hak asasi manusia dan tanggung-jawab sosial korporasi, semuanya telah ikut serta dalam dialog mengenai keamanan dan hak asasi manusia. Para peserta mengakui pentingnya meningkatkan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia dan
peran konstruktif yang dapat dimainkan oleh masyarakat bisnis dan sipil (termasuk lembaga swadaya masyarakat, serikat buruh/pekerja dan masyarakat setempat) dalam mendukung tujuan-tujuan ini. Melalui dialog ini, para peserta telah menyusun serangkaian prinsip-prinsip sukarela berikut ini untuk memberikan pedoman kepada Perusahaan dalam memelihara keselamatan dan keamanan operasi mereka sesuai dengan kerangka kerja operasi yang memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Dengan mengingat tujuan-tujuan ini, para peserta setuju mengenai pentingnya melanjutkan dialog ini dan terus meninjau prinsip-prinsip ini untuk memastikan relevansi dan efektifitasnya yang berkesinambungan.
4 Pedoman Prinsip-prinsip Sukarela Mengenai Keamanan & HAM Menyadari
bahwa keamanan adalah kebutuhan dasar, yang sama dimiliki oleh setiap individu, masyarakat, bisnis dan pemerintah, serta menyadari isu-isu sulit yang berhubungan dengan keamanan yang dihadapi oleh Perusahaan yang beroperasi secara global, kami mengakui bahwa keamanan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dapat dan harus konsisten. Memahami
bahwa pemerintah memiliki tanggung-jawab utama untuk meningkatkan dan melindungi hak asasi manusia dan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam konflik harus mematuhi hukum kemanusiaan internasional yang berlaku, kami mengakui bahwa kami memiliki tujuan bersama untuk meningkatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya yang ditetapkan dalam Deklarasi Universal PBB mengenai Hak Asasi Manusia dan hukum kemanusiaan internasional.
pentingnya menjaga integritas personil dan properti perusahaan, Perusahaan memiliki komitmen untuk bertindak secara konsisten sesuai dengan hukum di negara dimana Perusahaan berada, untuk mengingat standar-standar internasional tertinggi yang berlaku, dan meningkatkan kepatuhan pada prinsip-prinsip penegakan hukum internasinal yang berlaku (misalnya, Kode Etik PBB mengenai Petugas Penegak Hukum dan Prinsip-Prinsip Dasar PBB mengenai Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum), khususnya yang berhubungan dengan penggunaan kekuatan.
dampak yang mungkin terjadi pada masyarakat setempat akibat dari kegiatan- kegiatan Perusahaan, kami mengakui pentingnya nilai keterlibatan masyarakat sipil serta pemerintah negara
5 Pedoman Prinsip-prinsip Sukarela Mengenai Keamanan & HAM tuan rumah dan pemerintah negara asal untuk turut memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat setempat selain upaya untuk memitigasi semua potensi konflik, jika mungkin.
bahwa informasi yang berguna dan dapat dipercaya adalah komponen yang sangat penting dalam keamanan dan hak asasi manusia, kami mengakui pentingnya berbagi dan memahami pengalaman kami masing-masing mengenai, antara lain, praktek dan prosedur keamanan yang terbaik, situasi hak asasi manusia di negara, dan petugas keamanan umum dan petugas keamanan swasta, yang tunduk pada batasan- batasan kerahasiaan. Menyadari
bahwa pemerintah negara asal dan institusi-institusi multilateral dapat, pada saat tertentu, membantu pemerintah negara tuan rumah mereformasi sektor keamanan, mengembangkan kapasitas institusional dan memperkuat aturan-aturan hukum, kami mengakui pentingnya peran yang dapat dimainkan oleh Perusahaan dan masyarakat sipil dalam mendukung upaya-upaya ini. Kami dengan ini menyatakan dukungan kami terhadap prinsip-prinsip sukarela berikut mengenai keamanan dan hak asasi manusia dalam sektor ekstraktif, yang masuk dalam tiga kategori: penilaian risiko, hubungan dengan pihak keamanan umum dan pihak keamanan swasta.
6 Pedoman Prinsip-prinsip Sukarela Mengenai Keamanan & HAM 7 Pedoman Prinsip-prinsip Sukarela Mengenai Keamanan & HAM Penilaian Resiko Bab I 8 Pedoman Prinsip-prinsip Sukarela Mengenai Keamanan & HAM 9 Pedoman Prinsip-prinsip Sukarela Mengenai Keamanan & HAM K emampuan menilai secara akurat risiko-risiko yang ada dalam lingkungan operasi Perusahaan adalah sangat penting bagi keamanan personil, masyarakat setempat dan aset; keberhasilan operasi jangka pendek dan jangka panjang Perusahaan; dan peningkatan serta perlindungan hak asasi manusia. Dalam keadaan-keadaan tertentu, hal ini relatif sederhana; dalam keadaan-keadaan lain, adalah penting untuk mendapatkan informasi latar belakang yang luas dari berbagai sumber; memantau dan beradaptasi terhadap perubahan, situasi politik yang kompleks, ekonomi, penegakan hukum, militer dan sosial; dan
mempertahankan hubungan yang produktif dengan masyarakat setempat dan pejabat pemerintah. Kualitas dari penilaian risiko yang rumit sangat tergantung pada pengumpulan informasi yang terbaru dan dapat dipercaya secara teratur dari kisaran sudut pandang yang luas – pemerintah daerah dan nasional, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang keamanan, perusahaan-perusahaan lain, pemerintah negara asal, institusi multilateral dan masyarakat sipil yang mengerti tentang kondisi setempat. Informasi ini bisa menjadi yang paling efektif bila disebarkan seluas mungkin (dengan tetap mempertimbangkan kerahasiaan) antara Perusahaan, masyarakat sipil terkait dan pemerintah. Dengan mengingat prinsip-prinsip umum ini, kami mengakui bahwa penilaian risiko yang efektif dan akurat harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut: 10 Pedoman Prinsip-prinsip Sukarela Mengenai Keamanan & HAM Identifikasi risiko keamanan
Risiko keamanan dapat diakibatkan oleh faktor- faktor politik, ekonomi, sipil atau sosial. Terlebih lagi, personil dan aset tertentu bisa memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Identifikasi risiko keamanan memungkinkan Perusahaan dapat mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan risiko dan menilai apakah tindakan Perusahaan dapat meningkatkan risiko.
Tergantung dari lingkungan, kekerasan dapat menyebar atau dibatasi pada daerah-daerah tertentu, dan kekerasan dapat berkembang dengan atau tanpa peringatan. Masyarakat sipil, perwakilan pemerintah negara tuan rumah dan pemerintah negara setempat dan sumber-sumber lain harus diajak berkonsultasi untuk mengidentifikasi risiko yang ditimbulkan oleh potensi kekerasan tersebut. Penilaian risiko harus mempelajari pola kekerasan di area dimana Perusahaan beroperasi untuk tujuan-tujuan pendidikan, prediksi dan pencegahan.
Penilaian risiko harus mempertimbangkan catatan hak asasi manusia yang tersedia untuk satuan keamanan umum, satuan militer, penegak hukum setempat dan nasional, dan juga reputasi keamanan swasta.
Kesadaran tentang kekerasan dan tuduhan-tuduhan kekerasan yang terjadi di masa lalu dapat membantu Perusahaan menghindari hal-hal tersebut terjadi kembali 11 Pedoman Prinsip-prinsip Sukarela Mengenai Keamanan & HAM dan juga untuk meningkatkan akuntabilitas. Juga, identifikasi terhadap kemampuan badan-badan di atas untuk menanggapi situasi kekerasan dengan cara yang sesuai dengan hukum (yaitu, sesuai dengan standar internasional yang berlaku) memungkinkan Perusahaan dapat menyusun langkah-langkah yang sesuai dalam lingkungan operasi.
Penilaian risiko harus mempertimbangkan kemampuan pengadilan dan badan penuntut hukum setempat dalam menuntut pertanggungjawaban dari mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan terhadap hak asasi manusia dan mereka yang bertanggung-jawab atas pelanggaran hukum kemanusiaan internasional dengan cara yang menghormati hak-hak tertuduh.
Identifikasi dan pemahaman atas akar permasalahan dan sifat konflik setempat, dan juga tingkat kepatuhan pada standar hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional oleh pelaksana-pelaksana inti, dapat mengandung pelajaran bagi pengembangan strategi menangani hubungan antara Perusahaan, masyarakat setempat, karyawan Perusahaan dan serikat buruhnya, dan pemerintah tuan rumah. Penilaian Risiko harus juga mempertimbangkan kemungkinan adanya konflik di masa depan .
12 Pedoman Prinsip-prinsip Sukarela Mengenai Keamanan & HAM Penyerahan alat Jika Perusahaan menyediakan alat (termasuk peralatan mematikan dan tidak mematikan) untuk petugas keamanan umum dan swasta, mereka harus mempertimbangkan penyerahan peralatan semacam itu, semua persyaratan lisensi ekspor yang relevan, dan kemungkinan langkah-langkah untuk meringankan konsekuensi negatif yang dapat diperkirakan, termasuk pengendalian yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan atau penyelewengan peralatan yang dapat menuntun pada kekerasan terhadap hak asasi manusia. Dalam membuat penilaian risiko, Perusahaan harus mempertimbangkan semua insiden masa lalu yang relevan yang melibatkan penyerahan alat sebelumnya.
13 Pedoman Prinsip-prinsip Sukarela Mengenai Keamanan & HAM 14 Pedoman Prinsip-prinsip Sukarela Mengenai Keamanan & HAM 15 Pedoman Prinsip-prinsip Sukarela Mengenai Keamanan & HAM Interaksi Antara Perusahaan dan Pihak Keamanan Umum Bab II 16 Pedoman Prinsip-prinsip Sukarela Mengenai Keamanan & HAM 17 Pedoman Prinsip-prinsip Sukarela Mengenai Keamanan & HAM W alaupun pemerintah memiliki peran utama dalam memelihara hukum dan ketertiban, keamanan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, Perusahaan berkepentingan untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh pemerintah, khususnya tindakan dari pihak penyelenggara keamanan umum, sesuai dengan perlindungan dan peningkatan hak asasi manusia. Jika ada kebutuhan untuk menambah keamanan yang disediakan oleh pemerintah tuan rumah, Perusahaan bisa diminta atau diharapkan untuk memberikan kontribusi, atau mengganti, biaya melindungi fasilitas dan personil perusahaan yang ditanggung oleh pihak keamanan umum. Meskipun keamanan umum diharapkan bertindak dengan cara yang sesuai dengan hukum lokal dan nasional dan sesuai dengan standar hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional, namun demikian, dalam konteks ini kekerasan bisa saja terjadi.
Dalam usaha mengurangi risiko kekerasan seperti di atas dan untuk meningkatkan penghormatan kepada hak asasi manusia secara umum, kami telah mengidentifikasi prinsip-prinsip sukarela berikut sebagai pedoman untuk hubungan antara Perusahaan dan keamanan umum dalam hal keamanan yang disediakan untuk Perusahaan: Pengaturan Keamanan Perusahaan harus berkonsultasi secara teratur dengan pemerintah negara tuan rumah dan masyarakat setempat mengenai dampak pengaturan keamanan mereka terhadap masyarakat.
18 Pedoman Prinsip-prinsip Sukarela Mengenai Keamanan & HAM Perusahaan harus mengkomunikasikan kebijakan- kebijakan mereka mengenai tingkah laku yang etis dan hak asasi manusia kepada penyelenggara keamanan umum, dan menyatakan keinginan mereka agar keamanan disediakan dengan cara yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan tersebut oleh personil yang telah mengikuti pelatihan yang cukup dan efektif. Perusahaan harus mendorong pemerintah negara tuan rumah untuk mengizinkan agar pengaturan keamanan dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh masyarakat, yang tunduk pada pertimbangan- pertimbangan keselamatan dan keamanan yang berlaku.
Pengerahan dan Pengaturan
Peran utama petugas keamanan umum adalah menjaga aturan hukum, termasuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah tindakan-tindakan yang mengancam personil dan fasilitas Perusahaan. Jenis dan jumlah petugas pengamanan yang dikerahkan harus kompeten, sesuai dan proporsional dengan ancaman yang ada. Impor dan ekspor peralatan harus tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku. Perusahaan yang menyediakan peralatan untuk petugas keamanan umum harus mengambil langkah-langkah yang sesuai dan berdasarkan hukum untuk mengurangi semua konsekuensi negatif yang dapat diperkirakan, termasuk kekerasan terhadap hak asasi manusia dan pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan internasional.
19 Pedoman Prinsip-prinsip Sukarela Mengenai Keamanan & HAM Perusahaan harus menggunakan pengaruh mereka untuk meningkatkan prinsip-prinsip berikut kepada satuan keamanan umum:
a. individu yang terbukti terlibat dalam kekerasan terhadap hak asasi manusia dilarang memberikan pelayanan keamanan untuk Perusahaan; b. kekuatan hanya boleh digunakan saat benar- benar diperlukan dan pada tingkat yang proporsional dengan ancaman yang ada; dan c. tidak melanggar hak individu saat melaksanakan hak untuk berserikat dan berkumpul secara damai, hak untuk berunding secara kolektif, atau hak-hak lain bagi karyawan Perusahaan sebagaimana diakui oleh Deklarasi Universal PBB mengenai Hak Asasi Manusia dan Deklarasi Serikat Buruh Internasional mengenai Prinsip dan Hak Dasar di Tempat Kerja,
Dalam kasus dimana kekuatan fisik digunakan oleh petugas keamanan umum, insiden tersebut harus dilaporkan ke badan yang berwenang yang sesuai dan ke Perusahaan. Jika kekuatan digunakan, bantuan medis harus diberikan kepada orang-orang yang cidera, termasuk kepada pelaku.
Perusahaan harus menyelenggarakan pertemuan- pertemuan terarah dengan petugas keamanan umum secara teratur untuk mendiskusikan isu-isu keamanan, hak asasi manusia dan keselamatan yang berhubungan dengan tempat kerja. Perusahaan juga 20 Pedoman Prinsip-prinsip Sukarela Mengenai Keamanan & HAM harus berkonsultasi secara teratur dengan Perusahaan- Perusahaan lain, pemerintah negara tuan rumah dan pemerintah negara asal, serta masyarakat sipil untuk mendiskusikan keamanan dan hak asasi manusia. Jika Perusahaan-Perusahaan yang beroperasi di daerah yang sama memiliki kekhawatiran-kekhawatiran yang sama, mereka harus mempertimbangkan untuk membicarakan secara kolektif kekhawatiran-kekhawatiran tersebut dengan pemerintah negara tuan rumah dan pemerintah negara asal. Dalam berkonsultasi dengan pemerintah negara tuan rumah, Perusahaan harus mengambil langkah-langkah yang benar untuk meningkatkan kepatuhan kepada prinsip-prinsip penegakan hukum internasional yang berlaku, khususnya yang tercakup dalam Kode Etik PBB mengenai Petugas Penegak Hukum dan Prinsip-Prinsip Dasar PBB mengenai Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api. Perusahaan harus mendukung semua usaha yang dilakukan pemerintah, masyarakat sipil dan institusi multilateral dalam memberikan pelatihan dan pendidikan mengenai hak asasi manusia kepada petugas keamanan dan juga usaha-usaha mereka dalam memperkuat institusi-institusi negara untuk memastikan tanggung jawab dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Hak Asasi Manusia Perusahaan harus mencatat dan melaporkan semua dugaan yang dapat dibuktikan dalam kekerasan terhadap hak asasi manusia oleh petugas keamanan 21 Pedoman Prinsip-prinsip Sukarela Mengenai Keamanan & HAM umum di area operasi mereka ke otoritas pemerintah negara tuan rumah yang berwenang. Jika mungkin, Perusahaan harus mendorong diadakannya investigasi dan tindakan harus diambil untuk mencegah kejadian tersebut terulang kembali. Perusahaan harus secara aktif memantau status investigasi dan mendorong untuk mendapatkan pemecahan yang sesuai. Perusahaan harus, pada tingkat yang wajar, memantau penggunaan peralatan yang disediakan oleh Perusahaan dan untuk mengivestigasi secara benar situasi apabila alat digunakan dengan cara-cara yang tidak sesuai. Setiap usaha harus dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan sebagai dasar dugaan kekerasan terhadap hak asasi manusia dapat dipercaya dan berdasarkan atas bukti-bukti yang kuat. Keamanan dan keselamatan sumber harus dilindungi. Informasi tambahan atau yang lebih akurat yang bisa mengubah dugaan sebelumnya harus tersedia dengan benar bagi pihak yang terlibat.
22 Pedoman Prinsip-prinsip Sukarela Mengenai Keamanan & HAM 23 Pedoman Prinsip-prinsip Sukarela Mengenai Keamanan & HAM Interaksi Antara Perusahaan dan Pihak Keamanan Swasta Bab III 24 Pedoman Prinsip-prinsip Sukarela Mengenai Keamanan & HAM 25 Pedoman Prinsip-prinsip Sukarela Mengenai Keamanan & HAM J ika pemerintah negara tuan rumah tidak mampu atau tidak mau memberikan keamanan yang memadai untuk melindungi personil atau aset Perusahaan, mungkin perlu untuk melibatkan penyelenggara keamanan swasta sebagai pelengkap dari petugas keamanan umum. Dalam konteks ini, pihak keamanan swasta harus berkoordinasi dengan pihak keamanan negara (penegak hukum, khususnya) untuk membawa senjata dan mempertimbangkan penggunaan kekuatan setempat yang bersifat pertahanan. Karena adanya risiko yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan tersebut, kami mengakui prinsip-prinsip sukarela berikut untuk memberikan pedoman bagi perilaku petugas keamanan swasta: Petugas keamanan swasta harus mematuhi kebijakan • Perusahaan pengontrak dalam hal tingkah laku yang etis dan hak asasi; standar hukum dan profesional di negara dimana Perusahaan beroperasi; menunjukkan praktek-praktek terbaik yang dikembangkan oleh industri, masyarakat sipil, dan pemerintah; dan meningkatkan kepatuhan kepada hukum kemanusiaan internasional. Petugas keamanan swasta harus menjaga keahlian • teknis dan profesional tingkat tinggi, khususnya yang berhubungan dengan penggunaan kekuatan setempat dan senjata api. Petugas keamanan swasta harus bertindak sesuai • hukum. Mereka harus mengendalikan diri dan berhati- hati dengan cara yang sesuai dengan pedoman internasional yang berlaku mengenai penggunaan kekuatan setempat, termasuk Prinsip-Prinsip PBB mengenai Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Petugas Penegak Hukum dan Kode Etik PBB mengenai
26 Pedoman Prinsip-prinsip Sukarela Mengenai Keamanan & HAM Petugas Penegak Hukum, dan juga menunjukkan praktek-praktek terbaik yang dikembangkan oleh industri, masyarakat sipil, dan pemerintah. Petugas keamanan swasta harus memiliki kebijakan • mengenai tingkah laku yang sesuai dan penggunaan kekuatan setempat (misalnya, aturan keterlibatan). Praktek yang diatur oleh kebijakan ini harus bisa dipantau oleh Perusahaan atau, jika mungkin oleh pihak ketiga yang independen. Pemantauan seperti ini harus meliputi investigasi rinci terhadap dugaan- dugaan tindakan yang melibatkan kekerasan dan melanggar hukum; adanya tindakan-tindakan disipliner yang memadai untuk mencegah dan menghalangi; dan prosedur untuk melaporkan dugaan-dugaan kepada badan penegak hukum setempat yang berwenang jika mungkin. Semua dugaan mengenai kekerasan terhadap hak • asasi manusia yang dilakukan oleh petugas keamanan swasta harus dicatat. Dugaan yang dapat dipercaya harus diinvestigasi dengan benar. Dalam kasus dimana dugaan terhadap penyelenggara keamanan swasta dilaporkan ke otoritas penegak hukum yang relevan, Perusahaan harus secara aktif memantau status investigasi dan mendorong untuk penyelesaian yang benar. Sesuai dengan fungsi mereka, petugas keamanan • swasta harus memberikan hanya layanan pencegahan dan pertahanan dan dilarang terlibat dalam kegiatan yang khusus merupakan tanggung jawab badan
militer negara atau penegak hukum yang berwenang. Perusahaan harus menentukan layanan, teknologi dan alat yang bisa digunakan untuk tujuan-tujuan 27 Pedoman Prinsip-prinsip Sukarela Mengenai Keamanan & HAM menyerang dan bertahan digunakan hanya sebagai alat bertahan. Pihak keamanan swasta: • a. dilarang mempekerjakan individu-individu yang terbukti terlibat dalam kekerasan terhadap hak asasi manusia untuk memberikan pelayanan keamanan; b. kekuatan hanya boleh digunakan saat benar- benar diperlukan dan pada tingkat yang proporsional dengan ancaman yang ada; dan c. tidak melanggar hak individu saat melaksanakan hak untuk berserikat dan berkumpul secara damai, hak untuk berunding secara kolektif, atau hak-hak lain bagi karyawan Perusahaan sebagaimana diakui oleh Deklarasi Universal PBB mengenai Hak Asasi Manusia dan Deklarasi Serikat Buruh Internasional mengenai Prinsip dan Hak Dasar di Tempat Kerja. Dalam kasus dimana kekuatan fisik digunakan, • petugas keamanan swasta harus dengan benar menginvestigasi dan melaporkan insiden tersebut ke Perusahaan. Petugas keamanan swasta harus menyerahkan masalah ini kepada otoritas yang berwenang setempat dan/atau mengambil tindakan disipliner jika mungkin. Jika kekuatan digunakan, bantuan medis harus diberikan kepada orang yang cidera, termasuk pelaku.
Petugas keamanan swasta harus menyimpan • kerahasiaan informasi yang didapat dalam kedudukannya sebagai penyelenggara keamanan,
28 Pedoman Prinsip-prinsip Sukarela Mengenai Keamanan & HAM kecuali jika penyimpanan rahasia tersebut akan
merusak prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Untuk meminimalkan risiko penyelenggara keamanan melampaui kewenangan mereka sebagai penyelenggara keamanan, dan untuk meningkatkan penghormatan kepada hak asasi manusia secara umum, kami telah mengembangkan pedoman dan prinsip-prinsip sukarela tambahan berikut: Jika mungkin, Perusahaan harus mencantumkan • prinsip-prinsip yang diuraikan di atas sebagai persyaratan kontrak dalam perjanjian dengan penyelenggara keamanan swasta dan memastikan bawah personil keamanan swasta dilatih secara memadai untuk menghormati hak-hak karyawan dan masyarakat setempat. Pada tingkat yang dapat dijalankan, perjanjian antara Perusahaan dan pihak keamanan swasta, harus mensyaratkan investigasi atas perilaku yang tidak sesuai dengan hukum dan tindakan disipliner yang sesuai. Perjanjian juga harus memungkinkan adanya pemutusan hubungan oleh Perusahaan jika ada bukti yang dapat dipercaya akan adanya perilaku melawan hukum atau kekerasan yang dilakukan oleh petugas keamanan swasta. Perusahaan harus berkonsultasi dan memantau • penyelenggara keamanan swasta untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban dalam memberikan keamanan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diuraikan di atas. Jika mungkin, Perusahaan harus mencari penyelenggara keamanan swasta yang merupakan wakil-wakil dari masyarakat setempat. 29 Pedoman Prinsip-prinsip Sukarela Mengenai Keamanan & HAM Perusahaan harus meninjau latar belakang petugas • keamanan swasta yang akan dipekerjakan yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan secara berlebihan. Peninjauan ini harus melibatkan penilaian terhadap pelayanan sebelumnya yang diberikan kepada pemerintah negara tuan rumah dan apakah pelayanan ini menimbulkan masalah tentang peran ganda perusahaan penyelenggara keamanan sebagai penyelenggara keamanan swasta dan kontraktor pemerintah. Perusahaan harus berkonsultasi dengan Perusahaan- • Perusahaan lain, pejabat negara tuan rumah, pejabat negara setempat, dan masyarakat sipil mengenai pengalaman dengan pihak keamanan swasta. Jika mungkin dan sesuai dengan hukum, Perusahaan harus menfasilitasi pertukaran informasi tentang kegiatan dan kekerasan melanggar hukum yang dilakukan oleh penyelenggara keamanan swasta. 30 Pedoman Prinsip-prinsip Sukarela Mengenai Keamanan & HAM 31 Pedoman Prinsip-prinsip Sukarela Mengenai Keamanan & HAM Pasal-Pasal Deklarasi Universal tentang HAM dari PBB Bab IV 32 Pedoman Prinsip-prinsip Sukarela Mengenai Keamanan & HAM 33 Pedoman Prinsip-prinsip Sukarela Mengenai Keamanan & HAM Pasal 3 Setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu.
“Tak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya.” Pasal 7 “Semua orang sama didepan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.
Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang men- garah pada diskriminasi semacam itu.”
“Tak seorangpun boleh ditangkap, ditahan atau diasingkan dengan sewenang-wenang.” 34 Pedoman Prinsip-prinsip Sukarela Mengenai Keamanan & HAM Pasal 12 “Tak seorang pun dapat diganggu dengan cara sewenang- wenang dalam urusan pribadinya, keluarganya, rumah- tangganya atau hubungan surat menyuratnya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu.”
Pasal 20 “(1) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk berorganisasi secara damai. (2) Tidak seorangpun boleh dipaksa untuk menjadi bagian dari suatu organisasi.”
35 Pedoman Prinsip-prinsip Sukarela Mengenai Keamanan & HAM 36 Pedoman Prinsip-prinsip Sukarela Mengenai Keamanan & HAM Plaza 89 lt. 5 Jl. HR Rasuna Said Kav. X-7 No.6 Jakarta 12940 Indonesia +62 (021) 259 1818 +62(021) 259 1945 (Fax) Jalan Raya Tembagapura, Tembagapura, Papua 99930 +62 (0901) 40 4983 +62(021) 40 3880 (Fax) Yüklə 117,15 Kb. Dostları ilə paylaş:
|