NOTULENSI
Diskusi : FGD I, Rapat Penyusunan dan perumusan Draft Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi H3
Dilaksanakan di : Ruang Rapat Mutiara III Hotel Permata – Bogor
Waktu : Jumat, 3 Juli 2009.
Peserta : Tim Penyusun Draft Kebijakan Pengelolaan SIH3
Pembukaan pak Tommy :
Kebijakan SIH3, sesuai dengan acara didahului dengan rehat kopi terlebih dahulu, waktu saya serahkan kepada pak Sasmito
SESSI I : MODERATOR - Achmad Sasmito
-
Ekspose I : Dirjen SDA Dep. PU (Leonarda),
(Tayangan – Lampiran)
-
Ekspose II : Badan Geologi, Pusat Lingkungan Geologi Dep.ESDM (Wahyudin)
Tambahan dari pak Danaryanto
(Tayangan – Lampiran)
Gambaran kpd bpk ibu sekalian yang sudah dibangun di Badan Geologi
Diskusi I :
Dimulai dari pukul 10.30 – 11.30, (dimulai dengan perkenalan antar peserta), unutk itu
-
Pak Heri Harjanto :
-
Terima kasih pak Sasmito, hah untuk pak Wahyudin dulu ya mungkin, ini saya sering mendengar istilah-istilah yang kurang srek, didalam istilah aslinya itu pak, jadi kalau saya baca di UU ini ada Cekungan Air ya bahasa Inggris itu yang bener yang mana itu, disini ada water sand, ada catchment area, ada basin yang ini terjemahan di Indonesia yang dibakukan itu Cekungan Air Tanah itu yang mana, saya ga tau itu nanti ya mungkin saya karena kecimpung saya di meterorologi ga gambarlah perhatikan masalah ini.
-
Juga untuk pak Leonardo ya, ini tadi masalah honor-honor ini, saya kok rasanya kalau dengan honor agak alergi, karena pengalaman di BMG dulu, itu gara-gara honor itu, dulunya ga pakai honor, setelah ada honor-honor itu malah hilang pak, jadi dulu sebelum ada project-project yang 5 tahunan itu, Pelita-Pelita, di BMG bisa ngurus dari Hidrometeorologi, pernah tahun 1975 dari tahun 75 itu jumlahnya cukup banyak pak, di Jawa itu 8000 stasiun pos hujan kalau ga salah, di luar jawa itu sekitar 6000 an itu, sekarang di BMG itu cuman berapa, paling aktif 2000 an ya, 2000 ya, jadi ini gara-gara hornor yang ditempat lain dikasih honor project-project di BMG ga, ada kerjasama dengan Pemda dulu lebih banyak pada pemahaman bahwa itu kewajiban, jadi kalau ini kemarin banyak juga kita sosialisasi dengan para gubernur dan juga para Bupati sejumlah seluruh propinsi itu, dimasing-masing propinsi itu pernah saya memberikan masalah ini disampaikan dan mereka akhirnya saya minta supaya mereka itu mau untuk memberikan pendanaan sendiri di APBD masing-masing karena kalau di pos hujan misalnya BMG, sekarang di BMG malah dapat 100.000 pak, kita memberikan 100.000 per bulan ya, kalau stasiunnya sampai 2000, kerapatan misalkan setiap 10 km ada 1 penakar yang dikelola oleh masing-masing pos hujan yang manual itu biayanya bisa banyak sekali pak itu, itu kalau dibebankan kepada masing-masing APBD setempat, karena pentingnya data itu, dalam rangka untuk itu sebagai sumber daya alam, sehingga pemahaman ini yang harus diberikan kepada mereka bahwa itu yang punya kepentingan adalah pemda itu sendiri, karena mereka itu harus bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayahnya sendiri, karena sebagai Bupati dia harus tahu kekayaan alam yang ada disitu, lha ini yang kadang-kadang kita tidak pernah memberikan suatu sosialisasi tentang pentingnya data hidrologi atau data hujan dsb, hingga mereka itu mengambil beban, padalah ini kalau mereka mau mengelola dengan baik, mereka dengan mudah bisa mberikan kesejahteraan kepada masyarakat setempat itu, tidak hanya kalau hujannya cukup, tetapi kalau kekeringan, kalau musim kemarau kekeringan, tetapi kalau musim hujan kebanjiran, ini yang dilemanya yang selalu dialami itu, mungkin masalah honor supaya ada kebijakan yang supaya dibuat, jangan sedapat mungkin honor-honor itu dihilangkan, tetapi menjadi beban masing-masing Pemerintah Daerah itu sehingga mereka tidak seperti mengejar pekerjaan itu, tetapi kayak kuli jadinya seolah-olah, kalau ga dikasih duit saya ga kan kerja ya akhirnya datanya ilang, dari pengalaman ini saya kira mungkin untuk menjadi perhatian kita semua saya kira, karena saya menghadapi cukup pelik waktu di BMG dulu, nah masukan ini jangan pakai honor, jadi dibebankan kepada Pemda setempat, karena jaman belanda itu dulu, anggarannya itu petugasnya tergantung petugas apa itu pak, kalau dia petugas resmi pegawai negeri disana, ya insentifnya ada disana, bukan insentif dari instansi lain, karena kita kerjasama, kerjasamanya itu peralatan biasanya kalau, kerjasamanya bisa dari alat dari BMG data dimanfaatkan bareng-bareng, mereka dapet kita dapet, nah komunikasinya ini ya dia harus kalau pakai remote sensing mereka bisa tapping dari sana, mereka menjaga alatnya supaya operasionalnya menjadi rada, karena dengan harga otomatik weather station itu sedeplikasi pak, karena banyak, justru yang kita hadapi, yang secara manual itu bisa lancar yang otomatik justru kadang-kadang kita mendapatkan data hilang, dan tidak ada di download, akhirnya ga ada data sama sekali, karena kena petir, ini yang sering komunikasi ini kena petir, tapi disitu di lokal ada, karena ga ada yang jaga dia tidak mendownload dan tidak mengirim, lha ini mungkin mekanismenya bagaimana supaya itu bisa diatasi oleh tempat-tempat yang remote sensing itu, saya kira itu sementara pak, terima kasih.
-
Moderator :
-
Terima kasih pak Heri, ini masukan dari pak Heri maupun ada pertanyaan, terus itu kami buka dulu pertanyaan 3 orang, biar nanti dijawab bareng-bareng gitu, mungkin ada yang mau sumbang saran atau bertanya.
-
Pak Hidayat P :
-
Terima kasih mungkin saya nyambung yang disampaikan pak Heri tadi, jadi saya sebetulnya setuju itu, jadi supaya tugas pengamatan itu dijasikan apa tugas melekat dan di buat menjadi apa tanggung jawab daerah tadi, karena saya denger juga dari kawan BMKG sekarang dengan di alokasikan 100.000 per bulan yang tadinya 400 di daerah di Jawa sekarang, langsung tahun berikutnya melonjak menjadi 2000 an, jadi selalu diluar anggaran itu, jadi kejar-kejaran gitu, dan memang punya efek yang kurang baik juga, jadi kalau kita harus pelajari lagi mungkin dengan perbandingan di negara lain seperti apa, nah mungkin untuk pengelolaan jaringan hidrologi atau pengelolaan hidrologi nasional ini ya kita perlu merumuskan kebijakan, sebenarnya di hari selasa kemarin kita melakukan seminar di PU dalam rangka pelantikan pengurus Masyarakat Hidrologi Indonesia, itu sebenarnya ingin merumuskan organisasi yang effektif dalam pengelolaan hidrologi ini, barngkali kita perlu pikirkan bersama dari PU tadi sudah menyampaikan pengelolaan hidrologi profesional mungkin itu perlu kita rumuskan seperti apa ini dan kemudian bagaimana kita bisa mengintegrasikan, misalnya tadi sudah disampaikan oleh pak Wahyudin ya di ESDM khan sudah maju sekali untuk informasi atau data hidrogeologi gitu, dan mungkin di BMG juga .... sekarang relatif cepat gitu perkembangannya ya, di PU tadi ada dualisme ya sehingga mungkin saling tarik gitu, saling tarik jadi bukannya bersinergi gitu, nah bagaimana supaya bukan hanya pada satu Departemen tapi juga antar Departemen bisa bersinergi, integrasinya itu bagaimana ini bisa bersinergi gitu, kemudian kita perlu pahami bersama juga dengan layanan yang diberikan misalnya pada level data provider, mungkin kita perlu pelajari kembali dari peraturan yang ada ya, level data seperti apa yang wajib tadi kita kembangkan pada level negara yang harus tersedia pada pengguna, disamping tadi, tadi ada diskusi juga kami dengan pak peter dan pak Leo, misalnya ada yang berpendapat sebaiknya tidak dikeluarkan, tidak dipublikasi data ini gitu khan, tapi sebenarnya pemahamannya kalau itu data hasil pengamatan yang sudah kita bakukan itu adalah statis, tinggal bagaimana pengguna menginterpretasikan atau analis menginterpretasikan nya, itu adalah kemampuan analisis menghasilkan informasi dan knowledgenya, nah memang pada level pengelola hidrologinya memang harus dikembangkan juga kemampuan analisis tadi, supaya disamping dia menjadi data provider, juga menyediakan informasi dan knowledgenya, yang nanti bersaing dengan stakeholder sains, dalam menyediakan informasi ini, karena kalau sudah analisis, setiap analisis itu dengan metodologi yang berbeda dengan mungkin data set yang berbeda juga, bisa sampai pada kesimpulan yang berbeda, tapi datanya itu sekali hasil pengamatan dengan standart baku gitu akan tetap, dan itu sebetulnya masuk dalam data publik, artinya harus tersedia pada publik gitu, harus tersedia pada publik karena dia bisa berdampak pada tadi, kesejahteraan yang disampaikan oleh pak Heri ya, bagaimana misalnya setiap Pemda daerah menyadari bahwa itulah kekayaan daerah begitu, jadi ini harus bisa terbuka kalau di level data, kita harus selami bahwa dia tetap statis,tinggal bagaimana menganalisisnya, nah itu yang perlu kemampuan sendiri, perlu kompetensi sendiri yang perlu kita kembangkan juga pada level nasional, mungkin demikian karena tadi ada ketakutan bahwa nanti ini cuma dimanfaatkan oleh asing misalnya, jadi memang dari segi data tadi mungkin perlu kita rumuskan pada level-level sekarang, keterbukaan itu dengan akses terbatas misalnya, tapi intinya terbuka begitu, mungkin demikian pak terima kasih
-
Pak Yoesron :
-
Ini khan forum ya, jadi ada debat-debatan begitu, yang pertama saya mau debat Pak Heri ya, kalau di, pak Heri tadinya mengaju kepada jaman Belanda mungkin ya, dari dulu pos-pos itu dikelola oleh madrasah, mesjid, desa, kecamatan dan gratis ya, nah sekarang ini ga ada yang gratis pak, bernapas aja udah bayar gitu, jadi kedepan kita ga bisa bikin manajemen yang gratis, ga ada, kemarin, tadi juga saya singgah di peristirahatan ditulis tuh di WC gratis, lha saya keluar aja, dicegat, 1000 pak, udah ditulis tuh gratis gitu, nah terus dengan pak hidayat tugas melekat, pos kita itu seperti yang ditimpali pos hujan itu ada di daerah remote dan tidak ada pegawai negeri disana, yang ada ibu guru, nah kalau ibu guru cuma disuruh aja nanti dia nanya kesejahteraannya gimana gitu, jadi ya banyak juga yang seperti itu sampai sekarang ya, tidak digaji eh tidak dibayar oleh baik PU maupun BMG, jadi data hujan data itu mereka kumpulkan kalau datang orang dijual, jadi kalau ada yang mau membutuhkan datang kesana dibeli sekarang, jadi harus dikasih honor gitu, nah cuman kalau dikasih honor pendanaan kita ada 2 macam, APBN dengan APBD, kalau kita tentukan APBD, mereka nanya PAD nya gimana nanti gitu, jadi yang perlu kita pikirkan sekarang itu apa manfaatnya pos itu bagi Pemda, lha itu yang sampai sekarang mereka merasa tidak ada manfaatnya bagi mereka pos itu, yang merasa manfaat itu adalah pemerintah pusat gitu, lha jadi ini apa debatnya tadi, kalau mau didebat lagi silahkan, terima kasih.
-
Terima kasih ini sudah ada 3 masukan maupun pertanyaan, untuk di kami lebih luas lagi wawasan kita, mohon pak Leo sama bapak Wahyudin pindah kedepan.
-
Pak Budi Kartiwa :
-
Ini apa mungkin berupa pertanyaan pak, Saya dulu pernah ke salah satu propinsi di Sumatera itu untuk mengumpulkan data tentang hidrologi, saya waktu itu diberikan apa buku pencatatan data dari beberapa tahun ada mungkin sepuluh tahun terakhir pak, ternyata setelah saya cek ada beberapa stasiun yang datanya sama, terus antar tahun yang berbeda sama, padahal itu sudah dalam bentuk cetakan lux begitu, iya pak posnya berbeda tetapi datanya sama, terus tahunnya berbeda datanya juga sama dan itu tidak hanya satu pak, nah itu bagaimana mekanisme di Direktorat Sumber Daya Air untuk apa namanya pengawasan untuk kontrol data pak, atau bagaimana mekanismenya seperti itu, terima kasih.
-
Silahkan dari pak Dodo, silahkan.
-
Pak Dodo :
-
Terima kasih pak moderator, ini saya ingin mungkin diskusi dengan pak Leo mengenai peralatan pak khan tadi disebutkan untuk meningkatkan masalah mutu data mungkin di Dirjen Sumber Daya Air itu tadi disebutkan sudah mempunyai sistim untuk kalibrasi atau apa pak ya tentang peralatan pengamatan ini, nah kebetulan kami juga khan di BMG mempunyai kapasitas untuk itu, iya bahkan mungkin untuk peralatan-peralatan standar meteorologi itu memang di BMKG sudah mempunyai sertifikat untuk kalibrasi nasional pak, nah mangkanya ini yang ingin kita sharing itu saya ingin bertanya kepada bapak, untuk peralatan-peralatan apa saja di Hidrologi yang menjadi artinya tugas dari Dirjen Sumber Daya Air ini peralatan Hidrologi apa saja, sehingga mungkin apakah overlaping peralatan itu, sehingga kita bisa sharing kalau meterorologi memang jelas peralatan standar pengamatan cuaca, iya cuaca iklim, nah barangkali misalnya tentang ”omvlom” meter itu apakah menjadi tanggung jawab kalibrasi nasionalnya siapa gitu, apakah Hidrologi, atau memang BMKG gitu, sehingga kita bisa melihat disitu, fasilitas kita itu mungkin bisa dimanfaatkan bersama gitu, memang kalau secara nasional kita mempunyai tugas, sudah menjadi tugas gitu untuk mengkalibrasi seluruh peralatan yang ada di stasiun-stasiun kerjasama maupun BMG itu sendiri, jadi mungkin, lha jenis-jenis peralatan yang menjadi overlaping dari kita gitu untuk kalibrasinya, begitu saja pak.
-
Pak Budi :
-
Terima kasih pak moderator, saya juga usul juga gitu kalau misalkan seperti pak Heri misalnya mengacu pada jaman Belanda, tetapi saya kira dengan adanya anggaran yang sudah di apa diluncurkan oleh BMKG, 100.000 per bulan itu tunjangan staf pak, mohon maaf kasihan mereka juga khan pak, nah jadi artinya memang apa anggaran kami BMKG itu memang ada, jadi kalau bisa tetep saja, cuman tinggal bagaimana kita duduk bersama antara PU kemudian juga instansi lain Pertanian, kemudian PLN karena pada saat saya juga pernah di Sumatera Barat itu di Maninjau, mereka juga kalau pas ada kegiatan seperti ini apa pos penjaga itu dikasih lumayan gitu pak, sehingga pada saat temporer dan operasional itu agak berbeda mungkin pak untuk pos penjaga, pada saat ada hujan buatan mereka 1 bulan bisa diatas UMR, ya begitu, jadi kalau bisa kalau misalkan dari pihak bapak misalnya dari PU pak Leo misalnya mau sama-sama dengan Departemen Keuangan segala macem kami juga sanggup bersama artinya tetap aja kita berikan honor mereka per bulan tinggal berapakah besarnya apakah apa namanya diatas UMR atau sama dengan UMR itu saja, jadi tetep saja bagi mereka merupakan salah satu tambahan, jadi kalau mereka misalnya dia bukan pegawai negeri, mereka juga khan sebagai apa misalnya nelayan atau sebagai petani segala macem itu perlu juga ada insentif seperti itu.
-
Kemudian yang kedua seperti menanggapi pak prof. Hidayat kalau untuk yang konsumsi publik seperti yang diluncurkan oleh ESDM untuk Citra segala macem itu saya kira karena saya juga sering menggunakan dari Deptan itu saya kira oke-oke saja tapi mungkin untuk Raw datanya itu mungkin dari instansi terkait hanya bisa mungkin ada password tertentu untuk bisa mendownload itu pak, jadi kalau seperti mereka udah namanya konsumsi publik silahkan, seperti saya dengan NASA dengan apa itu kita punya jalinan kerjasama, jadi apapun bentuk Citra kemudian bentuk data raw, data lain selain raw data apa untuk knowledge itu saya kira boleh aja untuk kita open, ma’ kasih pak.
-
Pak Sasmito :
-
Ok, terima kasih ini masukan yang banyak sekali namun sedikit saya garis bawahi, yang perlu untuk lebih di stressing lagi nanti, pertama dari pak Heri, itu kita harus memberi pemahaman kepada wilayah atau daerah mengenai bahwa proteksi sumber daya air adalah kekayaan alam.
-
Dan yang penting dari pak Pawitan mudah-mudahan dengan data-data yang kita miliki itu kita bisa ada nilai tambah menjadi knowledge yang penting. Nah kalau selama ini kita masih belum menelurkan knowledge alangkah sedihnya sejak merdeka sampai sekarang itu bener-bener merdeka pak, jadi ga ada knowledge gitu kira-kira
-
Dan dari Deptan ini adalah perlu sekali untuk operasional di lapangan, masalah pengawasan ini bapak, pengawasan itu bagaimana supaya terintegrasi sehingga tidak ada duplikasi data dan data karangan ini, karena didalam meteorologi itu pak, ada suatu istilah kalau seorang forecuster itu boleh bohong pak, eh boleh salah yang penting ga boleh bohong, tapi seorang observer itu betul-betul ga boleh salah karena data itu nanti akan digunakan orang sepanjang waktu, kalau 300 tahun ya dosanya 300 tahun, kalau itu dikalikan pemakainya 1000 ya 300 tahun kali 1000, jadi dosanya observer ini bener-bener atau ujung tombak kita yang katakan di honori 100.000 tadi ya bener-bener berat sekali pak, karena data itu tidak bisa dirubah seperti orang forecuster salah sih ga apa-apa karena perkembangan ilmu teknologi lama-lama bisa bener tetapi kalau data ini aduh, kita harus bagaimana caranya itu harus betul dan right, lha untuk pak Budi ini kita harus koordinasi mengenai masalah honor ini dengan Departemen keuangan secara bersama-sama, disamping itu juga masalah data itu harus bisa dilakukan secara download dan disamping itu tadi pak Heri ada pertanyaan lagi bagaimana kalau istilah di hidrologi mengenai catchment area ini apakah cekungan dsb mudah-mudahn bisa dibakukan.
-
Mohon masukan dan wawasan dari pak Leo dan pak Wahyudin.
-
Pak Leo :
-
Terima kasih pak ini masalah honor memang terus mencuat pak, kalau kami adakan sosialisasi dengan apa temen-temen pengelola dulu di daerah pak, ini terus-terus menerus mencuat, saya ambil contoh di Jakarta itu balai kami di cisadane itu ada yang dikelola pusat ada yang dikelola daerah, nah suatu waktu alat ini dipindahkan di pusat, nah ini biasanya khan penjaga pos itu maunya majikannya yang biasa bayar khan itu dirubah dia ga mau, selain ga mau dia juga lebih kecil juga karena pemerintah pusat ini terus terang lebih kecil pak apa honornya gitu, nah itu kejadian di lapangan itu seperti itu, terus menerus mencuat oleh karena itu kami ambil apa, ambil alih, bagaimana ini sebenarnya kita memberikan honor kepada para penjaga-penjaga pos ini, terus terang penjaga pos ini juga uneducated pak, ada yang nyambi becak gitu, ada yang nyambi jadi guru gitu jadi kerjaan sambilan gitu, tapi ya kata itu kata pak ini kalau observer itu tidak boleh salah, jadi kita harus betul-betul memperhatikan mereka, saya bebrapa kali menemui penjaga pos ada yang umurnya sudah 70, ada yang nanti dia harus mewariskan kadang-kadang pak ya, mewariskan kepada anaknya atau keluarganya yang ada disitu, dititipkan gitu, bahkan karena tidak menariknya pak pekerjaan hidrologi ini, ada usulan dari konsultan asing yang kami hire, bagaimana pak Leo kalau pengelola hidrologi ini diberi tunjangan khsusus ya supaya menarik gitu, tunjangan, wah saya bilang tunjangan ini agak sulit karena kita khan sama-sama kerja, saya juga kerja mereka juga kerja soal menarik apa ga khan harus orang yang melakukan khan, tapi kalau honor ini sebaiknya kita bicarakan dengn Departemen Keuangan, kalau ini hanya tugasnya sambilan penjaga pos, sehari dua kali harus mencatat kalau itu manual stafgift biasa khan harus dicatat, pagi-sore, pagi-sore gitu, dicatat, jam-jaman harus dicatat kalau memang grafik tersebut tinggi, ini berapa kalau uneducated, karena tidak ada standarnya khan, apa mungkin harus UMR minimal atau hartus ada standar tertentu, dan ini yang layak lah, yang layak, dan inilah yang menjadi pikiran kami, supaya ini menjadi menarik, dan yang bekerja disini sejahteralah, terus terang kalau di daerah, kami juga kalau mengadakan begini juga mengundang selain pemerintah daerah dari dinas juga juga kadang-kadang DPRD nya pun kita undang, karena budget ada di DPRD, jadi menjadi perhatian juga dan yang di NTB itu pak diangkat menjadi pegawai negeri pak, dapat honor pak, jadi pegawi negeri, jadi lumayanlah, saya pernah 2 kali sosialisasi di Gorontalo itu yang dateng ibu-ibu, sampai saya kaget juga, ini betul penjaga pos betul, jaga pos, hampir 60% - 70% ibu-ibu yang dateng, heran juga, begitu saya di NTB, itu pakai pakaian coklat-coklat semua, ini betul pegawai pos, iya, pegawai negeri donk kalau gitu, iya, jadi ini ada perbedaan gitu, nah inilah mungkin ada standar minimum, kembali ke kesejahteraan, atau itu dibiayai oleh pemerintah daerah ya pemerintah daerah harus menyediakan apa mensejahterakan masyarakatnya gitu, tapi kalau ini dibayar oleh pemerintah pusat, karena di kami itu ada sungai yang menjadi wewenang pusat, dan sungai yang menjadi wewenang daerah, dan ini menjadi ada kesulitan gitu untuk menyamakan gitu.
-
Terus yang kedua mengenai data-data nanti bisa kita diskusikan pak, kalau data apakah data row data, yang menjadi kewajiban negara, dipublikasikan ataukah informasi yang sudah diolah itu yang menjadi, tadi diluar diskusi belum putus dengan pak Peter dengan pak Hidayat Pawitan.
-
Mengenai koordinasi pak, ada inspeksi eh ada data yang pos nya lain tapi kok datanyanya sama, ini di kami ada instruksi kerja pak nanti dijaminan mutu dan evaluasi kerja dan inspeksi pos, ini sudah ada Kepmen nya dan itu kalau dilakukan oleh pengolah Hidrologi di Wilayah Sungai ini betul, jadi setiap 3 bulan, atau tiap bulan dia harus ke lapangan entah bayar entah melakukan inspeksi alat dan posnya, itulah yang harus dilakukan kalau itu sampai salah khan tau pak, begitu diambil datanya, ambil data dari pos sana kok, sama mungkin orangnya sama gitu ya, itu kemungkinan terjadi tapi bisa ketahuan pada saat inspeksi pos, itu dilakukan oleh nanti pengelola yang di, yang biasa membayar atau itu.
-
Terus mengenai peralatan pak, nanti tolong pak Irfan ya, kalau kami itu apa pak, di PU itu apa, kalibrasi hanya duga muka air saja pak ya, dan 3 ya, nanti dijelaskan mungkin kalau BMKG mungkin sampai iklimnya ya, mungkin kita ga ya, nanti ada temen kami dari Puslitbang Air yang akan menjelaskan itu, tapi kami inginkan kalau ada alat yang dipakai di Indonesia, itu bisa di sertifikasi pak, bahwa itu sudah di kalibrasi dikeluarkan sertifikasinya, seperti kayak Handphone khan harus sertifikasi dari sana ya, kalau pasang itu harus disertifikasi pak, kadang-kadang asing masuk main pasang aja khan ini belum disertifikasi, harus ada sertifikasinya bahwa ini sudah layak dipakai di Indonesia dengan standar-standar tertentu ya, sehingga data yang diproduksi oleh alat itu betul gitu sesuai standar gitu.
-
Terus yang lain, ya koordinasi tetap akan kita lakukan, terus beberapa istilah juga tentunya akan kita bakukanlah, istilah-istilah yang seperti apa, catchment area, cekungan air tanah, sudah.
-
Pak Wahyudin :
-
Baik terima kasih pak, mungkin ini pertanyaannya lebih banyak ke pak Leo tadi ya, jadi untuk dari pak Heri tadi mengenai istilah CAT, catchment area, dsb, mungkin untuk saya sendiri mungkin hanya di CAT, saya kira dalam perjalanannya terbitnya UU SDA dan PP air tanah banyak sekali dibahas mengenai beberapa peristilahan disana yaitu mungkin ini mengacu pada beberapa sumber yang sudah ada pada beberapa teori, seperti diantaranya ini untuk CAT disini memang ini banyak sekali definisi mengenai dari CAT itu sendiri, tetapi dalam UU 7 dan PP.43 ini disebutkan bahwa CAT terutama Cekungan Air Tanah adalah suatu cekungan yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologis, dimana terjadi proses pengimbuhan, pengaliran dan pengeluaran, jadi basisnya adalah lebih ke konfigurasi aquifer, atau kondisi geologi, jadi mungkin ini similar seperti dengan dari kalau di atas itu masuk karena batas batuan morfologi, tetapi kalau di geologi ini lebih ke batas cekungan, cekungannya itu dibatasi oleh batas-batas ...... berupa batas aliran, dimana air itu masuk, juga bisa batas struktur geologi, dimana struktur itu maksudnya adalah batas-batas yang dianggap tidak ada aliran lagi diantara garis tersebut, saya kira begitu pak ya, Ground Water Basin, (jadi pembahasan yang ruwet pada waktu pembahasan UU dan PP itu, agak lama itu, mengenai CAT itu, suara Pak Leo).
-
Dan untuk saat ini, dari kami sudah melakukan deliniasi dari batas CAT itu untuk sementara ini diidentifikasikan seluruh Indonesia sejumlah 421 CAT dan itu waktu kemarin di Semarang sudah di launching oleh menteri ESDM, jadi bahannya sudah ada bentuknya bentuk Atlas, CAT seluruh Indonesia pak.
|
