Terjadi pergeseran paradigma administrasi/manajemen publik: Terjadi pergeseran paradigma administrasi/manajemen publik



Yüklə 445 b.
tarix22.11.2017
ölçüsü445 b.





Terjadi pergeseran paradigma administrasi/manajemen publik:

  • Terjadi pergeseran paradigma administrasi/manajemen publik:

  • Old Public Administration

  • ditandai birokrasi yang kaku/rigid, sangat formal, garis komando,  Weberian

  • II. New Public Management

  • -mekanisme pasar dlm pelayanan publik

  • -mewirausahakan birokrasi

  • New Public Service

  • masyarakat sipil bukan lagi obyek pelayanan melainkan subyek pelayanan





G o v e r n m e n t

  • G o v e r n m e n t

  • Suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah).

  • SIFAT: FORMAL

  • G o v e r n a n c e

  • Secara terminologis, artinya kepemerintahan, atau tata pemerintahan, sehingga harus dipahami sebagai suatu proses pemerintahan, bukan struktur atau institusi. Bersifat inklusif, sehingga meleburkan perbedaan antara ‘pemerintah’ dengan “yang diperintah”.

  • SIFAT: FORMAL & INFORMAL



  • Denhardt (1984:111) menyebutkan bahwa tata pemerintahan modern yang demokratis, pada dasarnya merupakan perkembangan lanjutan dari tipe-tipe organisasi dan administrasi yang ada sebelumnya, karena dipengaruhi oleh isu-isu kontekstual dan perubahan lingkungan sekitarnya. Menguatnya ide governance dipertajam oleh oleh situasi dikotomis yang muncul, yang secara kontras mempertentangkan nilai-nilai, seperti efisiensi dan pemerataan; atau antara hirarki dan partisipasi.



Asian Development Bank (1995)

  • Asian Development Bank (1995)

  • Governance (kepemerintahan) diartikan sebagai penyelenggaraan kepemerintahan dengan mengartikulasikan akuntabilitas, partisipasi, transparansi dan kredibilitas.



Tiga unsur (aktor) yang terlibat dalam penyelenggaraan kepemerintahan:

  • Tiga unsur (aktor) yang terlibat dalam penyelenggaraan kepemerintahan:

  • Negara (the state)

  • Sektor swasta (the private sector)

  • Masyarakat (civil society)

  • Dengan demikian, negara bukan lagi aktor tunggal, sehingga diperlukan redefinisi peran negara, dan aktor-aktor lainnya. Governance terjadi ketika aktor-aktor tersebut saling berinteraksi, sebagai kekuatan penyeimbang satu sama lain.







Sektor negara meliputi lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga sektor publik.

  • Sektor negara meliputi lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga sektor publik.

  • Sektor swasta meliputi perusahaan-perusahaan swasta di berbagai bidang dan sumber informal lain di pasar ekonomi.

  • Masyarakat meliputi lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dsb, yang terdiri dari individual maupun kelompok (baik terorganisasi maupun tidak) yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi; dengan aturan formal maupun tidak formal.



Tugas negara adalah :

  • Tugas negara adalah :

  • Mewujudkan lingkungan politik yang kondusif dengan meredefinisi peran pemerintah dalam mengintegrasikan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan melindungi kelompok yang lemah.

  • Menciptakan komitmen politik mengenai restrukturisasi ekonomi, sosial dan politik.

  • Menyediakan infrastruktur, iklim demokrasi, memperkuat kapasitas pemerintah lokal, maupun nasional.



Sektor swasta memainkan peranan peran penting melalui pendekatan pasar (market approach)

  • Sektor swasta memainkan peranan peran penting melalui pendekatan pasar (market approach)

  • Pendekatan pasar untuk pembangunan ekonomi berkaitan dengan penciptaan kondisi di mana produksi barang dan jasa berjalan dengan baik dengan dukungan dari lingkungan yang mapan dalam bingkai incentives and rewards.



Masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil terlibat dalam menjamin interaksi sosial dan politik, serta memobilisasi berbagai kelompok dalam masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas penyelenggaraan urusan kepemerintahan.

  • Masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil terlibat dalam menjamin interaksi sosial dan politik, serta memobilisasi berbagai kelompok dalam masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas penyelenggaraan urusan kepemerintahan.

  • Masyarakat sipil tidak hanya melakukan check and balance terhadap kewenangan kekuasaan pemerintah dan sektor swasta, tetapi juga memberikan kontribusi untuk memperkuat kedua unsur utama yang lain.

  • Masyarakat sipil dapat menyalurkan partisipasinya dalam aktivitas sosial dan ekonomi, dan mengorganisir mereka ke dalam satu kelompok yang potensial mempengaruhi kebijakan publik.



Partisipasi

  • Partisipasi

  • Rule of Law

  • Tranparansi

  • Responsif

  • Orientasi pada Konsensus

  • Kesetaraan/Keadilan

  • Efektif dan Efisien

  • Akuntabel

  • Visi Strategik















Citizen’s Charter (di bbrp neg persemakmuran)

  • Citizen’s Charter (di bbrp neg persemakmuran)

  • Standar Pelayanan Minimal (Prop DIY)

  • Kontrak Pelayanan (Pemkot Yogyakarta)

  • Mekanisme Pengaduan

  • Exit-voice mechanism

  • Etc.







Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə