Format Analisis Data Pelkon



Yüklə 59,13 Kb.
tarix18.05.2018
ölçüsü59,13 Kb.
#44930


BAB I

PENDAHULUAN

Amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), menyatakan bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki tugas dalam melaksanakan Pengendalian Penduduk dan menyelenggarakan Keluarga Berencana. Upaya pengendalian pertumbuhan penduduk dilakukan melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam rangka mewujudkan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera, serta diharapkan juga dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan kuantitas penduduk yang ditandai dengan perubahan jumlah, struktur, komposisi dan persebaran penduduk yang seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pertumbuhan penduduk yang pesat sebagai akibat dari tingginya angka fertilitas dapat menjadi sumber kemiskinan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut berdampak kepada meningkatnya beban pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk seperti pangan, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, transportasi, energi, dan lain sebagainya. Untuk mendukung pelaksanaan Program KKBPK, maka BKKBN memperkuat pelaksanaan pembangunan melalui pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk dan mengarahkan persebaran penduduk. Program KKBPK juga merupakan upaya untuk mewujudkan keserasian kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan penduduk yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2010, pada tahun 2016 diperkirakan jumlah penduduk Indonesia sebesar 253,7 juta jiwa dengan dengan Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2,37. Berkaitanjuga dengan tingkat ketergantungan (Dependency Ratio) atau rasio yang menyatakan jumlah penduduk usia nonproduktif yang ditanggung oleh usia produktif. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk diatas, diperkirakan pada tahun 2016 tingkat ketergantungan di Indonesia sebesar 0.49 dan tingkat ketergantungan ini akan semakin menurun memasuki periode 2020-2025. Indonesia akan mencapai bonus demografi yang kerap diinterpretasikan sebagai jendela peluang (window of opportunity) pada periode 2020-2025, bila pertumbuhan ekonomi signifikan, SDM berkualitas dan pelaksanaan Program KKBPK diimplementasikan semaksimal mungkin.

Dalam rangka memperkuat implementasi Program KKBPK, diperlukan penguatan program dan kegiatan melalui penyediaan data dan informasi BKKBN yang akurat, valid, relevan dan dapat dipertanggung jawabkan (Peraturan Pemerintah No.87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga). Data dan informasi memegang peranan penting dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan bidang Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga. Untuk tersedianya data dan informasi akurat, valid, relevan dan dapat dipertanggung jawabkan perlu dukungan dan peran serta pihak terkait mulai dari tingkat lini lapangan sampai penentu kebijakan baik di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Perkembangan Program KKBPK dapat diketahui melalui Laporan Data Statistik Rutin dan Pendataan Keluarga yang dilaksanakan secara berkala. Evaluasi dilakukan melalui pemantauan sasaran kinerja berdasarkan Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) yang telah disepakati, untuk membandingkan dengan sasaran, kebijakan, strategi dan program kegiatan yang direncanakan. Evaluasi perkembangan program KKBPK dilakukan dengan metode Desk DescriptiveAnalysisuntuk memperoleh gambaran tentang data dan informasi yang dianalisis. Analisis terhadap wilayah pencapaian program KKBPK dengan hasil yang sangat ekstrim/tidak rasional perlu ditindaklanjuti melalui survei/studi kasus/pengawasan terpadu (antar komponen terkait) pada wilayah yang dimaksud.



BAB II

HASIL PENCAPAIAN PROGRAM

KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA



  1. Cakupan Laporan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga




  1. Laporan Pelayanan Kontrasepsi

Berdasarkan Aplikasi Statistik Rutin online, laporan pelayanan keluarga berencana yang berbasis Kecamatan pada bulan Juli2017, dari seluruh Kabupaten/kota yang mengirimkan laporan ke Provinsi, tercatat jumlah kecamatan melapor sebanyak 21 6atau 93,10% dari 232kecamatan yang ada. Tinggi rendahnya frekuensi kabupaten/kota yang tidak melapor, sedikit banyak akan mempengaruhi tinggi rendahnya laporan hasil pencapaian program. Pada umumnya, kecamatan yang tidak mengirimkan laporan hasil pelayanan KB bisa disebabkan karena masih adanya kendala dalam pengoperasian sistem secara online di kabupaten/kota bersangkutan atau ada kegiatan yang dilakukan tapi terlambat mengirimkan laporan dari jadwal yang telah ditentukan. Untuk melihat sebaran Kabupaten/kota dan Kecamatan yang melapor atau tidak melapor dapat dilihat pada Tabel 1.


Grafik 1 : Cakupan Laporan Tempat Pelayanan KB

Dari tempat Faskes KB yang ada, yang terdiri dari Faskes KB Pemerintah; Faskes KB Swasta; Jejaring Faskes terdiri atas Praktek Dokter, Praktek Bidan Mandiri; dan lainnya, yang melapor sebanyak 3.400atau88,87% dari total Faskes yang ada yaitu 3.826.

Persentase cakupan laporan klinik KB menurut tempat pelayanan pada bulan Juli2017 dapat dilihat pada Gambar 1. Secara lebih rinci dapat disampaikan jumlah Faskes KB yang melaporkan kegiatannya sebagai berikut:


  1. Faskes KB Pemerintah. Laporan yang masuk pada bulan Juli 2017 sebanyak 519 Faskes KB pemerintah atau 89,48% dari 580 Faskes KB Pemerintah yang ada. Terdapat8(delapan) Kab/Kota dengan cakupan 100% yaitu Muara Enim, Lahat, Musi Rawas,OKU Timur, OKU Selatan, Ogan Ilir,Palembang, dan Pagar Alam. Sedangkan 9(sembilan) Kab/Kota lainnya berada pada rentang cakupan 31,03% (Empat Lawang) sampai dengan 96,24% (Musi Banyuasin).




  1. Faskes KB Swasta. Pada bulan ini Faskes KB Swasta cakupan laporannya secara persentase lebih rendah dibandingkan dengan Faskes KB Pemerintah yaitu 75,33% atau 171dari 227 yang ada. Terdapat 6 (enam) Kab/Kota dengan cakupan laporan 100%, yaituLahat, Musi Banyuasin, OKU Selatan, PALI,Palembang, dan Lubuk Linggau. Sedangkan 4 (empat) Kab/Kota berada pada rentang cakupan 3,70% (Empat Lawang) sampai dengan 75,0% (Banyuasin).



  1. Praktek Dokter. Cakupan laporan Jejaring Faskes KB Praktek Dokter sebanyak 261 atau 88,47% dari 295 Praktek Dokter yang ada. Terdapat 5 (lima) Kab/Kota dengan cakupan 100%, yaituLahat, OKU Selatan, Ogan Ilir,PALI, Palembang, dan Prabumulih. Sedangkan 7 (tujuh) Kab/Kota berada pada rentang cakupan 11,76% (Lubuk Linggau) sampai dengan 96,88% (Musi Banyuasin).



  1. Praktek Bidan Mandiri. Cakupan Laporan Praktek Bidan Mandiri sebanyak 1.483atau 92,98% dari 1.595Praktik Bidan Mandiri yang ada. Terdapat 7 (tujuh) Kab/Kota dengan cakupan 100% yaitu Muara Enim, Musi Rawas, OKU Timur, OKU Selatan,PALI, Palembang, dan Prabumulih. Sedangkan 10 (sepuluh) Kab/Kota berada pada rentang cakupan antara 26,09% (Lubuk Linggau) sampai dengan 98,32% (Musi Banyuasin).



  1. Jejaring Faskes KB Lainnya. Sedangkan cakupan Jejaring Faskes KB Lainnya sebanyak 966 atau 85,56% dari 1.129 yang ada. Jejaring Faskes KB Lainnya hanya terdapat di 6 (enam) Kab/Kota dengan cakupan 100% yaitu kabupatenOKI, Musi rawas, Musi Banyuasin, OKU Selatan, PALI, dan Palembang. Sedangkan Kabupaten/kota lainnya rentang cakupan antara 6,25% (Lubuk Linggau) sampai dengan 98,48% (Muara Enim). Selengkapnya dapat dilihat Grafik Cakupan Faskes KB dan Jejaring Faskes berikut ini.

Grafik 1 : Cakupan Laporan Faskes KB

Pencapaian Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga


  1. Peserta KB Baru




  1. Pencapaian Peserta KB Baru (PB) Terhadap PPM

Untuk tahun 2017 ini, perkiraan permintaan masyarakat untuk menjadi peserta KB baru (PPM-PB) di Sumatera Selatan ditetapkan sebanyak 275.871 pasangan. Dibandingkan dengan target PPM PB tahun 2016sebesar 267.760 pasangan, terjadi kenaikan targetsebesar8.111 pasangan atau 2,94%.


Pada bulan ke tujuh di tahun 2017 ini, perolehan PB sebanyak 138.949 akseptor atau50,4% dari PPMPB yang telah ditetapkan sebesar 275.871. Dibandingkan dengan pencapaian tahun yang lalu untuk periode yang sama, maka pencapaian Juli 2017 baik secara absolut maupun persentase lebih tinggi.

Kab/Kota dengan persentase capaian PB terhadap PPM lebih atau sama dengan target bulan Juli(58,3%) terdapat 5 (lima) Kab/Kota yaitu Muara Enim (74,3%), OKU Timur (61,5%), PALI (71,2%), OKU Selatan (68,6%), dan Musi Banyuasin (66,3%). Sedangkan 12 (dua belas) kab/kota lainnya pencapaiannya masih di bawah target bulananyaitu dengan rentang data antara 31,4% (Lahat) sampai dengan 53,4% (Ogan Ilir).Untuk lebih jelasnya lihat Tabel3.


Grafik 5: Capaian KB Baru Per Mix terhadap Target PPM
Secara Total, pencapaian PBtelah melampaui target, namun apabila dilihat per metoda kontrasepsiMOW (96,0%),Kondom (75,9%), dan Pil (89,1%) telah melampaui target PPM. Sedangkan IUD (54,6%), MOP (28,4%), Implant (34,6%) dan Suntik (47,4%) belum mencapai target bulanan (58,3%).
Secara persentase capaian Kondom sampai dengan bulan Juli 2017 telah tercapai 6.690 akseptor atau 75,9% terhadap PPM yang telah ditetapkan tahun ini sebesar 8.819. Besarnya angka pencapaian absolut PB Kondom karena Kondom merupakan metoda kontrasepsi yang relatif diminati pada tahun ini.Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi KB Pria utamanya Kondom tinggi.Hal ini merupakan hal yang positif dalam upaya partisipasi KB Pria.Pada tingkat kab/kota, hampir seluruh kab/kota berhasil melampaui target bulanan.
PBPIL sampai dengan bulan Juli 2017 telah tercapai 41.582akseptor atau 89,1% terhadap PPM yang telah ditetapkan tahun ini sebesar 46.650. Terdapat 14(empat belas) Kab/Kota dengan capaian diatas target sampai dengan bulan Juli 2017 (58,3%), yaitu Palembang (82,1%), Banyuasin (82,4%), OKU (91,3%), Lahat (59,3%), Musi Banyuasin (118,9%),Muara Enim (126,8%), Pagar Alam (63,8%), Lubuk Linggau (88,9%),Prabumulih (75,1%), OKU Selatan (196,1%), OKU Timur (128,7%), PALI (82,9%), Empat Lawang (83,8%), dan Muratara (82,0%).Sedangkan 3 (tiga) Kab/Kota capaiannya berada pada rentang data 43,6% (Musi Rawas) sampai dengan 50,4% (Ogan Komering Ilir).

PB Implanttercapai20.336akseptor atau34,6% terhadap PPM sebesar 58.781.Terdapat 1 (satu) Kab/Kota yang pencapaiannya telah melampaui target PPM bulan ini (58,3) yaitu Muara Enim (67,7%).Sedangkan 16 (enam belas) kabupaten/kota lainnya berada pada rentang data antara 11,2% (Pagar Alam) dan 50,9% (Banyuasin).
PB MOW tercapai 1.247akseptor atau 96,0% terhadap PPM sebesar 1.299. Terdapat 9(sembilan) Kab/Kota telah melampaui target capaian PPM sampai dengan bulan Juli 2017 (58,3%) yaituLubuk Linggau (127,6%), Muara Enim (140,7%), Prabumulih (107,9%), Ogan Komering Ilir (129,7%), Ogan Komering Ulu (180,9%),Lahat (106,0%), Musi Banyuasin (147,7%), Palembang (144,9%), danBanyuasin (61,5%). Terdapat 6 (enam) Kab/kota lainnya berada pada rentang data antara 4,7% (Empat Lawang) dan41,9% (Musi Rawas). Sedangkan 2(dua) Kab/kota lainnya belum terdapat capaian KB MOW pada bulan ini.
PB MOPtercapai 65 akseptor atau 28,4% terhadap PPM sebesar 229. Terdapat 3 (tiga) Kab/Kota yang pencapaiannya telah melampaui target PPM bulan ini (58,3%) yaitu Prabumulih (300,0%), Musi Banyuasin (66,7%), dan Banyuasin (60,0%). Sedangkan 11 (sebelas) kabupaten/kota lainnya belum terdapat capaian KB MOP pada bulan ini.
PB IUD tercapai 3.147akseptor atau 54,6% terhadap PPM sebesar5.761. Terdapat 4 (empat) Kab/kota dengan capaian target atau melebihi target PPM bulan ini (58,3%) yaitu kab/kota Ogan Ilir (118,9%), OKU Selatan (87,3%), Muara Enim (102,0), dan Palembang (78,2%). Sedangkan 13 (tigabelas) kabupaten/kota lainnya berada pada rentang data antara 0,9% (Muratara) dan 53,6% (Prabumulih).
PB Suntik tercapai 65.882akseptor atau 42,7% terhadap PPM sebesar154.332. Sampai dengan Bulan Juli 2017 PB suntik terdapat 2 (dua) Kab/kota telah memenuhi target yaitu kab/kotaPALI (77,3%)dan Musi Banyuasin (62,5%). Sedangkan 15(lima belas) Kab/kota lainnya berada pada rentang data antara 24,2% (Lahat) sampai dengan 57,2% (Ogan Ilir).


  1. PB Total Menurut Jenis Kontrasepsi yang Digunakan

Dilihat dari kontribusinya terhadap pencapaian Total PB secara keseluruhan, metode alat kontrasepsi Suntik (47,4%)dan Pil (29,9%)yang memberikan kontribusi cukup tinggi terhadap Total PB sebesar 275.871akseptor. Suntik dan Pilmerupakan alat kontrasepsi yang paling banyak diminati di Sumatera Selatan.

Sementara itu, metoda kontrasepsi jangka panjang (MKJP) kontribusinya terhadap total PB baru sebesar 17,8%, masing-masing dengan persentase capaian terhadap total sebagai berikut; IUD2,3%, MOW0,9%, Implant14,6%, dan MOP0,1%(lihat Tabel. 4).

Grafik6. Persentase Pencapaian PB terhadap PB Total menurut Jenis Kontrasepsi s.d Juli 2017


  1. Pencapaian PB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Target yang ditetapkan pada PPM tahun 2017 adalah 66.070 peserta, yang merupakan penjumlahan dari target peserta baru IUD (5.761), MOW (1.299), MOP (229) dan Implant (58.781).

Pencapaian PB MKJP sampai dengan Juli 2017sebesar24.795 atau37,5% terhadap total PPM tahun ini. Pencapaian PB MKJP terhadap PPM bulan ini belum mencapai target bulanan (58,3%). Bila dilihat pencapaian di masing-masing kab/kota, terdapat satu kab/kota yang telah melampaui target bulanan, yaitu Muara Enim (71,1%). Sedangkan 16 (enam belas) Kab/kota tersebutberada pada rentang data antara 15,0% (Pagar Alam) dan49,2% (Banyuasin).Selengkapnya lihat Tabel 3 kumulatif (Sambungan 2).
Maka dari itu berbagai usaha program yang memiliki daya ungkit pencapaian MKJP perlu diupayakan,berbagai trobosan program yang strategis dan tepat sasaran dalam akselerasi Pencapaian Program Keluarga Berencana khususnya Metode Kontrasepsi Jangka Panjang dengan merujuk pada pemetaan wilayah prioritas berdasarkan analisis kuadran. Disamping itu pola-pola atau model-model advokasi dan KIE yang inovatif melalui berbagai pendekatan media bellow the line maupun to the line dengan sasaran masyarakat Pasangan Usia Subur (PUS) khususnya PUSMUPAR. Dengan demikian masyarakat dapat memperoleh informasi Program KKBPK dengan benar, sehingga tumbuh kesadaran dalam diri masyarakat untuk memilih dan atau beralih menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang.
Grafik 8 : Persentase Pencapaian PB MKJP terhadap PB Total

s.d Juli 2017


  1. Pencapaian PB Pria

Pencapaian PBPria terhadap PPM PBPria merupakan penggabungan variabel pencapaian PB Kondom dan PB MOP. Target yang ditetapkan pada PPM 2017 sejumlah 9.048 peserta, yang merupakan penjumlahan dari masing-masing jenis kontrasepsi, yaitu PB MOP (229) dan Kondom (8.819).PBKondom dengan PBMOP digunakan sebagai indikator tingkat partisipasi pria dalam ber-KB.

Pencapaian PBPria secara provinsisampai dengan Juli 2017sebesar6.755 akseptor atau 74,7% terhadap PPM. Terdapat 12 (dua belas) Kab/Kota yang telah melampaui target bulanan.Sedangkan kab/kota lainnyaberada pada rentang antara 19,4% (Pagar Alam) sampai dengan 55,1% (Banyuasin).(lihat TABEL.3 Sambungan 2).

Kontribusi pencapaian PB Pria terhadap Total PB relatif masih rendah, yaitu4,9%. Jika dilihat dari masing-masing kab/kota maka kontribusi PB Pria terhadap Total PB, berada pada rentang data antara 2,8% (Banyuasin) sampai dengan 10,1% (Lubuk Linggau).


Grafik 9: Persentase Pencapaian PB Priadan PB Wanita terhadap PB Total

sd. Juli 2017



  1. Pencapaian PB Wanita

PB Wanita adalah peserta KB baru yang menggunakan metoda kontrasepsi yang khusus diperuntukkan bagi wanita, yaitu IUD, MOW, Implant, Suntikan, dan Pil. Analisis dan evaluasi terhadap perkembangan pencapaian PB Wanita tersebut diperlukan untuk melihat kontribusinya terhadap pencapaian PB Total.

Kontribusi PB Wanita terhadap PB Total sampai dengan bulan Juli 2017 mencapai 132.194 akseptor atau 95,1%. Hal ini mengindikasikan partisipasi kaum pria dalam ber-KB masih relatif rendah dibandingkan dengan partisipasi wanita.Pada tingkat kab/kota, kontribusi PB Wanita terhadap PB Totalberada pada rentang data antara 89,9% (Lubuk Linggau) sampai dengan 97,2% (Banyuasin).


  1. Pencapaian PB KPS/KS I

Sampai dengan bulan Juli 2017, jumlah PB KPS/KS I tercatat sebanyak 58.478 peserta atau 42,1% dari total yang berjumlah 138.949peserta. Terdapat 8 (delapan) Kab/Kota dengan capaian di atascapaianprovinsi (42,1%) yaitu OKU(44,5%), Banyuasin (41,3%), OKU Timur (55,5%), OKU Selatan (42,4%), Ogan Ilir (50,2%), PALI (93,5%), Muratara (77,0%), dan Palembang (57,4%).Sedangkan 9(sembilan) kab/kota lainnya berada pada rentang data antara 2,1% (Empat Lawang) sampai dengan 38,4% (Muara Enim). Untuk lebih jelas lihat Tabel 4 Kumulatif.


Sementara itu, apabila dilihat pencapaian PB KPS/KS I berdasarkan metode kontrasepsi yang digunakan terhadap PB Total KPS/KS I, total provinsi yang tertinggi yang digunakan PB KPS/KS I adalah Suntik yaitu sebesar 27.605, kemudian kedua terbesar PB Pil yaitu sebesar 18.941. Sedangkan kontribusi PB MKJP KPS/KS I terhadap PB Total KPS/KS I sebesar10.827 atau 18,5%. Sementara PB Pria KPS/KS I sebesar 2.859 atau 4,9% dari PB Total KPS/KS I sebesar 58.478. Untuk mengetahui perkembangan pencapaian PB KPS/KS I sampai denganJuli 2017dimasing-masing Kab/kota dapat dilihat padaTabel 4 Kumulatif.


  1. Pencapaian PB Menurut Jalur Pelayanan

Walaupun program KB saat ini telah diarahkan kepada kemandirian masyarakat dalam memperoleh pelayanan kontrasepsi serta peningkatan fungsi sektor swasta dalam penyediaan pelayanan kontrasepsi, namun mayoritas peserta KB masih mendapatkan pelayanan KB dari jalur pemerintah.

Secara provinsi dari 93.357 atau 67,2% dari Total PB 138.949peserta KB baru yang telah dilayanisampai dengan bulan ini, diantaranya mendapatkan pelayanan dari jalur pemerintah. Sedangkan 5.833atau 4,2% mendapatkan pelayanan dari Faskes KB Swasta,1.059 atau 0,8% Praktik Dokter, 23.402 atau 16,8% Praktik Bidan Mandiri dan15.298atau 11,0% dilayani oleh jejaring faskes KB lainnya.

Pada tingkat kab/kota, persentase pencapaian PB jalur pemerintah rentang sebar dari yang tertinggi 91,8% (Lubuk Linggau)sampai terendah 33,6% (PALI). Sebaliknya, persentase pencapaian PBSwasta tertinggi 43,6% di Prabumulihdan terendah 0,9% diPALI.


Grafik 10: Persentase Pencapaian PB Menurut Jalur Pelayanan Juli 2017

Secara umum dapat dikatakan peserta KB baru yang mendapatkan pelayanan KB melalui jalur pemerintah, sebagian besar dilayanidiPraktek Bidan MandiriUntuk lebih jelasnya lihat Tabel 3D Kumulatif.





  1. Pemberian Informed Consent

Kasus kegagalan dan komplikasi pada penggunaan alat kontrasepsi diharapkan dapat berkurang melalui peningkatan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB & KR). Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah melalui interaksi antara klien dan provider melalui pemberian informed choice dan penerapan informed consent. Yang dimaksud dengan informed consent adalah persetujuan klien KB dan pasangannya atas informasi dan penjelasan petugas pelayanan KB mengenai tindakan medik yang akan di lakukan.


Informed consentdiberikan kepada peserta KB baru yang menggunakan metode kontrasepsi (IUD, Implant, MOW, MOP, dan Suntikan).Pemberian informed consentpada PB s.d bulan Juli 2017, secara provinsi tercatat sebesar76.940 atau 84,9% dari 90.677 metode kontrasepsi dengan Informed consent. Hal ini disebabkan formulir informed consent yang terbatas jumlahnya.


  1. Peserta KB Aktif

Pada PPM 2017, jumlah peserta KB aktif (PA) yang menjadi target ditetapkan sejumlah 1.096.494 peserta. Pencapaian Provinsi pada bulan Juli 2017adalah 110,1% dari PPM atau tercatat jumlah PA sebesar 1.207.263akseptor. Terdapat 14 (empat belas) kab/kota dengan capaian di atas 100%. Sedangkan 2 (dua) kab/kota belum tercapai 100% yaitu OKI (99,1%) danLahat (88,4%). Perkembangan PA di masing-masing provinsi dapat dilihat pada Tabel 25.



Peserta KB Aktifterhadap PUS secara provinsi pada bulan Juli 2017tercapai 77,1%.Ada 8Kab/kota yang capaian PA terhadap Total PUS diatas capaian provinsiyaitu OKI (78,3%), Muara Enim (82,7%),Lahat (77,3%), Musi Banyuasin (83,3%), Banyuasin (77,1%), Empat Lawang (78,0%), PALI (80,0%), dan Lubuk Linggau (80,1%).

Pencapaian Peserta KB Aktif MKJP pada tahun 2017 menjadi salah satu fokus utama dalam peningkatan pelaksanaan program KKBPKsecara provinsi yang tentunya harus didukung oleh kab/kota. Target PPM peserta KB Aktif MKJP pada tahun 2017 ditetapkan sebesar219.267yang merupakan penjumlahan dari PPM peserta KB aktif IUD (23.944), MOW (15.010), Implant (177.857), dan MOP (2.456). Pencapaian provinsi PA MKJP pada bulan ini sebesar375.797atau 171,4% terhadap PPM yang ditetapkan. Pada tingkat kab/kotahampir seluruh Kab/Kota telah tercapai diatas 100% dengan rentang data capaian antara 101,1% (Pagar Alam) sampai dengan 324,5% (PALI).



Peserta KB Aktif Pria, target yang ditetapkan pada PPM 2017sebesar 34.539 peserta, yang merupakan penjumlahan dari masing-masing jenis kontrasepsi, yaitu PA MOP (2.456) dan Kondom (32.083). PA Kondom dengan PA MOP digunakan sebagai indikator tingkat partisipasi pria dalam ber-KB.Pencapaian PA Pria pada bulan Juli 2017 sebesar 60.796 akseptor atau 176,0% terhadap PPM. Pada tingkat kab/kota terdapat 13 Kab/Kota yang telah tercapai diatas 100%dengan rentang data capaian antara 106,4% (Musi Rawas) sampai dengan 563,7% (Penukal Abab Pematang lir).Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 9.


  1. Unmet Need

Upaya memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB menjangkau pula kelompok yang selama ini kebutuhannya belum terpenuhi, yaitu PUS yang sudah Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) dan atau masih ingin mempunyai anak tetapi ditunda (IAT) dan tidak menggunakan salah satu cara kontrasepsi (unmetneed).Selengkapnya lihat Grafik 1: Persentase unmetneed terhadap total PUS per kab/kotadibawah ini.

Pencapaian Unmetneed pada Juli 2017secara provinsisebesar 12,3%. Sedangkan PPM Unmetneed yang telah ditetapkan tahun 2017 sebesar 7,2%. Hal ini menunjukkan bahwa masih sangat diperlukan upaya yang lebih optimal pada satu bulan berikutnya.

Rentang Unmetneed Kab/Kota antara 6,2% (OKU Timur) sampai dengan 17,1% (Muratara).

Jika dilihat berdasarkan tingkat kab/kota, terdapat 9(sembilan)kab/kota dengan pencapaian unmetneed lebih tinggi dari provinsi (12,3%) yaitu OKU (16,5%), OKI (13,5%), Musi Rawas (15,2%),Banyuasin (13,0%),Ogan Ilir (15,4%),Muratara (17,1%), Palembang (14,2%), Pagar Alam (14,7%), dan Prabumulih (15,5%). Sedangkan kab/kota dengan Unmetneed dibawah 12,3% yaitu Muara Enim (7,7%), Lahat (8,7%), Musi Banyuasin (10,3%), OKU Timur (6,2%), Empat Lawang (11,1%), PALI (12,1%), dan Lubuk Linggau (10,3%).Diperlukan upaya-upaya yang mempunyai daya ungkit yang tinggi dalam meningkatkan pelayanan KB bagi calon akseptor didaerah khusus (DAS, terpencil, bantaran rel kereta api, kumuh miskin maupun daerah talang) dengan peningkatan akses informasi dan akses pelayanan KB Mobile (bergerak), sehingga unmetneed dapat diturunkanmenjadi7,2% di tahun mendatang, terutama di kab/kota yang unmetneednya tinggi.




Capaian Program Kepndudukan, KB dan Pembangunan Keluarga Bulan Juni 2017


Yüklə 59,13 Kb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə