Undang-undang republik indonesia

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 1954

TENTANG

PENETAPAN BAGIAN IX (KEMENTRIAN PENERANGAN) DARI ANGGARAN

REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953

Presiden Republik Indonesia,

Mengingat: pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian IX (Kementerian Penerangan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN IX

KEMENTERIAN PENERANGAN

BAB I (Pengeluaran)

19521953

9.1Kementerian dan pengeluaran

umum................ 55 626 000 44 162 500

9.2Perusahaan Film.............. 16 111 000 12 420 700

9.3Distribusi Film......... Memori Memori

9.4Radio........................ 53 515 000 52 896 000

9.5Pengeluaran tidak tersangka.. Memori 3 630 700

9.6Propinsi-propinsi............ 62 957 000 53 371 000

---------------------

Jumlah......... 188 209 000 166 930 900

1952:Seratus delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu rupiah.

1953:Seratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus rupiah.

BAB II (Penerimaan)

9.1KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.

9.1.1Kementerian.

9.1.1. 1Pendapatan dari mempersewakan ruangan.

2Pendapatan dari penginapan wartawan-wartawan luar negeri.

3Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.

9.1.2Penerimaan umum.

9.1.2. 1 Pembayaran kembali persekot-persekot.

2 Pendapatan dari penjualan brosur-brosur dan lain-lain penerbitan.

3 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran untuk pembelian sertifikat-sertifikat devisen.

4 Pendapatan dari penjualan potret.

5 Pendapatan dari mempersewakan film.

6 Pembayaran kembali dari subsidi majalah-majalah/ surat-surat kabar.

7 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.

8 Pendapatan dari percetakan-percetakan kecil.

9.2PERUSAHAAN FILM.

9.2.1 Perusahaan Film Negara.

9.2.1. 1 Pendapatan dari penjualan dan penyewaan film.

2 Pendapatan dari mempersewakan ruangan.

3 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.

9.3DISTRIBUSI FILM.

9.3.1Jawatan distribusi film dalam likwidasi.

9.3.1.1Pendapatan dari penyewaan film Jawatan Distribusi Film Negara dalam likwidasi.

9.4RADIO.

9.4.1Jawatan radio.

9.4.1. 1 Pendapatan dari mempersewakan ruangan.

2 Pendapatan dari langganan dan advertensi Pedoman Radio dan lain-lain.

3 Pendapatan dari pertunjukan umum.

4 Pendapatan dari kongkurs musik, nyanyian dan sebagainya.

5 Pendapatan dari penjualan piring-hitam.

6 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.

9.5PENERIMAAN RUPA-RUPA.

9.5.1 Penerimaan rupa-rupa.

9.5.1. 1 Penjualan barang-barang yang digunakan dan dipakai untuk pemerintah.

2 Penjualan barang-barang yang tidak dipakai dan tidak berguna.

3 Penerimaan lain-lain.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 29 Nopember 1954

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

MENTERI PENERANGAN,

F.L. TOBING

Diundangkan

pada tanggal 31 Desember 1954

MENTERI KEHAKIMAN,

DJODY GONDOKUSUMO

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1954 YANG TELAH DICETAK ULANG
Sumber: LN 1954/120