Defending freedom of expression and information



Yüklə 124,18 Kb.

tarix05.12.2017
ölçüsü124,18 Kb.


 

ARTICLE 19  Free Word Centre  60 Farringdon Road  London EC1R 3GA 

T +44 20 7324 2500  F +44 20 7490 0566  

E info@article19.org  W www.article19.org  Tw @article19org  facebook.com/article19org

© ARTICLE 19

DEFENDING FREEDOM  

OF EXPRESSION AND INFORMATION

Maret 2013

 

Seri Standar Internasional

Prinsip-prinsip Hak  

untuk Berbagi:   

Prinsip-prinsip Kebebasan  

Berekspresi dan Hak Cipta  

di Era Digital




ARTICLE 19

Free Word Centre

60 Farringdon Road

London


EC1R 3GA

United Kingdom

T: +44 20 7324 2500

F: +44 20 7490 0566

E: info@article19.org

W: www.article19.org

Tw: @article19org

Fb: facebook.com/article19org

© ARTICLE 19, 2012

ARTICLE 19 mendorong organisasi dan individu untuk menyetujui Prinsip-prinsip Hak untuk Berbagi. 

Kami juga mendorong adanya umpan balik mengenai bagaimana Prinsip-prinsip Hak untuk Berbagi 

digunakan – harap kirimkan masukan atau persetujuan ke legal@article19.org, dengan mencantumkan 

nama, afiliasi dan komentar.

Buku ini dibuat di bawah lisensi Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share Alike.

Buku ini bebas untuk dikopi, didistribusikan, dipamerkan dan dijadikan referensi untuk pembuatan karya 

turunan, dengan catatan:

1) harap cantumkan ARTICLE 19 sebagai sumber referensi;2) tidak menggunakan buku ini untuk tujuan 

komersil;

3) mendistribusikan buku-buku yang diturunkan dari publikasi ini di bawah lisensi yang serupa dengan 

lisensi pada buku ini.

Untuk mengakses teks legal lisensi ini secara lengkap, kunjungi:   

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/legalcode. 




1

DAFTAR ISI

Introductory statement 

2

Preamble 



4

SECTION I – General Principles 

6

Principle 1: The right to freedom of expression 



7

Principle 2: Copyright 

8

Principle 3: Principles of Interpretation 



9

SECTION II – Protection of the public domain 

10

Principle 4: General principles 



11

Principle 5: Copyright duration 

11

Section III – Copyright exceptions 



12

Principle 6: Fair dealing and derivative works 

13

Principle 7: The right to personal enjoyment of cultural goods 



13

SECTION IV – Freedom of expression and copyright 

enforcement in the digital environment 

14

Principle 8: Disconnection from access to the Internet 



15

Principle 9: Filtering and blocking of content subject to copyright 

15

Principle 10: Intermediary liability and content removal 



10

Principle 11: Civil liability for copyright infringement 

17

Principle 12: Criminal liability 



17

SECTION V – Measures promoting access  

to knowledge and culture 

19

Principle 13: Promoting access to knowledge and culture 



20

SECTION VI – Transparency and accountability  

in copyright policy-making 

21

Principle 14: Transparency and accountability  



in negotiation of international agreements 

22

Principle 15: Transparency and evidence in copyright policy-making 



22

Appendix A 

23



2

Pendahuluan 

 

Prinsip-prinsip yang dicantumkan dalam buku ini 



memberikan suatu kerangka untuk memastikan kebebasan 

berekspresi dan kemampuan untuk berbagi pengetahuan 

dan kebudayaan dilindungi secara penuh dan tidak 

dibatasi dengan tidak sepatutnya oleh kepentingan hak 

cipta di era digital. Prinsip-prinsip ini juga bertujuan untuk 

mempromosikan upaya-upaya positif untuk mendorong 

kebebasan aliran informasi dan ide serta akses yang lebih 

baik terhadap pengetahuan dan kebudayaan di internet  

dan selainnya.

Prinsip-prinsip ini berasal dari kepedulian terhadap hak asasi manusia yang mendasar 

akan kebebasan berekspresi yang dijamin oleh PBB dan instrumen HAM regional 

serta konstitusi hampir setiap Negara bagian, yang kini sedang mengalami hambatan 

dikarenakan alasan perlindungan hak cipta. Dalam konteks internet khususnya, banyak 

klaim hak cipta yang semakin meluas dan intensif yang menyebabkan dikorbankannya 

kebeasan berekspresi dan perlindungan HAM secara umum. Prinsip-prinsip ini 

menegaskan bahwa hak atas kebeasan berekspresi dan kebebasan arus informasi dan 

ide tidak dapat dikorbankan atas alasan tersebut.

Kebebasan berekspresi – yaitu kebebasan setiap orang untuk mencari, menerima dan 

berbagi informasi dan ide dalam segala bentuknya – merupakan prasyarat dasar untuk 

menciptakan keberagaman ekspresi budaya, kreativitas dan inovasi. Oleh karenanya, 

hal ini vital artinya bagi hak untuk bebas berpartisipasi dalam kehidupan budaya 

masyarakat dan menikmati seni serta berbagi kemajuan ilmiah dan manfaatnya 

yang dicoba dipromosikan dengan hak cipta. Internet telah membawa perubahan 

besar  dalam cara pertukaran informasi dan ide. Internet juga menciptakan suatu 

tantangan serius terhadap cara-cara hak cipta serta hak terkait lainnya diterapkan 

secara tradisional, mengingat kopian dari berbagai informasi kini dapat dengan mudah 

menembus batas  dalam skala yang  luar biasa besar dan biaya minimal yang tidak 

pernah terjadi sebelumnya. Karenanya undang-undang hak cipta harus beradaptasi 

dengan perkembangan teknologi digital, yang mengubah permintaan konsumen dan 

praktik budaya dalam suatu ekonomi global yang dibangun atas dasar ide dan inovasi.  

Terhadap perubahan yang amat esensial ini, masyarakat berharap agar hak fundamental 

mereka untuk menerima dan member informasi dan ide dapat semakin didorong, alih-

alih dibatasi, oleh hak cipta.



3

Hukum internasional memberikan dasar untuk menyelesaikan masalah-masalahini, 

sebagaimana telah diperjelas di sini; dan Prinsip-prinsip ini menawarkan suatu 

penafsiran progresif atas hukum internasional dan praktik terbaik (best practices) 

di Amerika Serikat, sebagaimana tercermin antara lain dalam hukum nasional dan 

keputusan pengadilan nasionalnya.

Prinsip-prinsip ini merupakan hasil dari serangkaian konsultasi yang dilaksanakan oleh 

ARTICLE 19, dengan para ahli tingkat tinggi dari Afrika, Amerika Latin, Amerika Utara, 

Eropa dan Asia Selatan, aktivis, praktisi hukum dan akademisi serta ahli-ahli lain di 

bidang hukum HAM internasional terkait kebebasan berekspresi dan hukum hak cipta. 

Pertemuan ini mencakup dua pertemuan ahli di London pada 18 November 2011 dan 

7 Desember 2012 serta diskusi-diskusi yang lebih luas yang membahas rancangan/

draft yang dihasilkan pertemuan-pertemuan tersebut.

Prinsip-prinsip ini dimaksudkan agar dapat digunakan oleh individu, aktivis, 

pengkampanye, praktisi hukum, perantara (intermediary), hakim, wakil terpilih dan 

pejabat publik di seluruh dunia untuk membantu upaya mereka dalam melindungi dan 

mempromosikan hak kebebasan berekspresi.



4

Pembukaan

Menegaskan kembali keyakinan kami bahwa kebebasan 

berekspresi merupakan salah satu dasar dari masyarakat 

demokratis, serta salah satu prasyarat mendasar untuk 

kemajuan masyarakat sebagaimana dimaksud dan untuk 

memastikan dinikmatinya hak asasi manusia dan kebebasan 

fundamental lainnya;

Demi mempromosikan pengakuan yang jelas atas suatu 

pembatasan yang diperbolehkan dalam hukum hak asasi 

manusia internasional dalam skala terbatas atas nama 

perlindungan hak cipta, khususnya online;

Mempertimbangkan ketentuan-ketentuan relevan dari 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional 

Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional Hak-hak Sosial 

dan Budaya, Piagam Hak Asasi Manusia dan Masyarakat 

Afrika, Konvensi Hak Asasi Manusia Amerika, Konvensi 

Hak Asasi Manusia Eropa, Piagam Hak-hak Fundamental 

dan Kebebasan Uni Eropa dan Konvensi UNESCO tentang 

Perlindungan dan Promosi Keberagaman Ekspresi Budaya;

Mengingat bahwa kebebasan arus informasi merupakan 

syarat mendasar bagi akses terhadap pengetahuan, 

pembangunan dan kebudayaan, yang merupakan warisan 

bersama seluruh umat manusia dan karenanya wajib dihargai, 

dijunjung tinggi dan dibuat dapat diakses untuk kepentingan 

semua orang;

Mempertimbangkan bahwa tujuan hak cipta adalah untuk 

memberi manfaat kepada masyarakat, mempromosikan 

kemajuan ilmu pengetahuan dan seni, memfasilitasi 

pertumbuhan, mendukung kreativitas dan menyebarkan 

ekspresi budaya;



5

Menyadari bahwa hak cipta semakin banyak digunakan untuk 

menekan kreativitas dan menghambat ekspresi bebas dan 

kebebasan pertukaran informasi dan ide demi melindungi 

kepentingan hak milik eksklusif yang mengorbankan 

kepentingan publik yang lebih luas;

Mengakui bahwa teknologi digital telah meningkatkan 

kebebasan berekspresi dan keragaman budaya dalam skala 

yang luar biasa, sementara pada saat yang bersamaan 

membuat perlindungan hak cipta menjadi semakin 

membatasi kegiatan-kegiatan tersebut;

Menyadari bahwa nilai-nilai dan manfaat bentuk-bentuk seni 

yang baru, termasuk  karya derivatif dan transformatif serta 

kombinasi (mash-up), bagi ekspresi artistik dan budaya, 

manfaat umum kepada masyarakat dan pengayaan ekonomi; 

Kami


1

 menyetujui Prinsip-prinsip berikut ini, dan mendorong 

individu-individu dan organisasi untuk menyetujui, 

mempromosikan dan menghargai Prinsip-prinsip tersebut 

dalam kerja mereka.Kami juga merekomendasikan agar 

badan-badan yangs esuai di tingkat nasional, regional dan 

internasional memberlakukan Prinsip-prinsip ini pada setiap 

tingkatan dan turut terlibat dalam penyebaran, penerimaan 

dan implementasi Prinsip-prinsip tersebut. .

1

  Kata “kami” di sini merujuk pada para peserta di dua pertemuan ahli di London dan individu-individu lain yang telah 



terlibat dalam proses pengembangan Prinsip-prinsip ini, serta individu-individu dan organisasi yang telah menyetujui 

Prinsip-prinsip tersebut. 




6

BAGIAN I


Prinsip Umum


7

Prinsip 1: Hak kebebasan berekspresi

1.1

  

 Kebebasan berekspresi melindungi informasi, opini dan ide dalam segala 



bentuknya yang disebarkan melalui media apapun, tanpa memandang batas 

wilayah; hak kebebasan berekspresi mencakup tidak hanya hak untuk berbagi, 

namun juga untuk mencari dan menerima informasi.

1.2


  

 Internet adalah benda publik yang telah menjadi amat penting untuk 

pelaksanaan dan dinikmatinya hak kebebasan berekspresi secara efektif.

1.3


  

 Pelaksanaan hak kebebasan berekspresi dapat dibatasi hanya atas dasar yang 

telah ditentukan dalam hukum internasional, termasuk untuk melindungi hak 

orang lain. Hak-hak orang lain mencakup perlindungan hak atas properti dan 

khususnya hak cipta.

1.4


  

 Tidak ada pembatasan kebebasan berekspresi atas dasar  proteksi hak pihak 

lain, termasuk hak cipta, yang dapat diterapkan, kecuali jika Negara bagian 

dapat menunjukkan bahwa pembatasan tersebut ditentukan oleh hukum dan 

diperlukan dalam masyarakat yang demokratis untuk melindungi kepentingan-

kepentingan tersebut. Beban untuk menunjukkan validitas pembatasan tersebut 

ditanggung oleh Negara bagian. 

 

 



(a)

   


 Ditentukan oleh hukum berarti hukum tersebut harus dapat diakses, 

tidak bermakna ganda, ditulis dengan makna sempit dan dengan 

presisi yang selayaknya sehingga memungkinkan individu untuk 

menilai apakah suatu tindakan tertentu tidak sah secara hukum atau 

sebaliknya.

 

 



(b)

   


 Hukum tersebut harus memberikan penjagaan yang cukup dari 

penyalahgunaan. Sebagai salah satu aspek supremasi hukum, hukum 

tersebut harus mencakup adanya pemeriksaan yang segera, penuh dan 

efektif atas validitas suatu pembatasan yang dilaksanakan oleh suatu 

pengadilan, tribunal atau badan peradilan independen lainnya.

 

 



(c)

   


 Pembatasan apapun terhadap kebebasan berekspresi yang berusaha 

dijustifikasi oleh Negara bagian atas dasar perlindungan kepentingan 

hak cipta harus memiliki tujuan yang murni dan dampak yang dapat 

dibuktikan(demonstrable effect), atas dasar bukti independen, untuk 

melindungi tujuan-tujuan yang dimaksudkan untuk dicapai dengan hak 

cipta, sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan ini. 

 

 

(d)



   

 Pembatasan kebebasan berekspresi adalah proporsional dalam suatu 

masyarakat demokratis hanya jika:

 

 



 

 

i



 

 Pembatasan tersebut adalah cara yang mengandung pembatasan 

paling minimal untuk melindungi kepentingan tersebut; dan

 

 



 

 

ii



  Pembatasan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis.

1.5  


 

Negara bagian tidak hanya wajib menahan diri dari mengintervensi kebebasan 

berekspresi, namun juga berada di bawah kewajiban positif untuk melindungi 

kebebasan berekspresi dari intervensi pihak-pihak privat.




8

Prinsip 2: Hak Cipta 

2.1 

 

 Hak cipta adalah suatu hak eksklusif dan dapat ditransfer yang diberikan 



kepada seorang pencipta untuk jangka waktu beberapa tahun tertentu untuk 

mengopi, mencetak, menerbitkan, mempertunjukkan, memfilmkan, merekam 

atau mengendalikan penggunaan  karya tulis, musik, drama atau artistik. Hak-

hak terkait hak cipta yang ada antara lain dalam film, rekaman suara, siaran 

dan karya tertulis. 

2.2


  

 Hak cipta tidak melindungi ide dan informasi, namun melindungi ekspresi 

ide dan informasi tersebut, selama ekspresi tersebut telah melewati ambang 

batas(threshold) orisinalitas khususnya dalam hal karya tulis, musik, drama dan 

artistik.

2.3


  

 Hak cipta mendapatkan perlindungan terbatas di bawah hukum hak asasi 

manusia internasional sebagai bagian dari hak atas properti; sebagaimana hak 

atas properti itu sendiri, hak ini bukanlah hak absolut. Secara khusus, Negara 

bagian dapat menerapkan hukum tersebut jika Negara bagian memandang 

perlu untuk mengendalikan penggunaan properti, termasuk hak cipta, sesuai 

dengan kepentingan umum atau untuk mengamankan pembayaran pajak atau 

kontribusi lain atau penalti. 

2.4 

 

 Negara bagian memiliki diskresi luas dalam membatasi hak atas properti  



dengan tujuan menerapkan kebijakan sosial, ekonomi dan budaya. Termasuk 

pula didalamnya adalah kebijakan hak cipta..




9

Prinsip 3: Prinsip-prinsip Penafsiran 

3.1 

 

 Kebebasan berekspresi dan hak cipta adalah saling melengkapi sejauh mana 



tujuan hak cipta adalam mempromosikan kreativitas literasi. musik dan artistik, 

pengayaan warisan budaya serta penyebaran pengetahuan dan informasi kepada 

khalayak umum. 

3.2


  

 Dalam menentukan apakah suatu pembatasan kebebasan berekspresi yang 

didasarkan atas alasan hak cipta dapat dibenarkan atau tidak, faktor-faktor 

berikut wajib dipertimbangkan:

 

 

(a)



    

 Diskresi yang diberikan kepada Negara bagian dalam menerapkan 

pembatasan kebebasan berekspresi lebih sempit dari yang diberikan 

terkait dengan pembatasan hak properti, termasuk hak cipta.

 

 

(b) 



 

 Pembatasan hak cipta, termasuk penggunaan wajar (fair dealing), wajib 

ditafsirkan secara luas agar dapat memberikan dampak berarti bagi hak  

atas kebebasan berekspresi dan informasi. 

 

 

(c)



   

 Kopi digital dari suatu karya merupakan benda non-rival. Karenanya 

mengakses benda budaya online, termasuk mengunduhnya tanpa 

otorisasi tidak mencabut pemilik hak cipta dari kepentingannya  

atau kepemilikan properti mereka, meskipun  dapat mengintervensi 

dinikmatinya hak tersebut oleh mereka.

 

 

(d)



   

 Jika suatu benda budaya diunduh secara online dengan melanggar 

suatu hak cipta, maka kurangnya ketersediaan benda tersebut yang 

disahkan hukum dalam jurisdiksi terkait  menjadi faktor relevan untuk 

mempertimbangkan upaya pemulihan terhadap pemegang hak cipta 

atas penggunaan tidak sah dari benda budaya tersebut.

 

 

(e)



   

 Dampak pembatasan hak atas kebeasan berekspresi harus diperiksa 

secara berhati-hati. Beban untuk membuktikan apakah pembatasan 

tersebut proporsional untuk perlindungan kepentingan hak cipta berada 

pada Negara bagian dan/atau pemegang hak cipta.  



10

BAGIAN II

Perlindungan ranah publik



11

Prinsip 4: Prinsip-prinsip Umum 

4.1

  

 Ranah publik adalah jumlah bersih (net sum) dari seluruh informasi dan benda 



budaya yang tidak tunduk kepada peraturan hak cipta yang dapat digunakan 

dan dipertukarkan oleh publik secara luas tanpa ada pembatasan. Ranah publik 

merupakan warisan budaya seluruh umat manusia yang harus dilestarikan.

4.2


  

 Begitu informasi dan benda budaya masuk ke dalam ranah publik, informasi 

dan benda budaya tersebut harus tetap berada dalam ranah publik untuk waktu 

yang tak terbatas.

Prinsip 5: Jangka waktu hak cipta

5.1


  

 Masa berlaku hak cipta tidak boleh lebih lama daripada yang diperlukan untuk 

mencapai tujuannya tanpa menghambat hak atas kebebasan berekspresi.

5.2


  

 Perlindungan hak cipta yang melampaui usia penulis harus dipandang 

sebagai pembatasan yang tidak sah atas ranah publik dan hak atas kebebasan 

berekspresi dan informasi dan harus dihapuskan. 




12

BAGIAN III

Pengecualian Hak Cipta



13

Prinsip 6: Penggunaan wajar (fair dealing) dan karya derivatif

6.1 

 

  Pembatasan dan pengecualian atas hak cipta, khususnya penggunaan wajar 



(fair dealing), harus ditafsirkan secara luas agar memberikan perlindungan yang 

lebih besar pada hak atas kebebasan berekspresi. 

6.2  

 

Penggunaan kreatif dan transformatif atas karya asli yang tunduk kepada 



hak cipta harus mendapatkan manfaat dari perlindungan luas di bawah 

pengecualian penggunaan wajar (fair dealing) kepada hak cipta. 

Prinsip 7: Hak pribadi untuk menikmati benda budaya 

7.1


  

 Hak untuk menerima dan memberi informasi dan ide termasuk hak pribadi 

untuk menikmati benda budaya, yang menyiratkan hak pribadi untuk membaca, 

mendengarkan, menonton dan mem-meramban (browsing) benda-benda budaya 

tanpa pembatasan hak cipta, termasuk melakukannya secara online. 

7.2     


Berbagi benda budaya, termasuk yang didapatkan secara online, tidak dapat 

dijadikan subyek pembatasan atau penegakan hak cipta.




14

BAGIAN IV

Kebebasan Berekspresi  

dan Penegakan Hak Cipta  

dalam Lingkungan Digital



15

Prinsip 8: Diskoneksi dari akses ke internet 

Diskoneksi dari akses ke internet yang didasarkan pada hak cipta selalu  merupakan 

pembatasan tidak proporsional atas hak atas kebebasan berekspresi.

Prinsip 9: Menyaring dan memblokir konten yang tunduk 

kepada hak cipta

9.1 

 

 Penyaringan (filtering), pemblokiran, penghapusan dan pembatasan-



pembatasan teknis atau legal lainnya atas akses kepada konten merupakan 

pembatasan serius atas kebebasan berekspresi dan hanya dapat dibenarkan jika 

mematuhi dengan ketat tes tiga tahap di bawah hukum internasional. 

9.2 


 

 Pemblokiran website yang didasarkan alasan perlindungan hak cipta harus 

dianggap sebagai pembatasan tidak proporsional atas kebebasan berekspresi 

karena timbulnya risiko pemblokiran berlebihan (over-blocking) dan kurangnya 

efektivitas dari cara ini. 

9.3


      Sejauh pemblokiran website diizinkan oleh hukum, tindakan ini hanya dapat 

ditetapkan oleh pengadilan atau badan peradilan independen lainnya. Dalam 

menentukan cakupan perintah pemblokiran, pengadilan atau lembaga peradilan 

harus memperhatikan hal-hal berikut:

 

 

(a)



   

 Setiap perintah pemblokiran harus dijalankan dengan semaksimal 

mungkin agar sesuai/sedapat mungkin mendekati target;

 

 



(b)

   


 Tidak ada perintah pemblokiran yang dapat dikabulkan kecuali 

pemegang hak yang meminta perintah tersebut telah menetapkan hak 

cipta dalam karya yang ia nyatakan telah diakses secara tidak sah;

 

 



(c)   

 

Tidak ada perintah pemblokiran yang dapat diberikan di luar karya-karya 



yang hak ciptanya sudah ditetapkan oleh pemegang hak;

 

 



(d)   

 

Apakah perintah pemblokiran merupakan cara dengan skala 



pembatasan minimal yang tersedia untuk menghentikan tindakan 

pelanggaran oleh individu termasuk penilaian atas dampak merugikan 

terhadap hak atas kebebasan berekspresi;

 

 



(e)   

 

Apakah akses terhadap materi non-pelanggaran lainnya akan dihalangi 



dan jika demikian sejauh mana, dengan mempertimbangkan bahwa 

secara prinsip konten non-pelanggaran tidak boleh diblokir;

 

 

(f)   



 

Efektivitas upaya secara keseluruhan dan risiko pemblokiran berlebih 

(over-blocking);

 

 



(g)   

 

Apakah perintah pemblokiran harus dilakukan dalam jangka waktu terbatas;



 

 

(h)   



 

Perintah pemblokiran website untuk mencegah pelanggaran hak cipta 

di masa depan merupakan bentuk dari penyensoran pra-publikasi (prior 

censorship) dan karenanya merupakan pembatasan tidak proporsional 

atas kebebasan berekspresi.



16

9.4


  

 Disebabkan potensi dampak merugikan yang dikandungnya pada hak pengguna 

internet atas kebebasan berekspresi, diperlukan suatu prosedur yang diterapkan 

yang memperbolehkan kelompok konsumen atau para pihak berkepentingan 

lainnya untuk mengintervensi suatu pemrosesan perintah di mana perintah 

pemblokiran diminta.

9.5 

 

 Tindakan menyerahkan permohonan kepada pengadilan secara sengaja untuk 



memblokir suatu konten tanpa hak cipta harus diganjar hukuman dan mereka 

yang dirugikan oleh permohonan tersebut harus dikompensasi. Hal serupa 

berlaku pula untuk permohonan pemblokiran yang terlalu luas (overbroad) dan 

lalai (negligent).

Prinsip 10: Tanggung jawab perantara (intermediary)  

dan penghapusan konten 

10.1

    Perantara (intermediary) internet memainkan peranan penting sebagai penjaga 



(gatekeepers) internet dan fasilitator pertukaran bebas informasi dan ide secara 

online.


10.2   Perantara yang menyediakan jasa, seperti menyediakan akses, atau mencarikan, 

atau mentransmisi atau mengambil informasi,  tidak bertanggung jawab atas 

konten melanggar yang disebarkan oleh pihak ketiga yang menggunakan jasa 

yang ia sediakan tersebut.

10.3   Perantara tidak boleh diminta untuk memonitor  jasa yang diberikannya untuk 

mencegah pelanggaran hak cipta.

10.4   Hukum yang mengatur mengenai tanggung jawab perantara terkait konten yang 

melanggar harus mengandung proses perlindungan (safeguard) yang layak dan 

cukup untuk melindungi kebebasan berekspresi dan hak atas privasi. Pada 

prinsipnya, perantara hanya harus diminta untuk menghapus konten melanggar 

jika upaya tersebut disediakan oleh hukum dan diperintahkan oleh pengadilan, 

tribunal atau badan peradilan independen lainnya sesuai dengan ketentuan 

hukum.  

10.5   Ketentuan tanggung jawab perantara, yang dikenal sebagai ‘notice-and-

takedown’ (pemberitahuan-penghapusan), yang memberikan insentif untuk 

menyediakan jasa untuk menghapus konten tanpa pemberitahuan yang 

selayaknya  atau bukti pelanggaran nyata, memiliki dampak mengintimidasi 

bagi kebebasan berekspresi. Sejauh ketentuan-ketentuan tersebut sudah 

berlaku, maka ketentuan tersebut harus ditafsirkan dengan cara yang sedapat 

mungkin sesuai dengan persyaratan hak atas kebebasan informasi, termasuk: 

 

 

(a) 



 

 Hanya pemilik hak cipta atau perwakilannya yang sudah diberi kuasa 

yang diperbolehkan untuk menyerahkan pemberitahuan mengenai 

tuduhan pelanggaran;

 

 

(b)



   

 Hak cipta dalam konten yang dituduh melanggar harus ditetapkan;




17

 

 



(c)

   


 Pemberitahuan komplain harus spesifik, termasuk detil dari setiap 

tindak pelanggaran, lokasi pelanggaran materi dan tanggal dan waktu 

terjadinya tuduhan pelanggaran;

 

 



(d)

   


 Pihak yang dituduh melanggar harus diinformasikan mengenai 

pemberitahuan hak cipta tersebut;

 

 

(e)



   

 Hak menjawab (counter-notice) harus diberikan dan dijelaskan secara 

jelas;

 

 



(f)

   


 Upaya perbaikan yang efektif harus tersedia untuk menantang 

penghapusan (takedown) yang tidak sewajarnya, termasuk melalui 

mekanisme banding internal yang dapat diakses secara jelas dan/atau 

melalui pengadilan;

 

 

(g)



   

 Pemberitahuan pelanggaran atau kelalaian hak cipta harus dihukum 

dan pihak yang dirugikan harus diberikan kompensasi.

10.7


   Karena penghapusan konten yang tidak dibenarkan mempengaruhi hak 

publik untuk menerima informasi dan hak individu untuk mengekspresikan 

diri, permohonan penghapusan (takedown) dan keputusannya harus 

didokumentasikan secara transparan dan tersedia untuk ditantang oleh penerbit 

konten maupun anggota masyarakat.

10.8


    Perlu dipertimbangkan untuk mengadopsi peraturan, seperti ‘notice-and-notice’, 

yang hanya mengharuskan perantara meneruskan komplain tentang pelanggaran 

hak cipta kepada pihak yang dituduh melakukan pelanggaran tanpa menghapus 

(taking down) materi yang dipermasalahkan pada saat pemberitahuan.

Prinsip 11: Tanggung jawab sipil untuk pelanggaran hak cipta 

11.1


   Hanya kerugian aktual yang diderita oleh pemegang hak cipta yang harus 

dipulihkan. Ketika terjadi kerugian berdasarkan undang-undang (statutory), 

kerugian tersebut harus ditutup sebagai pelanggaran non-komersial sehingga 

tidak menerapkan pembatasan yang tidak proporsional terhadap kebebasan 

berekspresi.

11.2


   Menerapkan biaya kerugian yang tak dapat dikompensasi maupun biaya litigasi 

dalam jumlah besar untuk pelanggaran hak cipta untuk tujuan non-komersial 

dapat merupakan suatu intervensi tidak proporsional terhadap hak atas 

kebebasan berekspresi. 

11.3

   Penyalahgunaan klaim pelanggaran hak cipta online, dan ancaman litigasi 



terkait hal yang sama, harus dihukum  karena hal tersebut berdampak 

mengintimidasi terhadap hak atas kebebasan berekspresi.




18

Prinsip 12: Tanggung jawab pidana

12.1

   Sanksi pidana untuk pelanggaran hak cipta non-komersial memiliki dampak 



mengintimidasi pada kebebasan arus informasi dan ide dan karenanya hal 

tersebut merupakan intervensi yang tidak proporsional atas hak ats kebebasan 

berekspresi. Sanksi-sanksi tersebut harus dihapuskan secara menyeluruh dan 

digantikan dengan upaya perbaikan sipil yang dipandang sesuai. 

12.2    

Sebagai hal praktis, dengan mempertimbangkan sejauh mana Negara-negara 

bagian menerapkan sanksi pidana untuk pelanggaran hak cipta, langkah-

langkah sigap harus diambil untuk memastikan hukum pidana yang masih 

berlaku benar-benar mematuhi persyaratan beirkut:

 

 



(a) 

 

 Kejahatan pelanggaran hak cipta hanya dapat sesuai dengan hak atas 



kebebasan berekspresi dan informasi jika pelanggaran tersebut memiliki 

dasar hukum yang jelas, dan setiap elemen dari pelanggaran tersebut 

didefinisikan secara jelas dan kisaran hukuman yang ada proporsional 

terhadap tingkat keseriusan pelanggaran.

 

 

(b)   



 

Tidak ada kepentingan publik dalam membawa prosekusi dalam kasus 

pelanggaran hak cipta non-komersial. Oleh karenanya, otoritas penegak 

hukum tidak boleh memulai prosekusi semacam itu.

 

 

(c)   



 

Hukuman penjara, penundaan hukuman penjara, denda berlebih dan 

hukuman pidana keras lainnya tidak boleh dijadikan sebagai sanksi bagi 

pelanggaran hak cipta non-komersial..  

12.3

   Kriminalisasi atas penghindaran software manajemen hak digital merupakan 



pembatasan yang tidak sah atas kebebasan berekspresi dan harus dihapuskan.


19

BAGIAN V


Upaya-upaya Promosi  

Akses kepada Pengetahuan  

dan Budaya 



20

Prinsip 13: Mempromosikan akses kepada pengetahuan  

dan budaya 

13.1


   Negara-negara bagian memiliki kewajiban positif untuk mempromosikan hak 

atas kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi, dan setiap kerangka 

hukum untuk melindungi hak cipta harus merefleksikan hal ini. 

13.2


    Para pencipta memiliki harapan yang sah akan kerangka hukum yang 

mendorong kemampuan mereka untuk mencari remunerasi atas karya 

mereka dan yang juga menghormati dan mempromosikan hak atas kebebasan 

berekspresi. 

13.3

    Upaya seperti Creative Commons, di mana para pencipta melepaskan sejumlah 



hak atas karya mereka, memberikan akses lebih besar kepada budaya bagi 

masyarakat luas dan karenanya harus dipromosikan.

13.4

   Pengecualian hak cipta harus ditafsirkan secara luas  sehingga memungkinkan 



perpustakaan, penyiar, museum dan ruang publik budaya lainnya untuk 

mendigitalkan diri dan menjadi tersedia secara online, bebas biaya atau 

berbiaya rendah, dalam cakupan konten seluas mungkin.

13.5


   Karya-karya yang secara substansial didanai publik harus diakui sebagai benda 

publik dan karenanya harus disediakan secara luas bagi publik, termasuk secara 

online. Pendanaan karya-karya tersebut harus transparan dan publik harus 

memiliki akses terhadap informasi tentang karya apa saja yang didanai publik. 

13.6

   Negara-negara bagian harus memastikan  bahwa orang-orang dengan kebutuhan 



khusus memiliki akses setara terhadap pengetahuan. Kurangnya pengecualian 

hak cipta yang menguntungkan orang-orang dengan indera kurang sempurna 

dapat merupakan pelanggaran atas hak mereka atas kebebasan berekspresi, 

kehidupan privat serta hak mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan 

budaya. 

13.7


   Akses setara terhadap pengetahuan bagi orang-orang dari seluruh latar belakang 

bahasa dan tingkat literasi harus dipromosikan. Kurangnya pengecualian hak 

cipta yang memberikan manfaat bagi para pembicara bahasa minoritas dan 

orang-orang dengan tingkat literasi yang rendah merupakan pengabaian atas 

hak mereka terhadap kebebasan berekspresi, kehidupan pribadi dan hak 

mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya. 




21

BAB V


Transparansi dan Akuntabilitas 

dalam Pembuatan Kebijakan 

Hak Cipta



22

Principle 14: Transparency and accountability  

in negotiation of international agreements

14.1


   Traktat, serta perjanjian multilateral, bilateral dan perjanjian lainnya 

yang diakukan oleh Negara-negara bagian terkait perlindungan hak cipta 

mempengaruhi hak asasi manusia yang fundamental. Sebelum menandatangani 

dan meratifikasi traktat atau perjanjian tersebut, Negara-negara bagian harus 

memastikan bahwa hal itu tidak mengakibatkan diterapkannya kewajiban yang 

tidak konsisten dengan kewajiban hak asasi manusia internasional Negara-

negara bagian tersebut, termasuk hak atas kebebasan berekspresi. Hal ini harus 

diselesaikan oleh penilaian dampak hak asasi manusia aktual (ex post). 

14.2

   Bilamana terdapat ketidaksesuaian dengan kewajiban hak asasi manusia, 



Negara-negara bagian harus mempertimbangkan berbagai upaya, termasuk 

namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

 

 

(a) 



 

Pengakhiran traktat atau perjanjian;

 

 

(b)



   

Amandemen traktat atau perjanjian; 

 

 

(c)



   

 Dimasukkannya perlindungan (safeguard) ke dalam traktat atau 

perjanjian; 

 

 



(d)

   


Adopsi upaya-upaya mitigasi.

14.3


   Negosiasi, perancangan dan adopsi traktat dan perjanjian tersebut harus 

dilaksanakan secara transparan dan melalui proses demokratis dengan 

partisipasi penuh seluruh pemangku kepentingan terkait. 

Prinsip 15: Transparansi dan bukti dalam pembuatan 

kebijakan hak cipta

15.1


  Pembuatan kebijakan hak cipta harus transparan dan berdasarkan bukti.

15.2


   Kerjasama sukarela dan perjanjian privat lainnya antara perantara dengan 

pemegang hak harus transparan dan memastikan penghormatan atas hak-hak 

mendasar, termasuk hak atas kebebasan berekspresi. 



23

LAMPIRAN A

Nama-nama berikut ini merupakan beberapa dari peserta pertemuan London dan/atau 

dalam diskusi-diskusi yang menghasilkan Prinsip-prinsip ini. Semua orang tersebut 

berpartisipasi dalam kapasitas masing-masing; organisasi dan afiliasi dicantumkan 

hanya sebagai tanda pengenal.

Agnes Callamard

, ARTICLE 19, Inggris

Andrew Puddephatt

, Global Partners and Associates, Inggris

Andrew Smith

, ARTICLE 19, Inggris 

Ante Wessels

, Vrijschrift, Belanda

Antonio Martínez Velázquez

, ARTICLE 19 Meksiko dan Amerika Tengah

Barbora Bukovska

, ARTICLE 19, Inggris

Brett Solomon

, Access Now, Amerika Serikat

Camila Marques

, ARTICLE 19 Brazil dan Amerika Selatan, Brazil  

David Banisar

, ARTICLE 19, Inggris

Dixie Hawtin

, Global Partners and Associates, Inggris

Gabrielle Guillemin

, ARTICLE 19, Inggris

Jérémie Zimmermann

, LaQuadrature du Net, Prancis 

Jan Malinowski, 

Council of Europe, Prancis

Jim Killock

, Open Rights Group, Inggris

Joe McNamee

, EDRI, Belgia

Laura Tresca

, ARTICLE 19 Brazil dan Amerika Selatan, Brazil  

Michael Camilleri

, Office of the Special Rapporteurship for Freedom of Expression, 

Organization of American States, Amerika Serikat 

Michael Geist

, Internet and E-commerce Law at the University of Ottawa, Kanada

Peter Bradwell

, Open Rights Group, Inggris

Pranesh Prakash

, Center for Internet and Society, India 

Saskia Walzel

, Consumer Focus, Inggris 

Shihanya Bernard

, Intellectual Property, Constitutionalism & Education Law, University 

of Nairobi Law School, Kenya 

Tahmina Rahman

, ARTICLE 19 Bangladesh, Bangladesh

Walter Von Holst

, EDRI, Belanda

Wendy Seltzer

, World Wide Web Consortium and Yale Law School’s Information Society 

Project, Amerika Serikat 

Ženet Muji´c

 , Office of the OSCE Representative on Freedom of Media, Austria

Yaman Akdeniz



, Faculty of Law, Istanbul Bilgi University, Turki


24



Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə