Deklarasi ilo mengenai Prinsip-Prinsip
Yüklə 181,41 Kb. Pdf görüntüsü
|
prosedur untuk menggantikan kajian empat tahunan yang diperkenalkan oleh Badan Pimpinan ILO (Governing Body) pada tahun 1995, dan melalui usaha- usaha yang sesuai dengan tujuan Deklarasi, yang dilakukan oleh para Anggota yang belum mengesahkan seluruh Konvensi mendasar. 2. Tindak lanjut ini setiap tahunnya akan mencakup empat bidang dari prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar yang dirinci dalam Deklarasi ini. B. Tata Cara Pelaksanaan 1. Tindak lanjut ini dibuat berdasarkan laporan-laporan yang diminta dari para Anggota sesuai dengan pasal 19 paragraf 5(e) Konstitusi ILO. Bentuk-bentuk laporan dibuat sedemikian rupa agar supaya dari pemerintah negara-negara yang belum mengesahkan salah satu dari atau beberapa Konvensi-konvensi mendasar dapat diperoleh informasi mengenai setiap perubahan yang mungkin telah terjadi dalam pranata hukum mereka maupun tata cara dan prosedur yang berlaku, dengan mempertimbangkan pasal 23 Konstitusi ILO dan tata cara serta prosedur yang telah ditentukan. 2. Laporan-laporan tersebut dikumpulkan dan disusun oleh Kantor Pusat ILO dan akan dikaji oleh Badan Pimpinan. 3. Guna menyajikan suatu pengantar terhadap laporan-laporan yang telah dikumpulkan dan disusun tersebut dan dengan memusatkan perhatian pada aspek-aspek yang mungkin memerlukan diskusi yang lebih mendalam, Kantor Perburuhan Internasional dapat meminta pendapat sejumlah ahli yang ditunjuk untuk mencapai maksud ini oleh Badan Pimpinan. 4. Tinjauan terhadap penyesuaian prosedur-prosedur Badan Pimpinan yang berlaku saat ini hendaknya dilakukan sehingga Anggota- Anggota yang tidak terwakili dalam Badan Pimpinan mendapatkan kesempatan untuk memberikan penjelasan yang sepantasnya selama berlangsungnya rapat Badan Pimpinan guna melengkapi atau memberikan tambahan informasi dalam laporan-laporan yang mereka berikan. III. LAPORAN GLOBAL A. Maksud dan Ruang Lingkup 1. Laporan global dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran global yang dinamis dan berkaitan dengan setiap kategori prinsip-prinsip dan 17
hak-hak mendasar yang tercatat selama periode empat tahun sebelumnya, sekaligus berfungsi sebagai patokan untuk menilai sampai seberapa jauh bantuan yang diberikan ILO itu dapat dikatakan berhasil, sekaligus menentukan prioritas-prioritas pada periode yang akan datang dalam bentuk rencana- rencana kegiatan bagi kerjasama teknis yang dirancang khusus untuk memobilisasi sumber-sumber daya internal dan eksternal yang dipandang perlu untuk melaksanakan prioritas-prioritas tersebut. 2. Laporan global setiap tahunnya akan mencakup salah satu dari empat kategori prinsip-prinsip dasar dan hak-hak asasi tersebut secara bergantian. B. Tata Cara Pelaksanaan 1. Laporan global akan disusun di bawah tanggung jawab Direktur Jenderal berdasarkan informasi resmi, atau informasi yang dikumpulkan dan dinilai sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Laporan global untuk negara-negara yang belum mengesahkan Konvensi-konvensi dasar ILO akan disusun khususnya berdasarkan temuan-temuan dari tindak lanjut tahunan yang telah disebut sebelumnya. Laporan global untuk negara-negara yang telah mengesahkan Konvensi-konvensi tersebut akan disusun khususnya berdasarkan laporan-laporan yang masuk seperti yang digariskan dalam pasal 22 Konstitusi ILO. 2. Laporan global ini akan diserahkan kepada Konperensi Perburuhan Internasional untuk diskusi tiga pihak (tripartit) sebagai laporan dari Direktur Jenderal. Konperensi Perburuhan Internasional dapat menangani laporan ini secara terpisah dari laporan-laporan yang digariskan dalam pasal 12 dari Peraturan, Tata Cara dan Prosedur Konperensi, dan membahasnya dalam sidang yang khusus diselenggarakan untuk laporan ini, atau menanganinya dengan cara-cara lain yang pantas. Laporan global tersebut kemudian akan menjadi masukan tahap awal bagi Badan Pimpinan untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan tersebut yang berkaitan dengan prioritas dan rencana-rencana kegiatan kerjasama teknis yang akan dilaksanakan dalam periode empat tahun berikutnya. IV. TELAH DIPAHAMI BAHWA: 1. Pengajuan proposal adalah mutlak diperlukan untuk mengubah Peraturan, Tata Cara dan Prosedur dari Badan Pimpinan dan Konperensi Perburuhan Internasional yang dibutuhkan untuk melaksanakan ketetapan- ketetapan di atas. 18
2. Konperensi Perburuhan Internasional wajib, pada saat yang tepat, meninjau kembali pelaksanaan tindak lanjut ini sesuai dengan pengalaman yang diperoleh untuk menilai apakah tindak lanjut ini telah secara memadai memenuhi maksud umum seperti yang disebutkan dalam Bagian Pertama. Demikianlah Deklarasi ILO Mengenai Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja beserta Tindak Lanjutnya yang telah diterima oleh Konperensi Umum Organisasi Perburuhan Internasional dalam Sidangnya yang ke 86 yang diselenggarakan di Jenewa dan ditutup pada tanggal 18 Juni 1998. Dengan tulus, dengan ini kami membubuhkan tanda tangan kami pada hari ini tanggal 19 Juni 1998. Presiden Konperensi JEAN-JAQUES OECHSLIN Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional MICHEL HANSENNE 19
Lampiran III Ikhtisar Standar-Standar Dasar Perburuhan KONVENSI NO. 87 Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Terhadap Hak Berorganisasi, 1948 Adalah hak pekerja dan pengusaha untuk berserikat (membentuk organisasi) guna mewadahi kepentingan masing-masing, yang dilaksanakan secara bebas tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Baik pekerja maupun pengusaha, tanpa ada perbedaan apapun, masing-masing mempunyai hak untuk membentuk organisasi dan bergabung dengan organisasi yang mereka pilih sendiri dengan tujuan untuk merealisasikan dan membela kepentingan masing-masing. Organisasi-organisasi seperti itu berhak menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya sendiri, berhak sebebas-bebasnya memilih wakil-wakil yang mereka inginkan, menyelenggarakan administrasi dan kegiatan serta merumuskan program-program mereka sendiri. Pihak- pihak yang berwenang wajib menahan diri supaya tidak melakukan campur tangan yang dapat membatasi hak berserikat atau menghalangi pelaksanaan secara sah hak berserikat. Selain itu, organisasi-organisasi pekerja maupun pengusaha tidak boleh dibubarkan atau dibekukan atau dijatuhi skorsing oleh pihak yang mempunyai wewenang administrasi. Kedudukan badan hukum yang dimiliki baik oleh organisasi pekerja maupun organisasi pengusaha tidak boleh dikenai syarat-syarat yang sifatnya membatasi kegiatan atau kemampuan yang dapat dilakukan. Dalam melaksanakan hak-haknya sebagaimana diatur dalam Konvensi, pengusaha dan pekerja beserta organisasi masing-masing wajib menghormati hukum negara. Meskipun demikian, hukum negara beserta penerapannya tidak boleh menghalangi atau membatalkan kebebasan berserikat yang pelaksanaannya dijamin di dalam Konvensi. KONVENSI NO. 98 Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama, 1949 Konvensi ini memberikan perlindungan bagi pekerja yang melaksanakan haknya untuk berorganisasi; melarang campur tangan antara organisasi- organisasi pekerja dan organisasi-organisasi pengusaha; serta memperkenalkan 20
dan memasyarakatkan prinsip berunding bersama secara sukarela. Pekerja wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan diskriminasi anti serikat pekerja. Pekerja wajib dilindungi dari kemungkinan ditolak bekerja atau tidak diterima bekerja karena mereka merupakan atau menjadi anggota serikat pekerja. Pekerja juga wajib dilindungi dari pemutusan hubungan kerja atau prasangka-prasangka lain sehubungan dengan keanggotaannya dalam serikat pekerja atau keikutsertaannya dalam kegiatan-kegiatan serikat pekerja. Organisasi-organisasi pekerja dan pengusaha wajib mendapat perlindungan dari tindakan campur tangan satu sama lain. Perlindungan ini diberikan terhadap tindakan-tindakan yang sengaja dirancang untuk mendominasi, membiayai atau mengendalikan organisasi-organisasi pekerja, yang dilakukan oleh pengusaha atau organisasi pengusaha. Perangkat dan metode yang sesuai dengan kondisi nasional wajib dibentuk, bilamana diperlukan, untuk memastikan dihormatinya hak berorganisasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Konvensi. Langkah-langkah yang sesuai dengan kondisi nasional yang ada wajib diambil bilamana perlu untuk mendorong dan memasyarakatkan pengembangan dan penggunaan prinsip berunding bersama secara sukarela untuk mengatur syarat dan kondisi kerja. KONVENSI NO. 29 Kerja Paksa, 1930 Konvensi ini bertujuan untuk menghentikan dan mencegah kerja paksa. Komitmen mendasar yang diberikan oleh Negara-negara anggota yang meratifikasi Konvensi ini adalah menghentikan dan mencegah penggunaan kerja paksa atau kerja wajib dalam segala bentuknya dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Meskipun Konvensi ini memberikan definisi umum mengenai kerja paksa atau kerja wajib, Konvensi ini tidak berlaku bagi lima kategori kerja atau pelayanan yang wajib dilakukan, tergantung pada kondisi-kondisi yang ada dan jaminan yang diberikan. Kelima kategori tersebut adalah: pekerjaan-pekerjaan yang wajib dilakukan selama wajib militer, kewajiban-kewajiban sipil tertentu, pekerjaan- pekerjaan yang wajib dilakukan narapidana di penjara, pekerjaan-pekerjaan yang wajib dilakukan pada saat terjadi keadaan darurat, dan pekerjaan- pekerjaan kecil yang dilakukan untuk pelayanan masyarakat. Keharusan melakukan kerja paksa atau kerja wajib merupakan pelanggaran pidana yang menyalahi hukum dan karena itu, dapat dijatuhi hukuman. 21
KONVENSI NO. 105 Penghapusan kerja paksa, 1950 Konvensi ini melarang kerja paksa atau kerja wajib dalam bentuk apapun untuk tujuan-tujuan tertentu. Berdasarkan Konvensi ini, Negara-negara anggota berkewajiban menghapuskan semua bentuk kerja paksa atau kerja wajib sebagai berikut: sebagai alat pemaksaan politik atau pendidikan politik atau sebagai hukuman karena yang bersangkutan menganut atau menyatakan pandangan politik atau pendapat-pendapat yang secara ideologis bertentangan dengan sistem politik, sosial atau ekonomi yang dianut negara; sebagai alat untuk memobilisasi (mengerahkan) tenaga kerja dan memanfaatkannya untuk pembangunan ekonomi; sebagai alat/ hukuman untuk mendisiplin tenaga kerja; sebagai hukuman karena ikut ambil bagian dalam pemogokan; sebagai alat untuk melakukan diskriminasi rasial, sosial, kebangsaan atau agama. KONVENSI NO. 100 Imbalan yang Setara, 1951 Upah yang sama bagi pekerja pria maupun wanita untuk pekerjaan yang bernilai sama. Negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi ini berkewajiban memasyarakatkan Konvensi ini serta memastikan terlaksananya prinsip pemberian upah yang sama bagi pekerja pria maupun wanita untuk pekerjaan yang nilainya sama bagi seluruh tenaga kerja di negara masing-masing, sejauh hal itu konsisten dengan metode-metode yang berlaku dalam menentukan tingkat imbalan yang sepantasnya diberikan. Konvensi ini wajib diberlakukan atas upah dasar atau gaji dasar dan atas honorarium atau pembayaran-pembayaran tambahan apapun jenisnya, yang dapat dibayarkan secara langsung atau tidak langsung, dalam bentuk kontan atau dalam bentuk barang, oleh pengusaha kepada pekerja atas pekerjaan yang dilakukannya. Konvensi ini mendefinisikan upah yang sama untuk pekerjaan yang bernilai sama sebagai upah yang diberikan tanpa diskriminasi jenis kelamin. Penerapan prinsip ini dapat dilaksanakan melalui berbagai cara, antara lain melalui hukum atau peraturan perundang-undangan nasional, perangkat-perangkat atau metode hukum yang lazim digunakan dalam menetapkan upah, perjanjian-perjanjian bersama atau kombinasi dari cara- cara ini. Salah satu cara spesifik untuk membantu pelaksanaan Konvensi ini 22
adalah penilaian secara obyektif terhadap jenis-jenis pekerjaan berdasarkan bobot pekerjaan yang dituntut oleh masing-masing jenis pekerjaan tersebut. Konvensi ini juga menetapkan kewajiban pemerintah untuk bekerja sama dengan organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja supaya ketentuan- ketentuan yang tercantum dalam Konvensi ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. KONVENSI NO. 111 Diskriminasi (dalam pekerjaan dan jabatan), 1958 Tujuan: mengupayakan pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pekerjaan dan jabatan. Setiap Negara yang telah meratifikasi Konvensi ini wajib mengupayakan pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama dengan menyusun suatu kebijakan nasional yang ditujukan untuk menghapuskan semua bentuk diskriminasi pekerjaan dan jabatan. Yang dimaksud dengan diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian, atau pengutamaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, keturunan atau asal usul sosial (atau motif lainnya yang ditetapkan oleh Negara yang bersangkutan) yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya peluang untuk memperoleh kesempatan atau mendapatkan perlakuan yang sama dalam pekerjaan atau jabatan. Ruang lingkup Konvensi mencakup pemberian kesempatan untuk memperoleh pendidikan kejuruan, pemberian kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan dan jabatan-jabatan tertentu, dan pemberian syarat serta kondisi kerja yang sama untuk semua. Negara-negara anggota yang telah meratifikasi Konvensi ini wajib mencabut setiap peraturan perundang-undangan dan memodifikasi setiap instruksi atau praktek administratif yang bertentangan dengan ketentuan Konvensi, dan wajib memberlakukan undang-undang dan memasyarakatkan program-program pendidikan yang mendukung ketentuan dan pelaksanaan Konvensi melalui kerja sama dengan organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja. Kebijakan ini wajib diupayakan pelaksanaannya dan ditaati sehubungan dengan pekerjaan yang berada di bawah pengawasan dan pengendalian langsung badan nasional yang berwenang, bimbingan dan pelatihan kejuruan, dan jasa penempatan tenaga kerja yang berada di bawah pengawasan dan pengendalian badan yang berwenang. 23
KONVENSI NO. 138 Batas Usia Minimum, 1973 Konvensi ini bertujuan menghapuskan perburuhan anak. Batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja tidak boleh kurang dari usia usai wajib belajar (biasanya tidak kurang dari 15 tahun). Negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi ini wajib mengupayakan suatu kebijakan nasional yang dirancang untuk memastikan penghapusan secara efektif perburuhan anak dan meningkatkan secara progresif batas usia minimum diperbolehkan bekerja hingga mencapai tingkat yang konsisten dengan pertumbuhan jasmani dan mental orang muda. Batas usia minimum yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Konvensi tidak boleh kurang dari usia usai wajib belajar dan tidak boleh kurang dari 15 tahun. Tetapi Negara-negara sedang berkembang boleh mula-mula menetapkan batas usia minimum 14 tahun. Batas usia minimum tidak boleh kurang dari 18 tahun atau kurang dari 16 tahun dalam kondisi-kondisi tertentu untuk jenis-jenis pekerjaan yang cenderung merusak kesehatan, keselamatan atau moral orang muda. Konvensi ini juga menetapkan kategori-kategori terbatas pekerjaan yang boleh dikecualikan dari ketentuan karena munculnya masalah-masalah yang bersifat khusus dan substansial ketika ketentuan Konvensi diberlakukan. KONVENSI NO. 182 Bentuk-bentuk Terburuk Perburuhan Anak, 1999 Konvensi ini mendesak semua negara untuk melarang dan menghapuskan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan yang dilakukan oleh anak laki-laki dan anak perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun. Konvensi Batas Usia Minimum (No. 138) dan Rekomendasinya (No. 146) tetap merupakan instrumen dasar di bidang perburuhan anak. Bentuk-bentuk terburuk perburuhan anak meliputi: (a) semua bentuk perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, praktek mempekerjakan anak sebagai pembayaran utang orang tuanya, perbudakan anak untuk mengolah tanah (serfdom), kerja paksa atau kerja wajib, termasuk perekrutan anak secara paksa atau secara wajib untuk dipergunakan dalam konflik bersenjata; (b) mempekerjakan, merekrut atau membeli atau menawarkan anak untuk pelacuran, untuk produksi bahan- bahan pornografi atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno; (c) mempekerjakan, merekrut atau membeli atau menawarkan anak untuk kegiatan-kegiatan ilegal, khususnya untuk produksi, perdagangan dan penyelundupan obat bius; (d) pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya, atau harus 24
dilakukan di lingkungan yang cenderung membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak. Konvensi ini menghimbau organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja untuk secara proaktif berperan sebagai mitra kerja dan mitra konsultasi pemerintah dalam memperjuangkan penghapusan perburuhan anak dengan cara:
(1) menentukan jenis-jenis pekerjaan berbahaya, secara berkala memeriksa dan meninjau ulang daftar jenis-jenis pekerjaan berbahaya dan apabila perlu merevisinya; (2) melakukan identifikasi tempat-tempat pekerjaan berbahaya dilakukan; (3) memonitor kemajuan yang telah dicapai dalam menghapus bentuk-bentuk terburuk perburuhan anak; (4) merancang dan melaksanakan program-program aksi untuk menghapuskan bentuk-bentuk terburuk perburuhan anak dan menjadikannya sebagai prioritas. Pemerintah dapat mempertimbangkan pandangan-pandangan kelompok-kelompok lain yang peduli terhadap perburuhan anak dalam merancang dan melaksanakan program-pro- gram aksi dan menjadikannya prioritas utama dalam upaya untuk menghapus bentuk-bentuk terburuk perburuhan anak. Konvensi ini juga menuntut pelaksanaan dan penegakkan peraturan perundang-undangan nasional secara efektif untuk melarang dan menghapuskan bentuk-bentuk terburuk perburuhan anak. Meskipun sanksi pidana atau sanksi-sanksi lainnya dapat membantu pelaksanaan ketentuan Konvensi ini, pemerintah harus menunjuk suatu badan nasional yang berwenang untuk menangani hal ini. Penghapusan bentuk-bentuk terburuk perburuhan anak menuntut dilakukannya langkah-langkah efektif dan segera untuk menangani bentuk- bentuk terburuk perburuhan anak pada berbagai tahap manifestasinya: mulai dari upaya-upaya pencegahan supaya anak-anak tidak direkrut untuk dipekerjakan dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk; upaya pemberian bantuan secara langsung untuk membebaskan anak laki-laki dan anak perempuan yang telah dipekerjakan, dan upaya untuk memberikan pendidikan dasar dan pelatihan kejuruan secara gratis kepada anak-anak yang telah berhasil dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk. Upaya identifikasi pekerja anak dengan risiko khusus juga harus dilakukan supaya mereka dapat segera diketahui keberadaannya dan dibebaskan. Situasi khusus yang dihadapi anak-anak gadis juga harus dipertimbangkan. Upaya-upaya segera untuk menolong anak-anak yang dipekerjakan dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk harus selalu menekankan pentingnya aspek pendidikan. Selain itu, kerjasama dan bantuan internasional dalam pembangunan sosial dan ekonomi, upaya-upaya untuk menghapus kemiskinan dan memberikan pendidikan bagi semua orang juga harus ditingkatkan. 25 Yüklə 181,41 Kb. Dostları ilə paylaş:
|