Pedoman Prinsip-prinsip Bisnis dan Kebijakan Pedoman
Pedoman Prinsip-prinsip Bisnis dan Kebijakan Pedoman
Yüklə 469,18 Kb. Pdf görüntüsü
|
- Bu səhifədəki naviqasiya:
- Pedoman Prinsip-prinsip Bisnis dan Kebijakan Pedoman
- Konsultasi Hukum
- Klaim, merek, merek dagang, materi pemasaran
- Struktur hukum atau tata kelola
- Tidak Boleh Dilakukan
Pedoman Prinsip-prinsip Bisnis dan Kebijakan Pedoman PEDOMAN DAN STANDAR PERILAKU 10 Karyawan harus selalu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di setiap negara tempat Unilever beroperasi. Ketidaktahuan atas hukum bukan suatu alasan. Konsultasi hukum secara tepat waktu penting untuk memastikan bahwa kepentingan dan peluang bisnis Unilever yang sah tetap terlindungi.
Kebijakan Pedoman ini memandu cara dan dalam situasi apa seorang karyawan harus meminta nasihat hukum dari Tim Legal Unilever.
Kepala dari semua Cluster/Direksi di suatu negara atau tim pemimpin senior dan kepala dari setiap category, corporate dan functional leadership team harus memastikan bahwa ada Legal Business Partner yang relevan yang menjadi anggota dari tim tersebut apabila diminta, dan/atau memastikan bahwa Legal Business Partner memiliki undangan terbuka dan berhak hadir di semua pertemuan tim serta menerima salinan dari semua agenda dan notulen. Karyawan harus segera memberitahukan atasan mereka (atau orang lain yang sesuai - lihat Kebijakan Pedoman mengenai Mengamalkan Pedoman nasihat hukum jika mereka mencurigai atau menemukan adanya kegiatan ilegal berkaitan dengan kegiatan operasional Unilever atau kegiatan yang melibatkan pihak ketiga. Karyawan harus segera mencari nasihat dari Legal business partner dalam situasi berikut: Kontrak, sewa, lisensi dan transaksi komersial – Kontrak komersial untuk barang atau jasa (kecuali Tim Legal telah secara tegas mendelegasikan wewenang kepada bisnis atau mengatur jalur untuk konsultasi langsung dengan penasihat hukum eksternal); Kontrak yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, seperti, lisensi untuk teknologi, merek dagang, pembangunan bersama atau kontrak bantuan teknis; transaksi bendahara, misalnya, menaikkan modal atau utang, aset pembiayaan, transaksi derivatif (seperti lindung nilai mata uang atau suku bunga swap) atau jaminan atas suatu transaksi kas; Transaksi yang termasuk dalam penggabungan usaha ( merger), akuisisi, likuidasi atau perusahaan patungan; Konsultasi Hukum (1 dari 2) Pedoman Prinsip-prinsip Bisnis dan Kebijakan Pedoman PEDOMAN DAN STANDAR PERILAKU 11 Harus Dilakukan (lanjutan) • Litigasi dan tindakan hukum – Litigasi sipil, seperti sengketa ketenagakerjaan atau kontrak, baik ancaman atau secara nyata, dengan atau terhadap perusahaan Unilever atau karyawan, termasuk dimulainya atau penyelesaian litigasi tersebut; Tuntutan pidana, baik berupa ancaman atau secara nyata, dengan atau terhadap perusahaan Unilever atau karyawan, atau atas dorongan Unilever; Komunikasi dengan pihak pemerintah atau badan pembuat regulasi tentang penyelidikan, termasuk investigasi tak terduga, atau tempat Unilever melakukan upaya hukum, seperti tindakan atas ketidakpatuhan cara pelabelan, melalui institusi pemerintah lokal (lihat Kebijakan Pedoman tentang Hubungan dengan Pemerintah, Pembuat Regulasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat ); • Kompetisi/persaingan – Masalah atau pertanyaan mengenai kompetisi/ persaingan usaha yang tidak sehat yang melibatkan hukum kompetisi/ persaingan usaha, seperti ketentuan perdagangan, pengaturan eksklusivitas atau harga; pertemuan, kontak, kolaborasi, perjanjian atau kegiatan lainnya, termasuk partisipasi dalam asosiasi dagang atau kelompok industri (secara formal dan informal atau adhoc), yang mungkin melibatkan pertukaran informasi dengan pesaing atau melibatkan pembatasan persaingan (lihat Kebijakan Pedoman tentang Persaingan Sehat, Informasi dan Kekayaan Intelektual milik Pesaing); • Komunikasi – Siaran pers yang dapat mempengaruhi reputasi Unilever atau menimbulkan tanggung jawab hukum, atau berisi informasi ‘dalam’ atau ‘mengandung informasi sensitif mengenai harga ‘ (lihat Kebijakan Pedoman tentang Mencegah Perdagangan oleh Orang Dalam ); • Klaim, merek, merek dagang, materi pemasaran – Klaim produk dan materi pemasaran, termasuk iklan, materi promosi, kemasan dan pelabelan, materi dagang, periklanan, material titik-penjualan, dan konten web; Izin penggunaan semua nama merek, tanda, logo, slogan, dukungan selebriti dan sponsor; Pemeliharaan, perlindungan dan penghapusan merek dagang, hak cipta dan nama domain yang digunakan oleh bisnis; Tantangan pesaing atas klaim, merek, merek dagang baik oleh atau terhadap perusahaan Unilever; • Ketenagakerjaan – Permasalahan terkait dengan kewajiban non-competition clause (ketentuan yang mengatur tentang tenaga kerja setuju untuk tidak akan bekerja sebagai karyawan perusahaan yang dianggap sebagai pesaing atau bergerak pada bidang usaha yang sama untuk periode atau jangka waktu tertentu setelah tanggal pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja), sengketa ketenagakerjaan dan pengakhiran hubungan kerja serta ketentuan kontrak kerja non-rutin; • Keselamatan – Sabotase atau pemalsuan produk; Keluhan konsumen yang dapat menyebabkan sengketa hukum; Potensi penarikan kembali produk; insiden yang melibatkan Konsumen, produk, tenaga kerja atau keselamatan lingkungan yang dapat memberikan implikasi hukum; • Struktur hukum atau tata kelola – Perubahan atau masalah seputar hukum atau struktur tata kelola di tingkat geografis atau tingkat perusahaan, seperti perubahan struktur modal atau keanggotaan Dewan Pimpinan, pelaporan perusahaan publik dan pengaturan/ hubungan dengan pemegang saham pihak ketiga;
• Suap dan korupsi – Masalah berkaitan dengan suap atau korupsi, termasuk tuduhan atau ketidakpastian tentang situasi yang mungkin memiliki implikasi suap atau korupsi (lihat Kebijakan Pedoman tentang Anti-Suap ). Karyawan harus menggunakan akal sehat dan penilaiannya sendiri apabila dihadapkan pada situasi lain yang tidak tercakup di atas: jika tidak yakin, mereka harus selalu berhati- hati dan berkonsultasi dengan Tim Legal. Tidak Boleh Dilakukan Karyawan tidak boleh melakukan apa pun yang menurut Tim Legal adalah hal ilegal dan/atau melanggar hukum. Jika suatu kegiatan tidak ilegal dan/atau melanggar hukum tetapi menurut pandangan tim Legal berpotensi menimbukan risiko yang signifikan bagi Unilever, seperti litigasi, mereka tidak boleh melanjutkan tanpa mendapatkan persetujuan resmi dari manajemen senior. Karyawan selain Tim Legal tidak boleh menunjuk, mengelola atau memberhentikan penasihat hukum eksternal, atau membayar biaya hukum yang berbeda dari struktur biaya yang telah disepakati oleh Tim Legal. Karyawan tidak boleh menunjuk seorang penyelidik swasta tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari General Counsel. Konsultasi Hukum (2 dari 2) Yüklə 469,18 Kb. Dostları ilə paylaş:
|